Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

BP3S Kementerian Sosial Jajaki Kerja Sama dengan World Bank Indonesia

Kompas.com - 21/02/2020, 13:44 WIB
Inang Sh ,
Anggara Wikan Prasetya

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara meminta Kementerian Sosial (Kemensos) memperkuat social empowerement (pemberdayaan sosial), selain fokus dengan proteksi sosial

Permintaan Mensos itu ditujukan untuk menggencarkan kewirausahaan sosial dalam penanganan masalah kemiskinan.

Bahkan, sebelumnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VIII DPR RI, Kemensos diberi target menggraduasi 1 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

Oleh karena itu, kini Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial (BP3S) pun bergerak cepat melalui penjajakan kerja sama dengan World Bank Indonesia.

Baca juga: BP3S Gelar Pelatihan untuk Tingkatkan Kualitas Pekerja Sosial

Menurut Sekretaris BP3S, Harapan Lumban Gaol, BP3S yang memiliki tugas dan fungsi dalam Bidang Pendidikan serta Pelatihan SDM Kesejahteraan sosial (Kesos) juga akan menyediakan diklat.

Diklat tersebut ditujukan bagi pendamping sosial seperti diklat Training of Trainer (TOT) bagi Widyaiswara dan Pendamping Sosial.

Harapan menyampaikan pernyataan itu dalam rapat bersama World Bank Indonesia terkait kewirausahawan sosial di ruang rapat lantai V gedung Kementerian Sosial RI.

“Diskusi ini dimaksudkan untuk menerima masukan, terutama dari World Bank Indonesia tentang langkah-langkah untuk menjalankan kebijakan Kewirausahaan Sosial,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Kamis (20/2/2020).

Tanggapan World Bank Indonesia

Sementara itu, World Bank Indonesia diwakili Senior Economist of World Bank Indonesia Changqin Sun menyampaikan kesediaannya memberi social assistance, khususnya dalam penyiapan SDM Kesos guna mewujudkan kewirausahaan sosial.

Ia pun memahami kebutuhan Kemensos untuk membangun social entrepreneurship dan modul e-learning yang baru.

Menurut dia, perlu pemahaman menyeluruh tentang kebutuhan apa yang ingin dibangun dan tujuan social entrepreneurship.

Baca juga: Memasuki 2020, BP3S Kemensos Perkuat Sinergi Kelembagaan dan SDM

“Ada dua macam KPM graduasi. Pertama, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah selesai program PKH atau tidak ada komponen bantuan sosial lagi dan KPM yang sudah meningkat kesejahteraannya,” kata Changgin.

Ia melanjutkan, perlu pendekatan yang berbeda dalam penanganan dan pendampingan untuk melakukan pelatihan kewirausahaan sosial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan KPM.

Sementara itu, hadir dalam rapat ini, Kepala Pusat di lingkungan BP3S, antara lain Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesos, Pusat Penelitian Pengembangan Kesos, Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial, serta Pusat Penyuluhan Sosial.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MK: 'Endorsement' Dapat Bermasalah jika Dilakukan Presiden

MK: "Endorsement" Dapat Bermasalah jika Dilakukan Presiden

Nasional
Soal Putusan Sengketa Hasil Pilpres, Jokowi: Itu Wilayahnya MK

Soal Putusan Sengketa Hasil Pilpres, Jokowi: Itu Wilayahnya MK

Nasional
KPK Absen di Sidang Praperadilan Perdana Lawan Eks Karutan Sendiri

KPK Absen di Sidang Praperadilan Perdana Lawan Eks Karutan Sendiri

Nasional
MK Tegaskan Bukan Keranjang Sampah yang Selesaikan Semua Masalah Pemilu

MK Tegaskan Bukan Keranjang Sampah yang Selesaikan Semua Masalah Pemilu

Nasional
MK: Seharusnya Presiden Berpikir, Bersikap, dan Bertindak Netral

MK: Seharusnya Presiden Berpikir, Bersikap, dan Bertindak Netral

Nasional
Ganjar dan Anies Saling Lirik dan Tertawa saat MK Tolak Dalil-dalil Mereka...

Ganjar dan Anies Saling Lirik dan Tertawa saat MK Tolak Dalil-dalil Mereka...

Nasional
MK: Tak Ada Relevansi Penyaluran Bansos dengan Peningkatan Perolehan Suara

MK: Tak Ada Relevansi Penyaluran Bansos dengan Peningkatan Perolehan Suara

Nasional
MK: Putusan MKMK yang Copot Anwar Usman Bukan Bukti Nepotisme Jokowi

MK: Putusan MKMK yang Copot Anwar Usman Bukan Bukti Nepotisme Jokowi

Nasional
MK Ingatkan Bansos Tak Boleh Diklaim Bantuan Personal Presiden

MK Ingatkan Bansos Tak Boleh Diklaim Bantuan Personal Presiden

Nasional
MK Anjurkan Pemberian Bansos Saat Pemilu Mesti Diatur Detail

MK Anjurkan Pemberian Bansos Saat Pemilu Mesti Diatur Detail

Nasional
Momen Anies Senyum-senyum Saat MK Bahas Bansos dan Pemilu Tak Imbang

Momen Anies Senyum-senyum Saat MK Bahas Bansos dan Pemilu Tak Imbang

Nasional
MK Anggap Tak Ada Korelasi Pernyataan 'Cawe-cawe' Jokowi ke Hasil Pilpres 2024

MK Anggap Tak Ada Korelasi Pernyataan "Cawe-cawe" Jokowi ke Hasil Pilpres 2024

Nasional
MK: Tak Ada Masalah soal Keterpenuhan Syarat Gibran sebagai Cawapres

MK: Tak Ada Masalah soal Keterpenuhan Syarat Gibran sebagai Cawapres

Nasional
Diadukan ke Polisi karena Bertemu Pejabat Bea Cukai, Wakil Ketua KPK: Saat Itu Dia Lapor Korupsi Impor Emas

Diadukan ke Polisi karena Bertemu Pejabat Bea Cukai, Wakil Ketua KPK: Saat Itu Dia Lapor Korupsi Impor Emas

Nasional
MK Nilai Jokowi Tak Lakukan Nepotisme meski Dukung Gibran Cawapres

MK Nilai Jokowi Tak Lakukan Nepotisme meski Dukung Gibran Cawapres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com