Puan Maharani: Awal Tahun Ini Ada Kabar Baik untuk DPR...

Kompas.com - 24/02/2020, 11:38 WIB
Ketua DPR Puan Maharani Kompas.com / Dani PrabowoKetua DPR Puan Maharani

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, lembaga DPR RI mendapat kabar baik dalam hal kepercayaan publik.

"Awal tahun ini ada kabar baik. Salah satu survei publik menyebutkan bahwa DPR mendapatkan kepercayaan masyarakat. Ini tantangan kita semua," kata Puan saat membuka Seminar Nasional Mahkamah Kehormatan Dewan DPR di Crowne Plaza Hotel, Jakarta, Senin (24/2/2020).

Politikus PDI Perjuangan ini kemudian merujuk hasil survei Politika Research and Consulting (PRC) dan Parameter Politik Indonesia (PPI) yang menyebutkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap DPR mencapai 50,6 persen.

Baca juga: Tingkat Kepuasan Publik Terhadap DPR di Atas 50 Persen, Apa Sebabnya?

Menurut dia, hasil survei tersebut sedikit mengalami peningkatan dibandingkan survei serupa yang dilakukan sejumlah lembaga survei pada Oktober 2019 lalu.

"Tadinya kepercayaan masyarakat itu 40 persen. Artinya dari Oktober sampai Januari kinerja kita lebih baik," klaim dia.

Salah satu kinerja yang dibanggakan Puan Maharani, yaitu dalam hal kehadiran anggota dewan ketika mengikuti rapat paripurna.

Mantan Menteri Koordinator bidan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu mengatakan, jika sebelumnya pimpinan dewan harus menunggu terlebih dahulu anggota datang, namun tidak dengan saat ini.

"Lihat rapat paripurna ini dihadiri anggota DPR sekarang lebih baik. Kami harapkan gotong royong dari anggota DPR, bahwa kinerja DPR itu di kehadiran di paripurna semua disorot media," ujar dia.

Baca juga: DPR Adem Ayem Kenapa? Karena yang Mesan Omnibus Law Ya Big Boss...

Puan Maharani mengatakan, seluruh wakil rakyat memang memiliki kewajiban untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga legislatif.

Pasalnya, sikap anggota DPR dipandang secara kolektif kolegial oleh masyarakat.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Nasional
MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

Nasional
Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Nasional
Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Nasional
Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Nasional
Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Nasional
Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Nasional
Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Nasional
Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Nasional
Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Nasional
Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Nasional
Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Nasional
KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X