Jokowi: GDP Kita Peringkat 16 Dunia Masih Mengeluh, Jangan Kufur Nikmat!

Kompas.com - 21/02/2020, 17:47 WIB
Presiden Joko Widodo menerima aduan warga saat memberikan sertifikat perhutanan sosial di Tahura Sultan Syarif Hasyim, Siak, Riau KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMPresiden Joko Widodo menerima aduan warga saat memberikan sertifikat perhutanan sosial di Tahura Sultan Syarif Hasyim, Siak, Riau

PELALAWAN, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo merasa heran dengan pihak yang menilai perekonomian Indonesia terus-terusan menurun. Menurut Jokowi, saat ini perekonomian Indonesia cukup baik.

Buktinya, kata Jokowi, saat ini Gross Domestic Product ( GDP) Indonesia berada di peringkat 16 dunia.

Jokowi menambahkan, bila dilihat dari power purchasing parity (PPP) Indonesia bahkan berada di peringkat tujuh.

Baca juga: Apa itu Gross Domestic Product (GDP)?

"Indonesia sekarang GDP nominal kalau dihitung kita berada di ranking 16. Kalau dihitung (GDP berdasarkan PPP) itu kita sudah berada di ranking 7 dunia. Ini masih banyak yang tidak mengerti, masih mengeluh namanya kufur nikmat itu," ujar Jokowi di sela kunjungan kerjanya di PT Asia Pacific Rayon, Pelalawan, Riau, Jumat (21/2/2020).

"Sudah diberi kenikmatan oleh Allah sebegitu gedenya tapi tidak disyukuri. Marilah kita syukuri diberikan apapun oleh Yang Maha Kuasa," lanjut Presiden.

Ia mengatakan, kenyataan tersebut menggambarkan Indonesia tak kalah dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa.

Baca juga: Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia

Karenanya, Jokowi meminta semua pihak untuk memaksimalkan potensi yang ada di Indonesia agar bisa bersaing dengan negara-negara lain.

"Saya titip Menperin jangan sampai industri garmen kalah dari Vietnam. Kita sudah punya bahan baku sendiri sekarang dari sini. Karena persaingan kita ini sekarang persaiangan antarnegara bukan antarkabupaten, bukan antarprovinsi, bukan antarperusahaan," ujar Jokowi.

"Sekarang negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Bukan negara yang kaya mengalahkan negara yang miskin. Bukan negara besar mengalahkan yang kecil. Dan kita ingin menjadi negara yang cepat," lanjut dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PSI: Gubernur Anies Jadi Harapan Terakhir, Jika Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI Disetujui

PSI: Gubernur Anies Jadi Harapan Terakhir, Jika Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI Disetujui

Nasional
Bawaslu: Masih Ada 47 Kabupaten/Kota yang Bermasalah Soal Distribusi Logistik Pilkada

Bawaslu: Masih Ada 47 Kabupaten/Kota yang Bermasalah Soal Distribusi Logistik Pilkada

Nasional
Pimpinan Komisi II Minta KPU Pertimbangkan Kembali Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19

Pimpinan Komisi II Minta KPU Pertimbangkan Kembali Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19

Nasional
DPRD DKI Ketahuan Diam-diam Usul Naik Gaji, Momentum Perubahan Iklim Politik Lebih Transparan?

DPRD DKI Ketahuan Diam-diam Usul Naik Gaji, Momentum Perubahan Iklim Politik Lebih Transparan?

Nasional
Dianggap Plin-plan Soal Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI, PSI Angkat Bicara

Dianggap Plin-plan Soal Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI, PSI Angkat Bicara

Nasional
DPRD DKI Disoroti karena Usul Naik Gaji, Bukti Partisipasi Publik Tak Berhenti di Pemilu

DPRD DKI Disoroti karena Usul Naik Gaji, Bukti Partisipasi Publik Tak Berhenti di Pemilu

Nasional
Dubes: Tak Perlu Khawatir, WNI Punya Kesempatan Lebih Banyak untuk Kerja di Australia

Dubes: Tak Perlu Khawatir, WNI Punya Kesempatan Lebih Banyak untuk Kerja di Australia

Nasional
Puan: Deklarasi Benny Wenda Bahkan Tak Mendapat Dukungan Warga Papua

Puan: Deklarasi Benny Wenda Bahkan Tak Mendapat Dukungan Warga Papua

Nasional
Bawaslu: Tidak Pakai Masker, Pemilih Tak Boleh Masuk TPS

Bawaslu: Tidak Pakai Masker, Pemilih Tak Boleh Masuk TPS

Nasional
Lewat KIM, Kominfo Manfaatkan Karang Taruna dan PKK Desa untuk Menyebarkan Informasi Pilkada

Lewat KIM, Kominfo Manfaatkan Karang Taruna dan PKK Desa untuk Menyebarkan Informasi Pilkada

Nasional
Jelang Pencoblosan, Perludem Ingatkan 5 Hal Ini

Jelang Pencoblosan, Perludem Ingatkan 5 Hal Ini

Nasional
Beri Kuliah Umum, Kemendes PDTT Paparkan agar BUMDes Tidak Ganggu Ekonomi Warga

Beri Kuliah Umum, Kemendes PDTT Paparkan agar BUMDes Tidak Ganggu Ekonomi Warga

Nasional
KPK Diharapkan Dapat Klarifikasi Pernyataan Calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto Terkait Penangkapan Edhy Prabowo

KPK Diharapkan Dapat Klarifikasi Pernyataan Calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto Terkait Penangkapan Edhy Prabowo

Nasional
UPDATE 5 Desember: 508 Kabupaten/Kota Terpapar Covid-19

UPDATE 5 Desember: 508 Kabupaten/Kota Terpapar Covid-19

Nasional
UPDATE 5 Desember: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.360 Kasus Baru

UPDATE 5 Desember: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.360 Kasus Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X