KPK Bisa Buka Lagi Penyelidikan yang Dihentikan jika...

Kompas.com - 23/02/2020, 14:39 WIB
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Senin (17/2/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DPlt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Senin (17/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Ali Fikri menyampaikan, penyelidikan dugaan korupsi yang dihentikan KPK bisa saja dibuka kembali jika ditemukan fakta baru seiring perjalanan waktu.

Hal itu disampaikan Ali menyangkut langkah KPK menghentikan penyelidikan 36 kasus dugaan korupsi.

"Sekalipun dihentikan, memang di SOP dan ketentuan undang-undang jika ditemukan fakta baru itu bisa dibuka kembali. Itu kemudian kenapa saya tidak bisa menyampaikan secara spesifik detailnya seperti apa, kasus apa saja, enggak bisa. Karena kalau ditemukan fakta baru itu bisa dibuka lagi," kata Ali dalam diskusi bertajuk "Dear KPK, Kok Main Hapus Kasus?" di Upnormal Coffee Roasters, Jakarta, Minggu (23/2/2020).

Baca juga: ICW: Langkah KPK Umumkan Penyelidikan yang Dihentikan Jadi Blunder

Menurut Ali, 36 perkara ini sebagian besar merupakan penyelidikan tertutup yang cenderung mengarah pada operasi tangkap tangan (OTT).

Sementara itu, penyelidikan terbuka mengarah pada dugaan korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara.

Ketika melakukan penyelidikan tertutup, kata Ali, tim penyelidik tak serta-merta langsung bisa menangkap seseorang tanpa didukung bukti permulaan yang cukup.

"Tertangkap tangan itu kan ada beberapa metode, bisa surveillance dan penyadapan. Nah kemudian begini, misalnya saya melaporkan penyelenggara negara akan ada indikasi suap, ternyata setelah dilakukan penyelidikan tidak ditemukan misalnya bukti komunikasinya, barang buktinya," ujar Ali.

"Karena kan di lapangan itu kan tidak semuanya kita dapat, OTT itu tidak kemudian kita langsung dapat gitu loh  Banyak faktor di lapangan itu. Bisa jadi dapat, bisa jadi enggak. Jadi saat itu bisa tidak tertangkap tangan, belum terjadi tangkap tangan. Karena di lapangan kita tidak menemukan," ucap Ali.

Dengan demikian, demi kepastian hukum, penyelidikan itu bisa dihentikan.

Menurut Ali, apabila dalam penyelidikan tertutup tidak ditemukan terduga pelakunya, KPK bisa mengarahkannya ke dalam penyelidikan terbuka.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Minta Kepala Daerah Bagikan Masker Secara Masif

Mendagri Minta Kepala Daerah Bagikan Masker Secara Masif

Nasional
Mendagri Ajak Kepala Daerah Bangkit Bersama Tangani Covid-19 serta Dampaknya

Mendagri Ajak Kepala Daerah Bangkit Bersama Tangani Covid-19 serta Dampaknya

Nasional
BNPB Minta Pemda Gunakan Kearifan Lokal Demi Cegah Covid-19

BNPB Minta Pemda Gunakan Kearifan Lokal Demi Cegah Covid-19

Nasional
Ditjen Pemasyarakatan Telusuri Kebobrokan Rutan Salemba yang Diungkap Surya Anta

Ditjen Pemasyarakatan Telusuri Kebobrokan Rutan Salemba yang Diungkap Surya Anta

Nasional
Cerita Surya Anta di Penjara: Dipalak Hingga Bebas Jual Beli Sabu...

Cerita Surya Anta di Penjara: Dipalak Hingga Bebas Jual Beli Sabu...

Nasional
Kemenkes: Batasan Biaya Tertinggi Rapid Test Berlaku untuk Semua RS

Kemenkes: Batasan Biaya Tertinggi Rapid Test Berlaku untuk Semua RS

Nasional
Jaksa Agung: Kejaksaan Tuntaskan 95.000 Kali Sidang Daring

Jaksa Agung: Kejaksaan Tuntaskan 95.000 Kali Sidang Daring

Nasional
Mendagri Larang Petahana Cantumkan Identitas di Kemasan Bansos

Mendagri Larang Petahana Cantumkan Identitas di Kemasan Bansos

Nasional
Doni Monardo: Presiden Ingatkan Pendidikan Berbasis Asrama Waspada Covid-19

Doni Monardo: Presiden Ingatkan Pendidikan Berbasis Asrama Waspada Covid-19

Nasional
Rapat Bareng Komisi III, Dirjen Imigrasi Beberkan Alur Orang Masuk Indonesia

Rapat Bareng Komisi III, Dirjen Imigrasi Beberkan Alur Orang Masuk Indonesia

Nasional
Kemenkes: Bukan Harga Eceran Alat, Rp 150.000 Tarif Pemeriksaan Rapid Test

Kemenkes: Bukan Harga Eceran Alat, Rp 150.000 Tarif Pemeriksaan Rapid Test

Nasional
Istilah New Normal Salah, Menko PMK Minta Tak Diributkan

Istilah New Normal Salah, Menko PMK Minta Tak Diributkan

Nasional
Dirjen Imigrasi Akui Tak Semua Perbatasan Indonesia Ada Pos Pemeriksaan

Dirjen Imigrasi Akui Tak Semua Perbatasan Indonesia Ada Pos Pemeriksaan

Nasional
Dibanding New Normal, Ahli Sarankan Pemerintah Sosialisasikan Ini...

Dibanding New Normal, Ahli Sarankan Pemerintah Sosialisasikan Ini...

Nasional
Diksi 'New Normal' Salah, Pemerintah Disarankan Pakai Istilah yang Dimengerti Publik

Diksi "New Normal" Salah, Pemerintah Disarankan Pakai Istilah yang Dimengerti Publik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X