Pemerintah Diminta Buka Data Jumlah WNI yang Masih Ada di Wuhan

Kompas.com - 21/02/2020, 14:00 WIB
Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay di Kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2020) KOMPAS.com/SANIA MASHABIAnggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay di Kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2020)
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah membuka data jumlah warga negara Indonesia ( WNI) yang ada di Wuhan, Provinsi Hubei, China.

Selain data, kata Saleh, alasan mereka tidak mau pulang ke Indonesia juga harus diungkap.

"Nah kan juga sekarang di Wuhan di China kan masih banyak warga negara kita masih ada," kata Saleh di Kawasan Mampang, Jakarta, Jumat (21/2/2020).

"Itu kita inginkan pemerintah kita mengungkap datanya juga berapa lagi sebetulnya yang ada di sana. Kemudian mengapa mereka tidak mau pulang. Apa alasannya kan ada banyak tuh," ucap dia.

Baca juga: Perawat, Orangtua, dan Saudaranya Meninggal di Wuhan akibat Virus Coron

Menurut Saleh, pemerintah harus melindungi masyarakat yang masih ada di Wuhan, termasuk warga-warga Indonesia yang sedang dikarantina di Kapal Diamond Princess.

"Nah kalau mereka merasa tidak ada masalah bagaimana langkah kita untuk melindungi mereka begitu nah itu juga harus dibuka, termasuk yang tadi Jepang di negara-negara lain yang kena virus ini," ucap Saleh.

Sebelumnya, Indonesia mengevakuasi 238 WNI dari Provinsi Hubei, China, ke Tanah Air.

Jumlah itu berkurang tujuh orang dari rencana awal yang akan mengevakuasi 245 orang.

"Jadi 238 yang datang, menurut data," kata Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto seperti ditulis Antara, Minggu (2/2/2020).

Dari tujuh orang yang tak kembali ke Tanah Air, kata Menkes, empat di antaranya menyatakan tidak bersedia dievakuasi atas kehendak sendiri.

Baca juga: Evakuasi 245 WNI di Wuhan, Tiba di Indonesia Langsung Dikarantina di Natuna

Mereka, kata Menkes telah membuat surat pernyataan yang menyebutkan alasan mereka tidak bersedia dievakuasi.

Sementara itu, tiga orang lainnya tidak lolos uji pemeriksaan yang dilakukan Pemerintah China.

"Yang tiga tidak lolos screening, screening yang dilakukan Pemerintah China yang bertahap, tiga tahap mereka harus jalani," ujar dia. 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lahirnya Partai Ummat, Partai Baru Amien Rais dan Imbas Kongres PAN

Lahirnya Partai Ummat, Partai Baru Amien Rais dan Imbas Kongres PAN

Nasional
KA Serayu Pagi Jurusan Pasar Senen-Purwokerto Anjlok di Ciamis, Ganggu Perjalanan KA Lain

KA Serayu Pagi Jurusan Pasar Senen-Purwokerto Anjlok di Ciamis, Ganggu Perjalanan KA Lain

Nasional
Fenomena 'Kakek Sugiono' di Pusaran Hoaks Politik Tanah Air

Fenomena "Kakek Sugiono" di Pusaran Hoaks Politik Tanah Air

Nasional
Pemerintah Siapkan 4.100 Kamar Hotel di DKI untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Pemerintah Siapkan 4.100 Kamar Hotel di DKI untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Nasional
Pemerintah Pastikan Biaya Tes Usap Tak akan Beratkan Masyarakat

Pemerintah Pastikan Biaya Tes Usap Tak akan Beratkan Masyarakat

Nasional
Perseteruan Kasat Sabhara Polres Blitar dengan Atasannya, Mabes Polri Terjunkan Paminal

Perseteruan Kasat Sabhara Polres Blitar dengan Atasannya, Mabes Polri Terjunkan Paminal

Nasional
Dua Pekan Luhut Pimpin Penanganan Covid-19, Kasus Aktif di 10 Provinsi Diklaim Menurun

Dua Pekan Luhut Pimpin Penanganan Covid-19, Kasus Aktif di 10 Provinsi Diklaim Menurun

Nasional
Jokowi Sebut Pariwisata Akan Kembali Pulih Setelah Vaksin Disuntikkan

Jokowi Sebut Pariwisata Akan Kembali Pulih Setelah Vaksin Disuntikkan

Nasional
Setahun Kinerja Parlemen, Formappi: DPR Pendukung Setia Pemerintah

Setahun Kinerja Parlemen, Formappi: DPR Pendukung Setia Pemerintah

Nasional
Mahfud Bantah Pemerintah Terapkan Pendekatan Keamanan di Papua

Mahfud Bantah Pemerintah Terapkan Pendekatan Keamanan di Papua

Nasional
Periksa Tersangka Kasus Laboratorium Madrasah, KPK Konfirmasi Perintah Terkait Lelang

Periksa Tersangka Kasus Laboratorium Madrasah, KPK Konfirmasi Perintah Terkait Lelang

Nasional
Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Draf Perpres TNI Atasi Terorisme

Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Draf Perpres TNI Atasi Terorisme

Nasional
Tak Bisa Prediksi Puncak Covid-19, Satgas: Semua Tergantung Masyarakat

Tak Bisa Prediksi Puncak Covid-19, Satgas: Semua Tergantung Masyarakat

Nasional
Ini Alasan Banten dan Aceh Masuk Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Ini Alasan Banten dan Aceh Masuk Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Nasional
Mahfud Sebut TNI-Polri Tak Bisa Akses Periksa Jenazah Pendeta Yeremia

Mahfud Sebut TNI-Polri Tak Bisa Akses Periksa Jenazah Pendeta Yeremia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X