Ramai Dikritik, PKS Sebut RUU Ketahanan Keluarga demi Generasi yang Lebih Baik

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini tak ingin publik salah memahami Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga.

Jazuli mengatakan, yang diinginkan PKS atas RUU Ketahanan Keluarga adalah agar setiap keluarga harmonis dan sukses melahirkan generasi yang lebih baik.

"Yang diinginkan oleh PKS dari RUU Ketahanan Keluarga ini, paham engga bahwa keluarga itu adalah institusi terkecil dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, ketika institusi ini adalah sukses, maka kita akan sukses melahirkan generasi yang lebih bagus," kata Jazuli di Grand Sahid Hotel, Jakarta, Jumat (21/2/2020).

Baca juga: Soal Ketahanan Keluarga, Maruf: Apakah Harus Diselesaikan dengan Undang-undang

Jazuli berpendapat, jika sebuah keluarga retak, akan berdampak pada anak-anak dalam keluarga tersebut.

"Karena itu PKS menganggap institut keluarga ini adalah salah satu institusi yang penting dalam memperoleh generasi yang baik bagi bangsa dan negara," ujarnya.

Jazuli memahami, pasal per pasal dalam RUU tersebut banyak menuai kritik dari masyarakat karena dinilai terlalu jauh menerabas ruang privat.

Ia mengatakan, PKS menerima masukan untuk mencari poin yang lebih sesuai untuk pasal-pasal kontroversial tersebut.

"Kita lihat dalam pembahasan, kalau UU nanti dalam pembahasan, ada argumentasi yang lebih logic, yang lebih sesuai, ya kita terima. Nah itu nanti dalam pembahasan," pungkasnya.

Baca juga: Polemik RUU Ketahanan Keluarga, Yusril: Serahkan pada Agama dan Adat Istiadat, kecuali...

Seperti diketahui, RUU Ketahanan Keluarga dikritik sejumlah pihak karena dianggap terlalu mencampuri urusan pribadi.

RUU itu di antaranya mengatur tentang kewajiban suami dan istri dalam pernikahan hingga wajib lapor bagi keluarga atau individu pelaku LGBT.

Aktivitas seksual sadisme dan masokisme juga dikategorikan sebagai penyimpangan seksual dalam RUU tersebut sehingga wajib dilaporkan.

RUU Ketahanan Keluarga ini merupakan usul DPR dan diusulkan oleh lima anggota DPR yang terdiri dari empat fraksi.

Mereka adalah anggota Fraksi PKS Ledia Hanifa dan Netty Prasetiyani, anggota Fraksi Golkar Endang Maria Astuti, anggota Fraksi Gerindra Sodik Mujahid, dan anggota Fraksi PAN Ali Taher.