Jokowi Minta Diberi Waktu Jawab Persoalan Perjanjian Helsinki-Aceh

ACEH, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta masyarakat Aceh memberi waktu pada dirinya untuk menjawab persoalan yang berkaitan dengan perjanjian Helsinki.

Perjanjian Helsinki merupakan perjanjian perdamaian antara RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani di Finlandia pada 15 Agustus 2005 lalu untuk menyelesaikan konflik di Aceh.

"Ada problem ini, Pak. Ada masalah ini, Pak. Ada persoalan ini, tapi beri waktu saya untuk menjawab," kata Jokowi di hadapan masyarakat Aceh yang hadir dalam acara Kenduri Kebangsaan di Sekolah Sukma Bangsa, Bireun, Aceh, Sabtu (22/2/2020).

Baca juga: Melawat ke Helsinki, Menlu Retno Sebut Hubungan Bilateral RI dan Finlandia Berkembang Pesat

Jokowi menyebutkan, dirinya telah bertemu dengan Gubernur Aceh untuk membahas persoalan ini.

Sekitar dua minggu lalu, ia juga telah menggelar pertemuan dengan Wali Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Malik Mahmud Al Haythar.

Ia juga bertemu dengan Muzakir Manaf alias Mualem yang merupakan anggota GAM, serta sejumlah tokoh agama asal Aceh yang lain.

Dari pertemuan itu, kata Jokowi, banyak yang sudah disampaikan para tokoh Aceh ini ke dirinya.

Baca juga: Jokowi Kaget Progres Pembangunan Tol Aceh Sangat Cepat

Ia pun memastikan akan membahas persoalan tersebut dalam rapat mingguan kabinet di Istana Negara.

"Karena apa pun ini akan didiskusikan dalam rapat-rapat terbatas yang selalu kita lakukan setiap minggu," ujar Jokowi.

Jokowi berjanji, dirinya pasti akan memberikan jawaban atas persoalan itu.

"Sehingga, jawabannya akan kita berikan," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Malik Mahmud Al Haythar menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Baca juga: Temui Jokowi, Wali NAD Tagih Janji Negara soal Tanah untuk Eks Kombatan GAM

Dalam pertemuan tersebut, Malik menyampaikan sejumlah nota kesepahaman yang belum dijalankan negara kepada para eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) berupa pembagian tanah.

"Kami beri masukan kepada beliau bahwa perdamaian Aceh sudah berlalu 15 tahun, ada beberapa poin di MoU yang belum selesai. Kami harap supaya pemerintah selesaikan semuanya supaya berjalan dengan baik," kata Malik seusai pertemuan.

"Di antaranya masalah tanah yang dijanjikan pada kombatan, dan juga ada masalah pemda yang belum selesai, masalah perekonomian yang belum lagi selesai. Ini yang harus saya minta supaya diperhatikan bersama bagaimana untuk selesaikan semuanya," lanjut dia.