Bakamla: Laut Natuna Utara Memerlukan Perhatian Serius

Kompas.com - 21/02/2020, 12:54 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD dan Kepala Bakamla Laksamana Madya Aan Kurnia menyaksikan penandatanganan kesepakatan pengawasan dan pemanfaatan sumber daya ikan di Laut Natuna Utara oleh 13 institusi di Mabes Bakamla, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Menko Polhukam Mahfud MD dan Kepala Bakamla Laksamana Madya Aan Kurnia menyaksikan penandatanganan kesepakatan pengawasan dan pemanfaatan sumber daya ikan di Laut Natuna Utara oleh 13 institusi di Mabes Bakamla, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Keamanan Laut ( Bakamla) Laksamana Madya Aan Kurnia mengatakan, Laut Natuna Utara memerlukan perhatian khusus.

Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan sejumlah langkah untuk mengantisipasi ancaman asing di perairan tersebut.

"Situasi di laut Natuna Utara memerlukan aksi cepat dan perhatian khusus," ujar Aan saat memberikan sambutan dalam penandatanganan kesepakatan bersama perihal pengawasan dan pengamanan pemanfaatan sumber daya ikan di Laut Natuna Utara di Mabes Bakamla, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2020).

Baca juga: Atasi Ancaman Asing, 13 Institusi Bekerja Sama Awasi Laut Natuna Utara

Aan mengatakan, pihaknya melakukan penandatanganan naskah kesepakatan bersama dalam rangka pemanfaatan sumber daya ikan di laut Natuna Utara.

Penandatanganan ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan hak berdaulat Indonesia atas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Aan menyebut, pemerintah melaui Menko Polhukam dan Kementerian Kelautan dan Perikanan berencana mengerahkan sejumlah kapal ikan Indonesia sebagai bentuk penguatan secara de facto atas wilayah yuridiksi Indonesia di laut Natuna Utara.

"Untuk itu, seluruh instansi keamanan laut mendapatkan tugas melakukan pengawasan dan pengamanan yang dilakukan mulai dari kegiatan lintas laut dan penangkapan ikan di laut Natuna Utara hingga kegiatan bongkar muat dan pemasaran di sentra kelautan dan perikanan terpadu Selat Lampa," ucap Aan.

Ia juga mengatakan, kegiatan ini melibatkan asosiasi nelayan yang bertugas menyiapkan kapal ikan yang akan dimodifikasi.

Selain itu, ada Pertamina yang bertugas menjaga ketersediaan BBM bagi kapal ikan dan kapal patroli yang beroperasi di Laut Natuna Utara.

"Setelah penandatanganan kesepakatan bersama ini, akan dilanjutkan dengan penyusunan SOP sebagai pedoman pelaksanaan beserta rencana operasi yang juga melibatkan seluruh instansi terkait yang dikoordinasikan Kemenko Polhukam dengan leading sector-nya adalah Bakamla," ucap Aan.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penjelasan Lengkap Kapolresta Barelang terkait Tewasnya Hendri Alfred Bakari

Penjelasan Lengkap Kapolresta Barelang terkait Tewasnya Hendri Alfred Bakari

Nasional
Ini 10 Kesimpulan Hasil Kajian Komnas HAM atas RUU Cipta Kerja

Ini 10 Kesimpulan Hasil Kajian Komnas HAM atas RUU Cipta Kerja

Nasional
Hendri Bakari Diduga Tewas Dianiaya Polisi, Mabes Polri: Sementara Cukup Ditangani Polda Kepri

Hendri Bakari Diduga Tewas Dianiaya Polisi, Mabes Polri: Sementara Cukup Ditangani Polda Kepri

Nasional
Komnas HAM Bakal Sampaikan Kesimpulan Kajian RUU Cipta Kerja ke Presiden dan Pimpinan DPR

Komnas HAM Bakal Sampaikan Kesimpulan Kajian RUU Cipta Kerja ke Presiden dan Pimpinan DPR

Nasional
Satgas: Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Masih Cukup

Satgas: Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Masih Cukup

Nasional
Wamenhan: Dampak Positif Bisa Kita Raih jika Produksi 40 Juta Ton Singkong

Wamenhan: Dampak Positif Bisa Kita Raih jika Produksi 40 Juta Ton Singkong

Nasional
Wakil Ketua KPK: Pegawai Jadi ASN Tak Mengurangi Independensi

Wakil Ketua KPK: Pegawai Jadi ASN Tak Mengurangi Independensi

Nasional
Kemenkumham Akan Beri Remisi ke 142.545 Narapidana Saat HUT RI ke-75

Kemenkumham Akan Beri Remisi ke 142.545 Narapidana Saat HUT RI ke-75

Nasional
Ujaran Kebencian di Pilkada Diprediksi Meningkat, Ini Alasannya

Ujaran Kebencian di Pilkada Diprediksi Meningkat, Ini Alasannya

Nasional
KPK Apresiasi Polri dan Kejagung yang Tindak Anggotanya dalam Kasus Djoko Tjandra

KPK Apresiasi Polri dan Kejagung yang Tindak Anggotanya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
Anggota DPR Taufik Basari Positif Covid-19, Sempat Ikut Rapat di Badan Legislasi

Anggota DPR Taufik Basari Positif Covid-19, Sempat Ikut Rapat di Badan Legislasi

Nasional
Kemenkes Siap Tambah Daya Tampung RS Rujukan jika Kasus Covid-19 Melonjak

Kemenkes Siap Tambah Daya Tampung RS Rujukan jika Kasus Covid-19 Melonjak

Nasional
Berpotensi Langgar HAM, Komnas HAM Minta Pembahasan RUU Cipta Kerja Tak Dilanjutkan

Berpotensi Langgar HAM, Komnas HAM Minta Pembahasan RUU Cipta Kerja Tak Dilanjutkan

Nasional
Amien Rais Ingatkan Jokowi Akan Bahaya Politik Partisan

Amien Rais Ingatkan Jokowi Akan Bahaya Politik Partisan

Nasional
Kasus Pemotongan Uang SKPD, Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin Ditahan KPK

Kasus Pemotongan Uang SKPD, Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin Ditahan KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X