Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

Kompas.com - 21/02/2020, 23:04 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

ACEH, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dijadwalkan hadir dalam acara Kenduri Kebangsaan yang digelar Yayasan Sukma bersama Forum Bersama Anggota DPR RI Asal Aceh (Forbes) di Sekolah Sukma Bangsa, Bireun, Aceh, Sabtu (22/2/2020).

Dalam acara itu, Jokowi akan menerima rekomendasi akademik yang dirumuskan oleh para akademisi, ulama, hingga pemerintah asal Aceh.

Rekomendasi akademik ini sebelumnya dirumuskan melalui focus group discussion, hingga seminar.

"Rekomendasi ini yang besok itu akan diserahkan langsung kepada pemerintah pusat. Pak Jokowi akan menyaksikan, tetapi akan menerima rekomendasi itu, Pak Jokowi mempercayakan kepada Menteri Agama," kata Direktur Eksekutif Yayasan Sukma Ahmad Baedowi di Sekolah Sukma Bangsa, Bireun, Jumat (21/2/2020).

Baca juga: Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Baedowi mengatakan, rekomendasi yang dibuat menyangkut sejumlah isu yang mayoritas merupakan isu keagamaan.

Salah satu rekomendasi yang diusulkan oleh para akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Aceh yaitu menetapkan Aceh sebagai pusat studi Islam moderat.

Ide ini muncul lantaran secara historis agama Islam masuk melalui Aceh. Namun, hal ini tetap menjadikan Aceh sebagai wilayah yang heterogen, terbuka, dan inklusif.

"Nilai-nilai ini seakan akan dilupakan oleh beberapa kalangan yang dianggap Aceh itu eksklusif karena ada syariah. Sebetulnya bukan itu. Kita ingin mengembalikan kesadaran keacehan ini berbasis historis," ujar Baedowi.

Baca juga: Pembebasan Lahan Mulus, Tol Banda Aceh-Sigli Operasional 2021

Rekomendasi lain yang diusulkan oleh para akademisi Universitas Syah Kuala Aceh adalah terlait peningkatan riset terkait kebencanaan.

Menurut Baedowi, belajar dari pengalaman pengelolaan bencana, universitas-universitas di Aceh telah banyak melakukan riset bencana, khususnya gempa. Diharapkan, Universitas Syah Kuala dapat ditetapkan sebagai pusat studi kegempaan berskala internasional.

Isu lain yang juga akan menjadi salah satu rekomendasi adalah mengenai manajemen konflik berbasis sekolah.

Dengan pengalaman panjang mengelola dampak negatif konflik terhadap anak-anak, Baedowi menyebut, Aceh punya bekal kuat untuk menjadi pusat studi dan kajian manajemen konflik berbasis sekolah.

Baca juga: Gara-gara Ladang Ganja di Aceh, Buwas Terinspirasi Berbisnis Kopi

"Ini efektif nih buat mengurangi bullying di sekolah, kekerasan di tingkat sekolah, tawuran-tawuran, kita punya modul-modul yang harusnya bisa diadaptasi dari Aceh untuk sekolah-sekolah di Indonesia," kata dia.

Untuk diketahui, selain Presiden Jokowi, sejumlah pejabat negara juga dijadwalkan hadir dalam acara Kenduri Kebangsaan.

Mulai dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri BUMN Erick Tohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, hingga Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate.

Ada pula Wakil Ketua DPR Aziz Syamsudin dan Rachmat Gobel, hingga Wakil Ketua MPR Ibu Lestari Moerdijat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Nasional
Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Pekan Depan

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi "Online" Pekan Depan

Nasional
Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Nasional
Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Nasional
Bareskrim: 2 Oknum Karyawan Lion Air Akui Selundupkan Narkoba 6 Kali, Diupah Rp 10 Juta Per 1 Kg

Bareskrim: 2 Oknum Karyawan Lion Air Akui Selundupkan Narkoba 6 Kali, Diupah Rp 10 Juta Per 1 Kg

Nasional
Sekjen PDI-P: Otto Hasibuan Mungkin Lupa Pernah Meminta Megawati Hadir di Sidang MK

Sekjen PDI-P: Otto Hasibuan Mungkin Lupa Pernah Meminta Megawati Hadir di Sidang MK

Nasional
Peduli Kesejahteraan Masyarakat, PT Bukit Asam Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Masjid hingga Panti Asuhan di Lampung

Peduli Kesejahteraan Masyarakat, PT Bukit Asam Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Masjid hingga Panti Asuhan di Lampung

Nasional
Di Universität Hamburg Jerman, Risma Ceritakan Kepemimpinannya Sebagai Walkot dan Mensos

Di Universität Hamburg Jerman, Risma Ceritakan Kepemimpinannya Sebagai Walkot dan Mensos

Nasional
Kubu Prabowo Anggap 'Amicus Curiae' Sengketa Pilpres sebagai Bentuk Intervensi kepada MK

Kubu Prabowo Anggap "Amicus Curiae" Sengketa Pilpres sebagai Bentuk Intervensi kepada MK

Nasional
Sidang Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Dituntut 3 Tahun 5 Bulan Penjara

Sidang Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Dituntut 3 Tahun 5 Bulan Penjara

Nasional
Ajukan 'Amicus Curiae', Arief Poyuono Harap MK Tolak Sengketa Pilpres

Ajukan "Amicus Curiae", Arief Poyuono Harap MK Tolak Sengketa Pilpres

Nasional
Optimistis Pertemuan Prabowo-Megawati Berlangsung, Gerindra Komunikasi Intens dengan PDI-P

Optimistis Pertemuan Prabowo-Megawati Berlangsung, Gerindra Komunikasi Intens dengan PDI-P

Nasional
Dibantu Tony Blair Institute, Indonesia Percepat Transformasi Layanan Digital Pemerintah

Dibantu Tony Blair Institute, Indonesia Percepat Transformasi Layanan Digital Pemerintah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com