Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ombudsman Telusuri Data Keimigrasian Harun Masiku

Kompas.com - 22/02/2020, 20:12 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Alamsyah Saragih mengatakan, pihaknya saat ini sedang menelusuri data keimigrasian eks caleg PDI-P Harun Masiku.

Hasil penelusuran tersebut akan disampaikan dalam waktu dekat.

"Iya sedang proses, nanti kita lihat saja hasilnya. Enggak lama lagi sepertinya, tim sedang menyiapkan laporannya," ujar Alamsyah usai mengisi diskusi di bilangan Senayan, Jakarta, Sabtu (22/2/2020).

Baca juga: Sayembara Cari Nurhadi dan Harun Masiku, MAKI Titipkan 2 iPhone ke KPK

Penelusuran ini merupakan tindak lanjut atas informasi yang disampaikan oleh tim gabungan yang dibentuk oleh Kemenkumham untuk menelusuri keberadaan Harun Masiku.

Tim gabungan menyatakan ada ketidaksesuaian antara data dalam sistem keimigrasian. Sehingga pernyataan Menkumham Yasonna Laoly soal Harun Masiku yang berdasarkan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) disebut tidak salah.

Namun, Alamsyah mengkritisi hal tersebut. Dia menilai seharusnya Menkumham bersikap hati-hati sebelum menyampaikan informasi kepada publik.

Baca juga: Tim Gabungan Temukan Data Tidak Sinkron soal Harun Masiku, KPK: Itu Urusan Mereka

"Kalau orang lihat SIMKIM dia bisa tahu kalau data enggak masuk, berarti data terakhir itu tanggal berapa. Dari situ kan bisa bisa kelihatan ya. Seharusnya kalau dari datanya itu tanggalnya masih jauh ya harus hati-hati dong, jangan ngomong langsung ke luar negeri, " tegasnya.

"Terlepas ada kesalahan di server dan lain sebagainya, membaca SIMKIM-nya pun dalam hal ini pejabat yang terkait tidak hati-hati sehingga menyampaikan ke publik informasi yang keliru, itu kurang baik," tambah Alamsyah.

Sebelumnya, tim gabungan yang dibentuk Kemenkumham untuk menginvestigasi simpang-siur informasi terkait keberadaan eks caleg PDI-P, Harun Masiku telah menyelesaikan tugasnya.

Baca juga: Hasil Investigasi Tim Gabungan soal Harun Masiku: Yasonna Tak Salah, Konfigurasi URL yang Salah

Berdasarkan hasil investigasi tim, kesimpangsiuran informasi terkait Harun Masiku terjadi akibat ketidaksesuaian antara data di perangkat komputer (PC) konter Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta tempat Harun melintas dan data di server lokal serta server Pusat Data Keimigrasian (Pusdakim).

Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan Kementerian Komunikasi dan Informatika Syofian Kurniawan mengatakan, pernyataan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang menyebut Harun masih berada di luar negeri pun tak salah.

"Dapat disimpulkan bahwa informasi yang disampaikan oleh Bapak Menteri (Menkumham Yasonna Laoly) adalah informasi yang sebenarnya bersumber dari data SIMKIM pada Ditjen Imigrasi dan bukan pada data PC konter Terminal 2F Bandara Soetta," kata Syofian di Kantor Kemenkumham, Rabu (19/1/2020).

Baca juga: KPK Ungkap Faktor yang Mempersulit Pencarian Nurhadi dan Harun Masiku

Syofian menuturkan, data kedatangan Harun tidak sinkron karena data yang tercatat di PC konter Terminal 2 F tidak langsung terkirim ke server lokal di Bandara Soekarno-Hatta dan server Pusdakim.

Hal itu disebabkan oleh kesalahan konfigurasi "uniform resource locator" (URL) pada saat upgrading SIMKIM V.1 ke SIMKIM V.2, tanggal 23 Desember 2019 lalu.

"Hal ini terjadi karena pihak vendor lupa dalam menyinkronkan atau menghubungkan data perlintasan pada PC konter Terminal 2F Bandara Soetta dengan server lokal Bandara Soetta dan seterusnya," ujar Syofian.

Ia mengatakan, data ketibaan Harun baru tercatat di server Pusdakim pada Minggu (19/1/2020), atau 12 hari setelah Harun tiba di Jakarta.

Baca juga: ICW: Temuan Tim Gabungan soal Harun Masiku Tak Menghapus Kesalahan Yasonna

Sebab, perbaikan terhadap konfigurasi baru dimulai pada Jumat (10/1/2020). Data perlintasan Harun baru tercatat pada Minggu (19/1/2020) karena sinkronisasi data dilakukan bertahap.

Diberitakan Yasonna menyebut Harun masih berada di luar negeri setelah terbang ke Singapura pada Senin (6/1/2020) lalu.

Namun, pada Rabu (22/1/2020), Dirjen Imigrasi Ronny Sompie akhirnya mengakui bahwa Harun telah tiba di Indonesia pada Selasa (7/1/2020).

Adanya kesimpangsiuran informasi dari Imigrasi memunculkan anggapan jika Yasonna telah merintangi penyidikan karena memberikan keterangan tidak benar soal keberadaan Harun Masiku.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com