Soal Penghentian Penyelidikan, Firli Bahuri: Tak Boleh Perkara Digantung-gantung

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri angkat bicara soal penghentian penyelidikan 36 kasus dugaan korups oleh KPK. 

Firli mengatakan, 36 kasus itu dihentikan demi kepastian hukum serta agar Perkara yang ditangani tidak digantung-gantung.

"Tujuan hukum harus terwujud, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Tidak boleh perkara digantung-gantung untuk menakut-nakuti pencari kepastian hukum dan keadilan," kata Firli kepada wartawan, Jumat (21/2/2020).

Baca juga: KPK Hentikan Penyelidikan 36 Kasus Korupsi dan Kekhawatiran Abuse of Power

Firli mengatakan, penyelidikan kasus dugaan korupsi itu mesti dihentikan karena dinilai bukan tindak pidana.

Ia juga khawatir perkara yang terkatung-katung penanganannya justru dijadikan modus pemerasan

"Kalau bukan tindak pidana, masa iya tidak dihentikan. Justru kalau tidak dihentikan maka bisa disalahgunakan untuk pemerasan dan kepentingan lainnya," ujar Firli.

Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan 36 kasus dugaan korupsi yang dinilai tidak memenuhi syarat untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Tanpa menyebut kasus secara spesifik, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, 36 kasus itu melibatkan aparat penegak hukum, anggota legislatif, hingga petinggi BUMN.

Baca juga: Anggota Komisi III Minta KPK Jelaskan soal Penghentian Penyelidikan 36 Kasus Dugaan Korupsi

"36 perkara tadi, seperti yang saya sampaikan di awal, ini perkara-perkara yamg melibatkan ada kementerian, BUMN, aparat penegak hukum, kemudian juga di lembaga-lembaga negara, DPR-DPRD," kata Ali di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (20/2/2020).