LBH Catat Terjadi Dua Kali Intimidasi terhadap Masyarakat yang Menolak Omnibus Law

Kompas.com - 20/02/2020, 18:15 WIB
Pengacara LBH Jakarta, Citra Referandum di Kantor WALHI, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Pengacara LBH Jakarta, Citra Referandum di Kantor WALHI, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mencatat adanya dua kali kejadian intimidasi yang diterima sekelompok masyarakat yang menolak draf omnibus law RUU Cipta Kerja.

Hal itu disampaikan salah satu pengacara LBH Jakarta, Citra Referandum.

"Kejadian pertama pada saat pembubaran diskusi bertajuk " Omnibus Law Nasib Cilaka Bagi Pemuda, Mahasiswa dan Pelajar" yang digelar Federasi Pelajar Indonesia di Jakarta Barat pada 8 Februari lalu," ujar Citra usai mengisi diskusi di Kantor WALHI, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2020).

Baca juga: Kata LBH Jakarta ke Jokowi: Ini Ajak Diskusi atau Intimidasi?

Pembubaran itu, kata dia, dilakukan oleh oknum polisi yang mengaku sebagai Kepala Unit Satuan Intel dan Keamanan (Kanit Intelkam).

Polisi tersebut menanyakan soal perizinan diskusi.

"Ada polisi yang mengaku sebagai Kanit Intelkam, menanyakan perizinan diskusi dan meminta bubar diskusi karena menentang kebijakan pemerintah," ungkap Citra.

Menurut Citra, polisi itu pada akhirnya mengawasi jalannya diskusi hingga pukul 22.00 WIB.

Baca juga: Adeksi Dukung Omnibus Law Cipta Kerja, Ini Alasannya...

Selain itu, polisi tersebut juga memanggil ketua RT dan pengurus Karang Taruna setempat.

"Mereka dipanggil untuk menghadap polisi dan menanyakan perihal perizinan diskusi. Lalu (dia) meminta ke depannya pihak RT dan Karang Taruna harus meminta izin dulu ke polisi setempat jika ada warga yang ingin mengadakan diskusi," jelas Citra.

Citra mengkritisi penyebutan izin oleh oknum polisi itu.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Nasional
Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Nasional
Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Nasional
Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Nasional
Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Nasional
Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Nasional
Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Nasional
Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Nasional
BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

Nasional
Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

Nasional
Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Nasional
Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Nasional
BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai 'Family Corruption'

BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai "Family Corruption"

Nasional
KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X