Wakil Ketua DPR Sebut Banyak Kepentingan Bertabrakan di RUU Cipta Kerja

Kompas.com - 20/02/2020, 19:24 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, ketidaksinkronan pada pasal per pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja terjadi, karena ada banyak kepentingan yang dimasukkan dalam RUU tersebut.

"Ada banyak kepentingan dan hal yang saling bertabrakan di sini, sehingga tidak dihindari ada ketidaksinkronan yang juga disebabkan pasal-pasal yang selama ini sudah berjalan," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Dasco mengaku, sudah memprediksi akan terjadi ketidaksinkronan antarpasal dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Sebab, untuk menyatukan pasal dalam satu undang-undang bukan hal yang mudah.

Baca juga: RUU Omnibus Law Cipta Kerja Dinilai Bakal Turunkan Pendapatan Daerah

"Kami prediksi (ketidaksinkronan) karena dalam menyatukan berbagai UU dan pasal memang tidak mudah," ujarnya.

Oleh karenanya, Dasco mengapresiasi banyaknya kritikan dari masyarakat terhadap RUU sapu jagat tersebut, sehingga pemerintah dapat melakukan perbaikan.

Ia mengatakan, perbaikan pasal yang disebut salah ketik oleh pemerintah dapat dilakukan pada saat pembahasan di DPR.

"Kalau menurut saya diperbaiki pada saat pembahasan bersama di DPR, pemerintah dengan DPR mana yang salah ketik, salah persepsi itu disamakan dan kemudian mari kita bahas bersama, lalu kita masukan pendapat dari publik," pungkasnya.

Seperti diketahui, Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja telah resmi diserahkan pemerintah kepada DPR pada Rabu (12/2/2020).

RUU Cipta Kerja terdiri atas 79 undang-undang dengan 15 bab dan 174 pasal.

Namun, RUU ini menjadi perbincangan publik karena terdapat pasal yang dinilai kontroversial.

Salah satunya adalah Pasal 170 yang menyatakan pemerintah memiliki kewenangan untuk mengubah Undang-Undang melalui Peraturan Pemerintah (PP).

Baca juga: Indonesia Diprediksi jadi Penghasil Tenaga Kerja Murah jika RUU Cipta Kerja Disahkan

Kemudian, Pasal 251 yang menyatakan bahwa pemerintah bisa mencabut peraturan daerah (Perda) yang bertentangan dengan undang-undang di atasnya melalui Peraturan Presiden (Perpres).

Bagi kepala daerah yang tetap memberlakukan perda yang telah dibatalkan perpres, akan diberi sanksi. Ketentuan tersebut dijelaskan pada Pasal 252. Saat ini, perda hanya bisa dibatalkan melalui uji materi di Mahkamah Agung (MA).



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Nasional
Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Nasional
Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Nasional
Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Nasional
Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Nasional
Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Nasional
Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Nasional
Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Nasional
Pasien Covid-19 Meninggal Didominasi Orang Berusia 45 Tahun ke Atas, Ini Pendapat Epidemiolog

Pasien Covid-19 Meninggal Didominasi Orang Berusia 45 Tahun ke Atas, Ini Pendapat Epidemiolog

Nasional
Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

Nasional
PHRI Berharap Pemerintah Kontrak Hotel Satu Gedung untuk Isolasi Pasien Covid-19

PHRI Berharap Pemerintah Kontrak Hotel Satu Gedung untuk Isolasi Pasien Covid-19

Nasional
Polisi Tangkap Tersangka yang Coba Tipu Putra Jokowi, Kaesang

Polisi Tangkap Tersangka yang Coba Tipu Putra Jokowi, Kaesang

Nasional
Ketua KPU Positif Covid-19, Wakil Ketua Komisi II: Tahapan Pilkada Tak Akan Terganggu

Ketua KPU Positif Covid-19, Wakil Ketua Komisi II: Tahapan Pilkada Tak Akan Terganggu

Nasional
Soal Kelanjutan Perppu Baru untuk Pilkada 2020, Ini Kata KPU

Soal Kelanjutan Perppu Baru untuk Pilkada 2020, Ini Kata KPU

Nasional
Satu Lagi Jajaran KPU Positif Covid-19, Perludem Dorong Pilkada 2020 Ditunda

Satu Lagi Jajaran KPU Positif Covid-19, Perludem Dorong Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X