BEM UI dan Buruh Berencana Turun ke Jalan Tolak RUU Cipta Kerja

Kompas.com - 20/02/2020, 20:30 WIB
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Fajar Adi Nugroho di Kantor WALHI, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2020).  KOMPAS.com/Dian Erika Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Fajar Adi Nugroho di Kantor WALHI, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Fajar Adi Nugroho mengatakan, pihaknya berencana menggelar demonstrasi menolak draf omnibus law Cipta Kerja.

"Besar kemungkinan kami akan turun aksi lagi ke jalan. Ini menjadi salah satu poin tuntutan kami yang belum selesai soal Reformasi Dikorupsi khususnya menyoal omnibus law," ujar Fajar di Kantor WALHI, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2020).

Menurutnya, saat ini belum ada kampus lain yang secara langsung menyatakan akan bergabung dengan UI dalam menggelar aksi.

Baca juga: BI: Omnibus Law RUU Cipta Kerja Positif untuk Dorong Ekonomi Indonesia

Namun, menurut Fajar sejumlah kampus sedang giat menggelar diskusi soal draf omnibus law RUU Cipta Kerja ini.

"Ada beberapa kampus di Jabodetabek seperti Trisakti sedang menyebarkan kuisioner soal bagaimana pandangan perihal omnibus law. Di UGM juga adakan diskusi dan di Universitas Brawijaya juga," ungkapnya.

Menurut Fajar, secara garis besar diskusi membahas masalah-masalah yang ada di draf omnibus law RUU Cipta Kerja.

Mahasiswa, kata dia, harus diedukasi agar menyadari dampak RUU Cipta Kerja secara jangka panjang.

"Kami juga sedang dalam tahap ekskalasi isu. Kami hari ini juga ada diskusi di kampus UI bahas membahas hal ini, " ucap Fajar.

Baca juga: Gerindra Minta Pemerintah Perbaiki Salah Ketik pada RUU Cipta Kerja

Senada dengan BEM UI, Koordinator Departemen Antarlembaga Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN) Akbar Rewako mengatakan pihaknya juga akan menggelar aksi penolakan RUU Cipta Kerja.

Bahkan, aksi penolakan sudah terjadi sejak Januari lalu.

"Hingga sekarang masih. Kawan-kawan Makassar, Lampung sudah bergerak. Sebab bagi kami tak ada pilihan lain untuk melawan kebijakan pemerintah yang seperti ini. Yang tidak pro kepada buruh dan pekerja," tegasnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wabah Covid-19, PLN Pastikan Ketersediaan Listrik di Tempat Karantina Pasien

Wabah Covid-19, PLN Pastikan Ketersediaan Listrik di Tempat Karantina Pasien

Nasional
Pemerintah: Tempat Paling Aman dari Penularan Covid-19 adalah Rumah

Pemerintah: Tempat Paling Aman dari Penularan Covid-19 adalah Rumah

Nasional
Dibantah, Pernyataan Ngabalin yang Sebut Ada Staf KSP Positif Covid-19

Dibantah, Pernyataan Ngabalin yang Sebut Ada Staf KSP Positif Covid-19

Nasional
ICW Sebut Perppu Stabilitas Ekonomi Beri Impunitas bagi Pejabat Pengambil Kebijakan

ICW Sebut Perppu Stabilitas Ekonomi Beri Impunitas bagi Pejabat Pengambil Kebijakan

Nasional
Agar Fokus Hadapi Covid-19, KPK Minta Pembahasan Kenaikan Gaji Pimpinan Dihentikan

Agar Fokus Hadapi Covid-19, KPK Minta Pembahasan Kenaikan Gaji Pimpinan Dihentikan

Nasional
Mendikbud Nadiem Minta Pelajaran Bahasa Indonesia Fokus ke Literasi

Mendikbud Nadiem Minta Pelajaran Bahasa Indonesia Fokus ke Literasi

Nasional
Pemerintah Sebut Akan Perbanyak Fasilitas Penguji Pemeriksaan Covid-19

Pemerintah Sebut Akan Perbanyak Fasilitas Penguji Pemeriksaan Covid-19

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Wahyu Setiawan

KPK Perpanjang Masa Penahanan Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Distribusikan 300.000 APD, 85.000 di Antaranya ke Jakarta

Pemerintah Distribusikan 300.000 APD, 85.000 di Antaranya ke Jakarta

Nasional
Evaluasi WFH ASN, Ini Manfaatnya Menurut Menpan RB Tjahjo Kumolo

Evaluasi WFH ASN, Ini Manfaatnya Menurut Menpan RB Tjahjo Kumolo

Nasional
Komnas HAM Minta Ada Jaminan Perlindungan Kesehatan bagi Petugas Penyelenggara Pilkada 2020

Komnas HAM Minta Ada Jaminan Perlindungan Kesehatan bagi Petugas Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Jokowi Minta Guru Fokus Mengajar, Tak Terbelit Urusan Administrasi

Jokowi Minta Guru Fokus Mengajar, Tak Terbelit Urusan Administrasi

Nasional
Komisioner KPU Minta Perppu Pilkada Tak Atur Waktu Pelaksanaan

Komisioner KPU Minta Perppu Pilkada Tak Atur Waktu Pelaksanaan

Nasional
Lapor ke Wapres, Ridwan Kamil Minta Pemerintah Perbanyak Tes Covid-19

Lapor ke Wapres, Ridwan Kamil Minta Pemerintah Perbanyak Tes Covid-19

Nasional
11 Kasus Baru dari Jateng, Ini Sebaran Pasien Meninggal akibat Covid-19

11 Kasus Baru dari Jateng, Ini Sebaran Pasien Meninggal akibat Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X