Kemendagri Minta BNPP Jaga Eksistensi Pos Batas Lintas Negara

Kompas.com - 21/02/2020, 14:12 WIB
Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo (tengah) saat usai memimpin rapat koordinasi dengan pejabat tiga provinsi di Kantor Kemendagri, Medan Merdeka Utara, Selasa (7/1/2020). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariSekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo (tengah) saat usai memimpin rapat koordinasi dengan pejabat tiga provinsi di Kantor Kemendagri, Medan Merdeka Utara, Selasa (7/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo meminta Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menjaga eksistensi Pos Batas Lintas Negara (PLBN).

Seperti diketahui, pemerintah menargetkan pembangunan 11 PLBN pada tahun 2020 setelah sebelumnya membangun 7 PLBN.

“BNPP meskipun berkembang pesat dalam pengelolaan PLBN, namun akhirnya BNPP ini bagaikan komponen yang menangani PLBN, ini perkembangannya ya, saya mohon pada pertemuan pagi hari ini untuk dipahami, supaya eksistensi BNPP ini betul-betul bisa dijaga," kata Hadi melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (21/02/2020).

Baca juga: Bangun Kawasan Perbatasan, Kementerian PUPR Prioritaskan 11 PLBN

Hadi meminta adanya pembagian kerja yang jelas antar deputi di BNPP. Ia menekankan supaya setiap deputi mampu mengambil peran sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Jangan sampai, karena memegang kewenangan mengurus PLBN, internal BNPP menjadi bermasalah.

“Oleh karena itu Kabag Organisasi bersama organisasi BNPP untuk pemantapan ke depan perlu dikembangkan, terutama mekanisme kinerja dan supaya terbangun sinergi antara Kemendagri dan BNPP,” ujar Hadi.

Baca juga: Pembangunan PLBN Oepoli Terkendala Tapal Batas, Pemerintah Akan Lobi Timor Leste

Hadi menambahkan, pihaknya ingin memperkuat peran BNPP. Mengingat, keanggotaan BNPP terdiri dari 18 kementerian/lembaga pemerintah non kementerian serta 13 gubernur di kawasan perbatasan di bawah koordinasi dan pengawasan Kemendagri.

“Kita upayakan kemantapan dan peran BNPP, karena BNPP pun tidak punya pengawas sendiri, BNPP kan tidak punya inspektorat, inspektoratnya ada di Kemendagri, ikut Kemendagri, inilah yang menunjukkan bahwa kinerja BNPP merupakan pendukung atau support kepada Kemendagri,” tutur dia.

Baca juga: Pemerintah Targetkan Pembangunan 11 PLBN Rampung Akhir 2020

 

Sebelumnya diberitakan, Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu rampung pada Desember 2020.

"Tahun 2020 ini akan selesai semua," ujar Basuki di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peringati Hari Lansia Internasional, Sudahkan Lindungi Orangtua dari Covid-19

Peringati Hari Lansia Internasional, Sudahkan Lindungi Orangtua dari Covid-19

Nasional
Ketua Satgas Minta BPOM Pastikan Status Halal Vaksin Covid-19

Ketua Satgas Minta BPOM Pastikan Status Halal Vaksin Covid-19

Nasional
IDI: Kegiatan di Puskesmas dan Posyandu Menurun, Masyarakat Khawatir Tertular Covid-19

IDI: Kegiatan di Puskesmas dan Posyandu Menurun, Masyarakat Khawatir Tertular Covid-19

Nasional
Mahfud Perintahkan Polri Usut Kasus Pembunuhan Warga Sipil di Papua

Mahfud Perintahkan Polri Usut Kasus Pembunuhan Warga Sipil di Papua

Nasional
Satgas Ingatkan Risiko Penularan Covid-19, di Kantor, Keluarga, hingga Tempat Wisata

Satgas Ingatkan Risiko Penularan Covid-19, di Kantor, Keluarga, hingga Tempat Wisata

Nasional
Mahfud Sebut Ada Kelompok yang Provokasi agar Papua Pisah dari Indonesia

Mahfud Sebut Ada Kelompok yang Provokasi agar Papua Pisah dari Indonesia

Nasional
Istana Ingatkan KAMI: Jangan Coba Ganggu Stabilitas Politik

Istana Ingatkan KAMI: Jangan Coba Ganggu Stabilitas Politik

Nasional
Pimpinan Komisi II Minta Polisi Tak Ragu Tertibkan Pelanggar Protokol Covid-19 dalam Pilkada

Pimpinan Komisi II Minta Polisi Tak Ragu Tertibkan Pelanggar Protokol Covid-19 dalam Pilkada

Nasional
Wapres Harap Program Santripreneur Berbasis Kelapa Sawit Gerakkan Potensi Ekonomi Pesantren

Wapres Harap Program Santripreneur Berbasis Kelapa Sawit Gerakkan Potensi Ekonomi Pesantren

Nasional
Polisi Telusuri Rekening Cleaning Service dengan Saldo Ratusan Juta dalam Kasus Kebakaran Kejagung

Polisi Telusuri Rekening Cleaning Service dengan Saldo Ratusan Juta dalam Kasus Kebakaran Kejagung

Nasional
Mobil Terguling Setelah Tabrak Trotoar di Dekat Gedung DPR/MPR RI

Mobil Terguling Setelah Tabrak Trotoar di Dekat Gedung DPR/MPR RI

Nasional
Prajurit TNI dan Warga Sipil Tewas Ditembak KKB, Mahfud Segera Bentuk Tim Investigasi Gabungan

Prajurit TNI dan Warga Sipil Tewas Ditembak KKB, Mahfud Segera Bentuk Tim Investigasi Gabungan

Nasional
Soal Respons Indonesia ke Vanuatu, Kontras: Indonesia Seakan Tak Mengerti Konsep Diplomasi Baik

Soal Respons Indonesia ke Vanuatu, Kontras: Indonesia Seakan Tak Mengerti Konsep Diplomasi Baik

Nasional
Menkes: Prioritas Vaksin Covid-19 untuk Tenaga Medis dan Pekerja Berusia 18-59 Tahun

Menkes: Prioritas Vaksin Covid-19 untuk Tenaga Medis dan Pekerja Berusia 18-59 Tahun

Nasional
KPK Kembali Panggil Tersangka Kasus Korupsi di Kementerian Agama

KPK Kembali Panggil Tersangka Kasus Korupsi di Kementerian Agama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X