Komisi X Minta Dua Pihak Ini Bertanggung Jawab atas Kecelakaan Susur Sungai Sempor

Kompas.com - 24/02/2020, 10:57 WIB
Proses evakuasi korban susur sungai di Sungai Sempor Turi. DOC.Media Center BPBD DIYProses evakuasi korban susur sungai di Sungai Sempor Turi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PPP Rojih Ubab Maimoen meminta sekolah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi pada kegiatan susur sungai Pramuka di Sungai Sempor Yogyakarta, Jumat (21/2/2020).

Rojih menyatakan, sekolah dan pemerintah daerah setempat wajib memberikan bantuan kepada para korban dalam peristiwa tersebut.

"Pihak sekolah dan dinas pendidikan Kabupaten Sleman Yogyakarta harus bisa mempertanggungjawabkan kecelakaan ini kepada orangtua siswa serta memberikan bantuan kepada semua korban, terutama korban jiwa," kata Rojih, Senin (24/2/2020).

Baca juga: Suraji, Ayah Korban Tragedi Susur Sungai Sempor: Dek, Maafin Bapak, Ya

Dia menyatakan, kecelakaan di Sungai Sempor itu sebenarnya bisa dicegah.

Penanggung jawab kegiatan tersebut semestinya memerhatikan perkiraan cuaca dan tidak memaksakan kegiatan susur sungai.

"Tragedi seperti ini seharusnya tidak terjadi jika pihak sekolah memperhitungkan semua risiko dan kemungkinan yang terjadi dari kegiatan susur sungai yang sebenarnya cukup membahayakan ini. Apalagi sekarang adalah musim hujan," ujar dia.

Hal senada disampaikan anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI-P Andreas Hugo Pariera.

Baca juga: Kisah Haru di Balik Tragedi Susur Sungai Sempor, Duka Suraji Putrinya Jadi Korban hingga Tangis di Ultah ke-13

Andreas mengatakan, kecelakaan Sungai Sempor merupakan tanggung jawab SMPN Turi 1 Sleman sebagai penyelenggara.

Ia pun berharap peristiwa itu jadi pelajaran bagi pihak sekolah dalam menyelenggarakan kegiatan serupa. Dia pun menyampaikan bela sungkawa atas peristiwa itu.

"Peristiwa ini seharusnya menjadi pelajaran agar dalam kegiatan-kegiatan guru dan murid di luar sekolah berikutnya untuk lebih waspada dan antisipatif terhadap risiko-risiko bencana dan kecelakaan," kata Andreas.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pusat Kajian Gender UGM: Kekerasan Seksual Dianggap Tak Terlalu Penting, Bahkan Ditoleransi

Pusat Kajian Gender UGM: Kekerasan Seksual Dianggap Tak Terlalu Penting, Bahkan Ditoleransi

Nasional
Pusat Kajian Gender UGM: Tak Semua Bentuk Kekerasan Seksual Diatur Undang-undang

Pusat Kajian Gender UGM: Tak Semua Bentuk Kekerasan Seksual Diatur Undang-undang

Nasional
Tarif Rapid Test Rp 150.000, Anggota Komisi IX: Sebaiknya Pemerintah Fasilitasi

Tarif Rapid Test Rp 150.000, Anggota Komisi IX: Sebaiknya Pemerintah Fasilitasi

Nasional
Sidang Tahunan MPR di Tengah Pandemi, Anggota yang Hadir Dibatasi

Sidang Tahunan MPR di Tengah Pandemi, Anggota yang Hadir Dibatasi

Nasional
KPK Harap Segera Keluar Perma yang Mengatur Sidang Online

KPK Harap Segera Keluar Perma yang Mengatur Sidang Online

Nasional
Kunjungi Sukabumi yang Jadi Zona Hijau Covid-19, Ini Pesan Wapres Ma'ruf Amin

Kunjungi Sukabumi yang Jadi Zona Hijau Covid-19, Ini Pesan Wapres Ma'ruf Amin

Nasional
Kisah Pendamping Desa yang Sukses Antarkan Anaknya jadi Lulusan Terbaik Akpol

Kisah Pendamping Desa yang Sukses Antarkan Anaknya jadi Lulusan Terbaik Akpol

Nasional
KSAD Pantau Laporan Pengadaan Lab PCR di RS TNI AD

KSAD Pantau Laporan Pengadaan Lab PCR di RS TNI AD

Nasional
Tarif Tertinggi Rapid Test Rp 150.000 Dinilai Masih Terlalu Mahal

Tarif Tertinggi Rapid Test Rp 150.000 Dinilai Masih Terlalu Mahal

Nasional
Wapres Ingin SMAN 4 Sukabumi Jadi Contoh Belajar Tatap Muka di Zona Hijau

Wapres Ingin SMAN 4 Sukabumi Jadi Contoh Belajar Tatap Muka di Zona Hijau

Nasional
SKB CPNS 2019 Dijadwalkan September-Oktober, Menpan RB Pastikan Protokol Kesehatan Diterapkan

SKB CPNS 2019 Dijadwalkan September-Oktober, Menpan RB Pastikan Protokol Kesehatan Diterapkan

Nasional
Menteri Nadiem Teken Permendikbud Keringanan Biaya Kuliah

Menteri Nadiem Teken Permendikbud Keringanan Biaya Kuliah

Nasional
Kementerian PPPA Sebut Media Sosial Kini Dipakai untuk Rekrut Anak dalam Aksi Terorisme

Kementerian PPPA Sebut Media Sosial Kini Dipakai untuk Rekrut Anak dalam Aksi Terorisme

Nasional
Wapres Ingatkan Daerah Berstatus Zona Hijau Covid-19 Tak Kembali Kuning atau Merah

Wapres Ingatkan Daerah Berstatus Zona Hijau Covid-19 Tak Kembali Kuning atau Merah

Nasional
Mendagri: Pemerintah Tak Boleh Kalah dengan Warga yang Langgar Protokol Kesehatan

Mendagri: Pemerintah Tak Boleh Kalah dengan Warga yang Langgar Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X