Kompas.com - 21/02/2020, 12:54 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD dan Kepala Bakamla Laksamana Madya Aan Kurnia menyaksikan penandatanganan kesepakatan pengawasan dan pemanfaatan sumber daya ikan di Laut Natuna Utara oleh 13 institusi di Mabes Bakamla, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Menko Polhukam Mahfud MD dan Kepala Bakamla Laksamana Madya Aan Kurnia menyaksikan penandatanganan kesepakatan pengawasan dan pemanfaatan sumber daya ikan di Laut Natuna Utara oleh 13 institusi di Mabes Bakamla, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Aan Kurnia mengatakan, Laut Natuna Utara memerlukan perhatian khusus.

Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan sejumlah langkah untuk mengantisipasi ancaman asing di perairan tersebut.

"Situasi di laut Natuna Utara memerlukan aksi cepat dan perhatian khusus," ujar Aan saat memberikan sambutan dalam penandatanganan kesepakatan bersama perihal pengawasan dan pengamanan pemanfaatan sumber daya ikan di Laut Natuna Utara di Mabes Bakamla, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2020).

Baca juga: Atasi Ancaman Asing, 13 Institusi Bekerja Sama Awasi Laut Natuna Utara

Aan mengatakan, pihaknya melakukan penandatanganan naskah kesepakatan bersama dalam rangka pemanfaatan sumber daya ikan di laut Natuna Utara.

Penandatanganan ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan hak berdaulat Indonesia atas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Aan menyebut, pemerintah melaui Menko Polhukam dan Kementerian Kelautan dan Perikanan berencana mengerahkan sejumlah kapal ikan Indonesia sebagai bentuk penguatan secara de facto atas wilayah yuridiksi Indonesia di laut Natuna Utara.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Untuk itu, seluruh instansi keamanan laut mendapatkan tugas melakukan pengawasan dan pengamanan yang dilakukan mulai dari kegiatan lintas laut dan penangkapan ikan di laut Natuna Utara hingga kegiatan bongkar muat dan pemasaran di sentra kelautan dan perikanan terpadu Selat Lampa," ucap Aan.

Ia juga mengatakan, kegiatan ini melibatkan asosiasi nelayan yang bertugas menyiapkan kapal ikan yang akan dimodifikasi.

Selain itu, ada Pertamina yang bertugas menjaga ketersediaan BBM bagi kapal ikan dan kapal patroli yang beroperasi di Laut Natuna Utara.

"Setelah penandatanganan kesepakatan bersama ini, akan dilanjutkan dengan penyusunan SOP sebagai pedoman pelaksanaan beserta rencana operasi yang juga melibatkan seluruh instansi terkait yang dikoordinasikan Kemenko Polhukam dengan leading sector-nya adalah Bakamla," ucap Aan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Bertambah 2.720, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.198.678

UPDATE: Bertambah 2.720, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.198.678

Nasional
Presiden Jokowi Dijadwalkan Hadir secara Virtual dalam Covid-19 Summit Malam Ini

Presiden Jokowi Dijadwalkan Hadir secara Virtual dalam Covid-19 Summit Malam Ini

Nasional
Aplikasi PeduliLindungi Digunakan untuk Skrining PON XX

Aplikasi PeduliLindungi Digunakan untuk Skrining PON XX

Nasional
HQR Code Sertifikat Vaksin Tak Terbaca di Saudi, Kemenkes: Masih Proses Integrasi

HQR Code Sertifikat Vaksin Tak Terbaca di Saudi, Kemenkes: Masih Proses Integrasi

Nasional
Laporkan Haris Azhar dan Fatia, Luhut: Kebebasan Berpendapat Harus Beretika

Laporkan Haris Azhar dan Fatia, Luhut: Kebebasan Berpendapat Harus Beretika

Nasional
Anggota Komisi I Minta Kemenkominfo Segera Tutup Konten Penghinaan Agama dan Ras di Internet

Anggota Komisi I Minta Kemenkominfo Segera Tutup Konten Penghinaan Agama dan Ras di Internet

Nasional
Laporkan Haris dan Fatia atas Dugaan Pencemaran Nama Baik, Luhut Dinilai Tak Beritikad Baik

Laporkan Haris dan Fatia atas Dugaan Pencemaran Nama Baik, Luhut Dinilai Tak Beritikad Baik

Nasional
Haris Azhar Dilaporkan Luhut, Kuasa Hukum: Klien Kami Akan Selalu Bersikap Ksatria

Haris Azhar Dilaporkan Luhut, Kuasa Hukum: Klien Kami Akan Selalu Bersikap Ksatria

Nasional
KJRI: Booster Vaksin Covid-19 Jadi Syarat Mutlak Masuk Arab Saudi

KJRI: Booster Vaksin Covid-19 Jadi Syarat Mutlak Masuk Arab Saudi

Nasional
Jokowi Sebut TWK Tak Boleh Merugikan, tetapi 56 Pegawai KPK Dipecat Tanpa Pesangon

Jokowi Sebut TWK Tak Boleh Merugikan, tetapi 56 Pegawai KPK Dipecat Tanpa Pesangon

Nasional
Politisi PDI-P Sebut Ada Pihak yang Dorong RI Gabung AUKUS Terkait Laut China Selatan

Politisi PDI-P Sebut Ada Pihak yang Dorong RI Gabung AUKUS Terkait Laut China Selatan

Nasional
Kuasa Hukum Sesalkan Langkah Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia ke Polisi

Kuasa Hukum Sesalkan Langkah Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia ke Polisi

Nasional
Hasil Survei: Ada 12,3 Responden Tak Puas dengan Proses Vaksinasi, Paling Banyak Keluhkan Antrean

Hasil Survei: Ada 12,3 Responden Tak Puas dengan Proses Vaksinasi, Paling Banyak Keluhkan Antrean

Nasional
Jokowi: Banyak Konflik Agraria Berlangsung Sangat Lama, 40 Tahun Tak Selesai

Jokowi: Banyak Konflik Agraria Berlangsung Sangat Lama, 40 Tahun Tak Selesai

Nasional
Jokowi: Vaksin dan Protokol Kesehatan Jadi Kunci Pengendalian Covid-19

Jokowi: Vaksin dan Protokol Kesehatan Jadi Kunci Pengendalian Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.