Anggota Komisi III Minta KPK Jelaskan soal Penghentian Penyelidikan 36 Kasus Dugaan Korupsi

Kompas.com - 20/02/2020, 21:48 WIB
Sekjen PPP Arsul Sani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Sekjen PPP Arsul Sani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III dari Fraksi PPP Arsul Sani meminta, Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menjelaskan kepada publik terkait penghentian penyelidikan 36 kasus dugaan korupsi.

Arsul mengatakan, penjelasan dari KPK sangat diperlukan agar spekulasi terjadinya impunitas kasus korupsi tidak berkembang di masyarakat.

"Pimpinan KPK perlu menjelaskan kepada publik tentang penghentian penyelidikan 36 kasus agar tidak berkembang spekulasi bahwa KPK melakukan impunisasi kasus korupsi," kata Arsul ketika dihubungi wartawan, Kamis (20/2/2020).

Baca juga: KPK Hentikan Penyelidikan 36 Kasus Dugaan Korupsi

Kendati demikian, Arsul mengatakan, penghentian penyelidikan dalam perkara pidana bukan hal yang aneh.

Menurut dia, penghentian penyelidikan kasus dapat dilakukan apabila bukti tidak cukup untuk melanjutkan kasus ke tahap penyidikan.

"Prinsipnya kan, kalau bukti permulaannya tidak cukup untuk dilanjutkan atau ditingkatkan ke tahap penyidikan, maka ya wajar dihentikan. Hanya untuk menilai wajar tidaknya penghentian, maka informasinya ya perlu dijelaskan," ujarnya.

Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal PPP ini mengatakan, KPK perlu menyampaikan kepada publik bahwa penghentian penyelidikan bukan sesuatu yang final, tetapi dapat dibuka kembali ketika ditemukan bukti baru yang menguatkan.

"Bisa saja nanti harus dibuka lagi ketika ada bukti baru masuk baik berupa saksi, surat-surat atau petunjuk," pungkasnya.

Diberitakan, KPK menghentikan penyelidikan 36 kasus dugaan korupsi yang dinilai tidak memenuhi syarat untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Tanpa menyebut kasus secara spesifik, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, 36 kasus itu melibatkan aparat penegak hukum, anggota legislatif, hingga petinggi BUMN.

"Ke-36 perkara tadi, seperti yang saya sampaikan di awal, ini perkara-perkara yang melibatkan ada kementerian, BUMN, aparat penegak hukum, kemudian juga di lembaga-lembaga negara, DPR-DPRD," kata Ali di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (20/2/2020).

Ali menuturkan, daftar kasus yang penyelidikannya dihentikan tidak bisa diungkap ke publik karena termasuk dalam informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur oleh UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Baca juga: KPK Hentikan Penyelidikan 36 Kasus Korupsi: dari Penegak Hukum, Petinggi BUMN hingga Legislator

Namun, Ali mengatakan, kasus-kasus yang menjadi perhatian publik seperti kasus Century, kasus Sumber Waras, hingga kasus dugaan suap dana divestasi Newmont yang menyeret eks Gubernur NTB Tuan Guru Bajang tidak termasuk dalam 36 kasus yang penyelidikannya dihentikan.

Ali juga mengatakan, dari 36 kasus tersebut, tidak ada yang merupakan pengembangan dari kasus besar seperti kasus e-KTP atau kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

"Pengembangan dari BLBI dan sebagainya, saya tadi membaca, saya kira tidak ada yang berkaitan dengan itu," ujar Ali.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hubungan Prabowo-Jokowi Jadi Alasan Gerindra Dukung Gibran pada Pilkada Solo

Hubungan Prabowo-Jokowi Jadi Alasan Gerindra Dukung Gibran pada Pilkada Solo

Nasional
Atasi Kendala Belajar Daring, Guru di Jateng Aplikasikan 'Jogo Siswa' dengan Temui Murid

Atasi Kendala Belajar Daring, Guru di Jateng Aplikasikan "Jogo Siswa" dengan Temui Murid

Nasional
Jaksa KPK Tolak Wahyu Setiawan Sebagai Justice Collaborator

Jaksa KPK Tolak Wahyu Setiawan Sebagai Justice Collaborator

Nasional
UPDATE 3 Agustus: Total 1.552.141 Spesimen Diperiksa terkait Covid-19

UPDATE 3 Agustus: Total 1.552.141 Spesimen Diperiksa terkait Covid-19

Nasional
Kasus Harun Masiku, Agustiani Tio Fridelina Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Kasus Harun Masiku, Agustiani Tio Fridelina Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Nasional
Sebaran Kasus Covid-19 di Indonesia 3 Agustus: Jatim Tertinggi

Sebaran Kasus Covid-19 di Indonesia 3 Agustus: Jatim Tertinggi

Nasional
Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dituntut 8 Tahun Penjara

Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dituntut 8 Tahun Penjara

Nasional
UPDATE 3 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Capai 77.572 Orang

UPDATE 3 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Capai 77.572 Orang

Nasional
Berkaca Sejarah Pandemi Flu 1918, Kebijakan Tegas soal Covid-19 Dinilai Perlu Ada

Berkaca Sejarah Pandemi Flu 1918, Kebijakan Tegas soal Covid-19 Dinilai Perlu Ada

Nasional
Denny Indrayana: Sore Ini Kami ke Demokrat, Mudah-mudahan Dapat Dukungan

Denny Indrayana: Sore Ini Kami ke Demokrat, Mudah-mudahan Dapat Dukungan

Nasional
UPDATE 3 Agustus: Tambah 66, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 5.302

UPDATE 3 Agustus: Tambah 66, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 5.302

Nasional
UPDATE 3 Agustus: Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 70.237 Orang, Tambah 1.262

UPDATE 3 Agustus: Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 70.237 Orang, Tambah 1.262

Nasional
Angka Kesembuhan Pasien Covid-19 di Indonesia Naik Jadi 61,79 Persen

Angka Kesembuhan Pasien Covid-19 di Indonesia Naik Jadi 61,79 Persen

Nasional
Pengadilan Tinggi DKI Kuatkan Vonis Mantan Dirut Garuda Emirsyah Satar

Pengadilan Tinggi DKI Kuatkan Vonis Mantan Dirut Garuda Emirsyah Satar

Nasional
Satgas Covid-19: Pandemi Selalu Sporadis, Bisa Muncul dari Mana Saja

Satgas Covid-19: Pandemi Selalu Sporadis, Bisa Muncul dari Mana Saja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X