Seleksi Pengganti Helmy Yahya Berlanjut, Komite Penyelamatan TVRI Lapor ke Komisi ASN

Kompas.com - 21/02/2020, 11:03 WIB
Sekretaris Komite Penyelamatan TVRI imam Priyono Saat Menyampaikan Laporan ke Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) di Kantor KASN, Jakarta, Kamis (20/2/2020) DOKUMENTASI KOMITE PENYELAMATAN TVRISekretaris Komite Penyelamatan TVRI imam Priyono Saat Menyampaikan Laporan ke Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) di Kantor KASN, Jakarta, Kamis (20/2/2020)
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Penyelamatan TVRI melaporkan Dewan Pengawas TVRI ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Dewan Pengawas dilaporkan karena menjalankan seleksi direktur utama TVRI baru yang tidak sesuai dengan etik. Seleksi itu untuk menggantikan Helmy Yahya, yang proses pencopotannya masih menuai polemik.

"Saat semua pihak tengah menjalankan proses menangani kisruh dalam tubuh TVRI termasuk Komisi I DPR RI, Dewan Pengawas malah bersikeras lakukan proses seleksi dirut, ini kan namanya tidak menghormati DPR sebagai lembaga legislatif yang beriktikad baik untuk menyelesaikan ini," kata Presidium Komite Penyelamatan TVRI Agil Samal dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/2/2020).

Baca juga: Ini 16 Nama Calon Dirut TVRI Pengganti Helmy Yahya yang Lulus Seleksi Makalah

Dalam laporan yang disampaikan ke KASN pada Kamis (20/2/2020) kemarin, Komite Penyelamatan TVRI yang diwakili oleh Sekretaris Komite, Imam Priyono menyampaikan surat yang berisi lima pelanggaran.

Pelanggaran pertama adalah Dewan Pengawas melakukan seleksi direktur utama di saat Helmy Yahya melalukan upaya hukum atas pemecatannya.

Kedua, HeImy Yahya sebagai subjek hukum dalam sengketa ini masih mempunyai waktu selama 90 hari untuk mengajukan keberatannya di pengadilan.

Hendaknya semua pihak menunggu hasiI keputusan hukum berkekuatan hukum tetap, atau inkrah.

Baca juga: Helmy Yahya: Keberadaan TVRI Dibutuhkan Negara

Ketiga, Dewan Pengawas TVRI teIah membentuk tim Panitia SeIeksi Direktur Utama TVRl dengan menjadikan pejabat setara eseion III di lingkungan TVRI sebagai Ketua PanseI SeIeksi Direktur Utama TVRl, anggota PanseI yang tidak seimbang, dan didominasi oIeh tim internal dan berjumlah genap yaitu sebanyak 14 orang.

Dua di antara anggota pansel adalah tenaga ahIi Dewan Pengawas yang tidak Iagi secara administratif tercatat sebagai tenaga ahIi karena teIah habis masa kontrak dan tidak diperpanjang kontraknya.

Keempat, seleksi direktur utama harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dengan melapor ke KASN.

Dewan Pengawas harus melakukan pelaporan dan mendapat rekomendasi dari KASN untuk melakukan proses seleksi.

Baca juga: Pandji Pragiwaksono: Ada Perubahan Positif Saat TVRI Dipegang Helmy Yahya

Terakhir, Dewan Pengawas juga belum mendapatkan rekomendasi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) daIam hal ini Direktur Keuangan TVRl terkait mata anggaran yang akan digunakan dan biaya yang akan timbuI akibat proses seleksi direktur utama pengganti antar-waktu.

"Tentunya hal ini jauh dari logika dan aturan yang berlaku, Dewas (Dewan Pengawas) yang bertanggung jawab atas proses ini kami nilai abai aturan dan akan lemahkan hasil seleksi itu sendiri," ucap Agil.

Agil menambahkan, laporan Komite Penyelamatan TVRI ini juga akan ditindaklanjuti pihak KASN.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Sebaran 12.191 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.285

UPDATE: Sebaran 12.191 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.285

Nasional
Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, KPK Sebut Ada Saksi yang Diintimidasi

Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, KPK Sebut Ada Saksi yang Diintimidasi

Nasional
Vaksinator Covid-19 Dikerahkan Beri Edukasi soal Vaksinasi Covid-19

Vaksinator Covid-19 Dikerahkan Beri Edukasi soal Vaksinasi Covid-19

Nasional
UPDATE: Bertambah 68.343, Total 8.706.505 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE: Bertambah 68.343, Total 8.706.505 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Dalami Pemberian Fee ke Pihak-pihak di BIG dan Lapan

Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Dalami Pemberian Fee ke Pihak-pihak di BIG dan Lapan

Nasional
Doni Monardo Menduga Tertular Covid-19 Saat Makan, Imbau Hindari Makan Bersama

Doni Monardo Menduga Tertular Covid-19 Saat Makan, Imbau Hindari Makan Bersama

Nasional
UPDATE 23 Januari: Kini Ada 158.751 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 23 Januari: Kini Ada 158.751 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 23 Januari: Ada 83.190 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 23 Januari: Ada 83.190 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 9.912, Pasien Covid-19 yang Sembuh Jadi 791.059 Orang

UPDATE: Bertambah 9.912, Pasien Covid-19 yang Sembuh Jadi 791.059 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 211, Total Pasien Covid-19 Meninggal Kini 27.664

UPDATE: Bertambah 211, Total Pasien Covid-19 Meninggal Kini 27.664

Nasional
UPDATE: Bertambah 12.191, Kini Ada 977.474 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 12.191, Kini Ada 977.474 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Bicara Dampak Pandemi, Ma'ruf Amin: Pemulihan Ekonomi Butuh Waktu Panjang

Bicara Dampak Pandemi, Ma'ruf Amin: Pemulihan Ekonomi Butuh Waktu Panjang

Nasional
Positif Covid-19, Doni Monardo Belum Pernah Divaksin

Positif Covid-19, Doni Monardo Belum Pernah Divaksin

Nasional
TNI AL Tangkap Kapal Asing Berbendera Taiwan di Laut Natura Utara

TNI AL Tangkap Kapal Asing Berbendera Taiwan di Laut Natura Utara

Nasional
Ma'ruf Amin: Pengembangan Keuangan Syariah Memperkokoh Ketahanan Ekonomi Nasional

Ma'ruf Amin: Pengembangan Keuangan Syariah Memperkokoh Ketahanan Ekonomi Nasional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X