Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 23/02/2020, 22:10 WIB
Dani Prabowo,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kandidat calon presiden yang memiliki latar belakang militer diprediksi akan mendapatkan elektabilitas tinggi pada Pilpres 2024. Terlebih bila dipasangkan dengan kandidat berlatarbelakang sipil sebagai calon wakil presiden.

Survei yang dilakukan Politika Research Consulting (PRC) dan Parameter Politik Indonesia (PPI) menunjukkan, pasangan calon militer-sipil menjadi kombinasi yang paling disukai dengan persentase 30,9 persen.

"Ini cukup sederhana, ada semacam kerinduan atau semacam era siklus sepuluh tahunan di era republik ini," kata Direktur Eksekutif PPI Adi Prayitno saat menyampaikan hasil survei di Hotel Gren Alia Cikini, Jakarta, Minggu (23/2/2020).

Baca juga: Menurut Survei, Ini Kriteria Capres-Cawapres yang Akan Dipilih pada Pemilu 2024

Kombinasi latar belakang tersebut sejalan dengan preferensi masyarakat dalam memilih kombinasi militer-sipil saat pilpres mendatang.

Adi menjelaskan, setelah Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden kelima RI, posisinya digantikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono yang memiliki latar belakang militer selama sepuluh tahun.

Kini, setelah militer tak lagi memimpin dan digantikan Presiden Joko Widodo untuk periode kedua selama lima tahun ke depan, ada keinginan publik agar Indonesia kembali dipimpin oleh sosok capres yang memiliki latar belakang militer.

"Sepertinya siklus sepuluh tahunan ini jadi perhitungan publik supaya dalam lima tahun berikutnya itu adalah dari kalangan militer," ujar Adi.

Baca juga: Survei: Mayoritas Responden Ingin Pileg dan Pilpres 2024 Dipisah

Salah satu alasan kalangan militer cukup dilirik lantaran mereka dianggap dapat dipercaya dalam mengabdi terhadap bangsa dan negara.

"Selain itu, TNI dianggap tidak rada genit ke politik. Itu yang membuat harapan sosok militer jadi harapan," tutur Adi.

Selain militer sipil, kombinasi capres dan cawapres dengan latar belakang sipil-sipil juga masih disukai masyarakat (27,9 persen). Disusul dengan sipil-militer (15,2 persen) dan militer-militer (8,5 persen).

Survei ini dilakukan dengan metode multistage random sampling terhadap 2.197 orang di 220 desa/kelurahan secara proporsional pada 28 Januari hingga 5 Februari 2020.

Tingkat kepercayaan survei ini mencapai 95 persen dengan margin of error sebesar 2,13 persen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus 'Clean and Clear'

AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus "Clean and Clear"

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Nasional
Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Nasional
Setujui RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna untuk Disahkan, Demokrat Disebut 'Berkelanjutan' oleh Politikus Gerindra

Setujui RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna untuk Disahkan, Demokrat Disebut "Berkelanjutan" oleh Politikus Gerindra

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com