Kompas.com - 21/02/2020, 13:44 WIB

KOMPAS.com – Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara meminta Kementerian Sosial (Kemensos) memperkuat social empowerement (pemberdayaan sosial), selain fokus dengan proteksi sosial

Permintaan Mensos itu ditujukan untuk menggencarkan kewirausahaan sosial dalam penanganan masalah kemiskinan.

Bahkan, sebelumnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VIII DPR RI, Kemensos diberi target menggraduasi 1 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

Oleh karena itu, kini Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial (BP3S) pun bergerak cepat melalui penjajakan kerja sama dengan World Bank Indonesia.

Baca juga: BP3S Gelar Pelatihan untuk Tingkatkan Kualitas Pekerja Sosial

Menurut Sekretaris BP3S, Harapan Lumban Gaol, BP3S yang memiliki tugas dan fungsi dalam Bidang Pendidikan serta Pelatihan SDM Kesejahteraan sosial (Kesos) juga akan menyediakan diklat.

Diklat tersebut ditujukan bagi pendamping sosial seperti diklat Training of Trainer (TOT) bagi Widyaiswara dan Pendamping Sosial.

Harapan menyampaikan pernyataan itu dalam rapat bersama World Bank Indonesia terkait kewirausahawan sosial di ruang rapat lantai V gedung Kementerian Sosial RI.

“Diskusi ini dimaksudkan untuk menerima masukan, terutama dari World Bank Indonesia tentang langkah-langkah untuk menjalankan kebijakan Kewirausahaan Sosial,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Kamis (20/2/2020).

Tanggapan World Bank Indonesia

Sementara itu, World Bank Indonesia diwakili Senior Economist of World Bank Indonesia Changqin Sun menyampaikan kesediaannya memberi social assistance, khususnya dalam penyiapan SDM Kesos guna mewujudkan kewirausahaan sosial.

Ia pun memahami kebutuhan Kemensos untuk membangun social entrepreneurship dan modul e-learning yang baru.

Menurut dia, perlu pemahaman menyeluruh tentang kebutuhan apa yang ingin dibangun dan tujuan social entrepreneurship.

Baca juga: Memasuki 2020, BP3S Kemensos Perkuat Sinergi Kelembagaan dan SDM

“Ada dua macam KPM graduasi. Pertama, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah selesai program PKH atau tidak ada komponen bantuan sosial lagi dan KPM yang sudah meningkat kesejahteraannya,” kata Changgin.

Ia melanjutkan, perlu pendekatan yang berbeda dalam penanganan dan pendampingan untuk melakukan pelatihan kewirausahaan sosial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan KPM.

Sementara itu, hadir dalam rapat ini, Kepala Pusat di lingkungan BP3S, antara lain Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesos, Pusat Penelitian Pengembangan Kesos, Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial, serta Pusat Penyuluhan Sosial.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Jepang Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Jepang Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

Nasional
Pengacara Ungkap Tito Karnavian dan Bahlil Lahadlia Pernah Temui Lukas Enembe, Minta Paulus Waterpau jadi Wagub Papua

Pengacara Ungkap Tito Karnavian dan Bahlil Lahadlia Pernah Temui Lukas Enembe, Minta Paulus Waterpau jadi Wagub Papua

Nasional
BIN Bantah Terlibat Kriminalisasi Lukas Enembe

BIN Bantah Terlibat Kriminalisasi Lukas Enembe

Nasional
PKB Tunggu Siapa Capres yang Ingin Diusung PDI-P di Pilpres 2024

PKB Tunggu Siapa Capres yang Ingin Diusung PDI-P di Pilpres 2024

Nasional
Akal-akalan Lukas Enembe, Izin Berobat demi Judi di Luar Negeri

Akal-akalan Lukas Enembe, Izin Berobat demi Judi di Luar Negeri

Nasional
Nasdem-PKS-Demokrat Tak Kunjung Berkoalisi, Anies Dinilai Tak Cukup jadi Perekat

Nasdem-PKS-Demokrat Tak Kunjung Berkoalisi, Anies Dinilai Tak Cukup jadi Perekat

Nasional
Pengamat: Anies Lengser Oktober 2022, Mengusungnya Jadi Capres Bakal Tambah PR Parpol

Pengamat: Anies Lengser Oktober 2022, Mengusungnya Jadi Capres Bakal Tambah PR Parpol

Nasional
Jejak 'Private Jet' yang 3 Kali Dipakai Lukas Enembe ke Luar Negeri

Jejak "Private Jet" yang 3 Kali Dipakai Lukas Enembe ke Luar Negeri

Nasional
Pengacara Duga Penetapan Tersangka Lukas Enembe Tak Lepas dari Agenda Politik Tito Karnavian dan Budi Gunawan

Pengacara Duga Penetapan Tersangka Lukas Enembe Tak Lepas dari Agenda Politik Tito Karnavian dan Budi Gunawan

Nasional
Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya 'Kongkow'

Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya "Kongkow"

Nasional
Puan Bicara 'Sinyal' Koalisi PDI-P dengan PKB

Puan Bicara "Sinyal" Koalisi PDI-P dengan PKB

Nasional
Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Nasional
Gelombang Desakan Supaya Hakim Agung Sudrajad Terlibat Suap Dihukum Berat

Gelombang Desakan Supaya Hakim Agung Sudrajad Terlibat Suap Dihukum Berat

Nasional
Puan: PDI-P dan PKB Sama-sama 'Partai Wong Sendal Jepit, Wong Cilik'

Puan: PDI-P dan PKB Sama-sama "Partai Wong Sendal Jepit, Wong Cilik"

Nasional
LPSK soal Putri Candrawathi: UU TPKS Bukan untuk Korban 'Fake'

LPSK soal Putri Candrawathi: UU TPKS Bukan untuk Korban "Fake"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.