Indonesia Diprediksi jadi Penghasil Tenaga Kerja Murah jika RUU Cipta Kerja Disahkan

Kompas.com - 20/02/2020, 18:44 WIB
Ketua Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi) Ellena Ekarahendy dalam konferensi pers di Kantor WALHI, Jakarta Selatan (20/2/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Ketua Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi) Ellena Ekarahendy dalam konferensi pers di Kantor WALHI, Jakarta Selatan (20/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi) Ellena Ekarahendy berpendapat, Indonesia berpotensi menjadi negara penghasil tenaga kerja berupah murah jika draf omnibus law RUU Cipta Kerja disahkan menjadi undang-undang (UU).

"Jika disahkan tahun ini, dalam 10-15 tahun ke depan, kita akan terkenal sebagai negara penyuplai tenaga kerja (dengan upah) murah, atau negara yang mempraktikkan perbudakan modern," ujar Ellena dalam konferensi pers di Kantor WALHI, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2020).

Baca juga: 5 Aturan dalam RUU Cipta Kerja yang Berpotensi Memiskinkan Buruh

 

Menurut Ellena, aturan yang menyangkut ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja sangat mengancam para pekerja muda.

Mengingat, pada kurun 2030-2045 Indonesia akan memiliki bonus demografi pekerja muda.

Sementara itu, kata Ellena, pemerintah selama ini giat membicarakan soal ekonomi digital.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ketika bicara ekonomi digital, orang-orang didorong bekerja di start-up, yang adalah UMKM. Berdasarkan pasal-pasal di omnibus law itu artinya kondisi kerja yang sangat rentan sekali," ungkap dia.

Baca juga: LBH Pers Soroti Pasal Karet di RUU Cipta Kerja yang Berpotensi Ancam Kebebasan Pers

Ellena menyinggung aturan terkait pengupahan dan sanksi pengupahan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dihapus dalam draf RUU Cipta Kerja.

Dengan dihapusnya aturan itu, maka perhitungan pengupahan tidak lagi mengikuti standar minimum daerah.

"Disebutkan bahwa untuk UMKM, tidak harus mengikuti upah minimum, selama di atas garis kemiskinan. Ini problematik, karena garis kemiskinan itu tidak konsisten di beberapa institusi," tutur Ellena.

Baca juga: Soroti Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Walhi: Kedudukan Korporasi Bisa seperti VOC 

Ia menambahkan, jika kondisi upah hanya berbeda satu rupiah dari garis kemiskinan tetap akan dianggap upah layak saat bekerja di UMKM.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TNI AU Terjunkan Pasukan Bantu Masyarakat Terdampak Erupsi Semeru

TNI AU Terjunkan Pasukan Bantu Masyarakat Terdampak Erupsi Semeru

Nasional
PMI Kirim 10 Tangki Air, Makanan, dan Layanan Kesehatan untuk Pengungsi Semeru

PMI Kirim 10 Tangki Air, Makanan, dan Layanan Kesehatan untuk Pengungsi Semeru

Nasional
Kasus Polisi Perkosa Mahasiswa hingga Bunuh Diri, Kapolri: Sedang Ditangani

Kasus Polisi Perkosa Mahasiswa hingga Bunuh Diri, Kapolri: Sedang Ditangani

Nasional
BPBD: 902 Warga Mengungsi akibat Erupsi Semeru

BPBD: 902 Warga Mengungsi akibat Erupsi Semeru

Nasional
Diangkat Jadi ASN Polri, Eks Kasatgas KPK: Kita Ikuti Dulu Sosialisasi Besok

Diangkat Jadi ASN Polri, Eks Kasatgas KPK: Kita Ikuti Dulu Sosialisasi Besok

Nasional
Erupsi Gunung Semeru, 41 Orang Alami Luka Bakar

Erupsi Gunung Semeru, 41 Orang Alami Luka Bakar

Nasional
Wapres Minta BNPB, Kemensos, Kemenkes, dan Pemprov Segera Tangani Dampak Erupsi Semeru

Wapres Minta BNPB, Kemensos, Kemenkes, dan Pemprov Segera Tangani Dampak Erupsi Semeru

Nasional
Mbah Rono: Erupsi Gunung Semeru Tidak Seperti Letusan Merapi Tahun 2010

Mbah Rono: Erupsi Gunung Semeru Tidak Seperti Letusan Merapi Tahun 2010

Nasional
AHY Instruksikan Kader Demokrat Bantu Warga Terdampak Erupsi Gunung Semeru

AHY Instruksikan Kader Demokrat Bantu Warga Terdampak Erupsi Gunung Semeru

Nasional
[POPULER NASIONAL] Respons Polri Usai Jokowi Kritik Polisi Sowan ke Ormas Pembuat Onar | Kronologi Erupsi Gunung Semeru

[POPULER NASIONAL] Respons Polri Usai Jokowi Kritik Polisi Sowan ke Ormas Pembuat Onar | Kronologi Erupsi Gunung Semeru

Nasional
BNPB Kirim Bantuan Logistik Senilai Rp 1,1 Miliar untuk Korban Erupsi Gunung Semeru

BNPB Kirim Bantuan Logistik Senilai Rp 1,1 Miliar untuk Korban Erupsi Gunung Semeru

Nasional
Kepala BNPB Pastikan Tahapan Penanganan Darurat Erupsi Semeru Berjalan Optimal dan Cepat

Kepala BNPB Pastikan Tahapan Penanganan Darurat Erupsi Semeru Berjalan Optimal dan Cepat

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Erupsi Gunung Semeru, Baru 2 yang Teridentifikasi

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Erupsi Gunung Semeru, Baru 2 yang Teridentifikasi

Nasional
Erupsi Gunung Semeru, Kemenhub Sebut Penerbangan Masih Beroperasi Normal

Erupsi Gunung Semeru, Kemenhub Sebut Penerbangan Masih Beroperasi Normal

Nasional
PVMBG: Gunung Semeru Masih Level Waspada meskipun Aktivitasnya Meningkat

PVMBG: Gunung Semeru Masih Level Waspada meskipun Aktivitasnya Meningkat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.