Survei Indo Barometer Sebut Anies Baswedan jadi Kepala Daerah dengan Elektabilitas Tertinggi di Pilpres 2024

Kompas.com - 23/02/2020, 17:08 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Seminar Nasional BPD SI Sinergi BUMD DKI Jakarta, di Mercure, Ancol, Jakarta Utara (22/2/2020). Dokumentasi Pemprov DKI JakartaGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Seminar Nasional BPD SI Sinergi BUMD DKI Jakarta, di Mercure, Ancol, Jakarta Utara (22/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Berdasarkan hasil survei Indo Barometer, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memiliki elektabilitas paling tinggi sebagai kepala daerah jika dicalonkan sebagai capres pada Pilpres 2024.

Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari menyatakan elektabilitas Anies mencapai 31,7 persen dari enam nama kepala daerah yang muncul.

"Posisi kedua Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (11,8 persen), posisi ketiga Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (9,9 persen), dan posisi keempat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (8,2 persen)," kata Qodari saat memaparkan hasil survei di Century Park Hotel, Jakarta, Minggu (23/2/2020).

Baca juga: Survei Indo Barometer: Elektabilitas Prabowo Tertinggi untuk Pilpres 2024

Selanjutnya pada posisi kelima dan keenam disusul Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (5,6 persen) dan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (0,8 persen).

Adapun sebanyak 32 persen responden tak menjawab atau tak memilih atau menyatakan ketidaktahuannya.

Baca juga: Survei Indo Barometer Sebut Ahok Unggul Atasi Banjir, Anies Pilih Bungkam dan Anak Buah Bilang Sudah Maksimal

Survei nasional ini dilaksanakan pada 9 – 15 Januari 2020 di 34 provinsi. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling dengan 1.200 responden dengan margin of error sebesar 2,83 persen, serta tingkat kepercayaan 95 persen.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara tatap muka dengan responden menggunakan kuesioner.

Responden survei adalah warga negara Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu warga yang minimal berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah pada saat survei dilakukan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X