Ketua MPR Minta Mahfud MD Jelaskan Usulan Polsek Tak Perlu Sidik Kasus

Kompas.com - 20/02/2020, 17:43 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyo di Cililitan,  Jakarta Timur, Sabtu (25/1/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Ketua MPR Bambang Soesatyo di Cililitan, Jakarta Timur, Sabtu (25/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan usulannya terkait polsek tidak lagi melakukan penyidikan dan penyelidikan.

Bambang juga meminta Mahfud untuk mengkaji usulan tersebut bersama Kapolri secara matang.

"Karena mengingat berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa kewenangan penyelidikan dan penyidikan sampai di tingkat Polsek," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Kamis (20/2/2020).

Baca juga: Mahfud Usul Polsek Tidak Lagi Sidik Kasus, Ketua Komisi III: Tak Bisa dalam Waktu Dekat

Bambang meminta, Mahfud MD dan Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis memperhatikan sisi sosiologis maupun yuridis agar usulan tersebut sesuai kebutuhan Polri.

Selain itu, Bambang menginginkan, agar informasi fungsi Polsek sebagai penegak hukum dan perpanjangan tangan Polri terus disampaikan ke lingkup masyarakat.

"Baik di tingkat kelurahan maupun pedesaan, agar penegakan hukum dapat bersifat menyeluruh hingga ke seluruh kalangan masyarakat," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Diberitakan sebelumnya, Mahfud MD mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo agar Polsek tak melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Hal itu disampaikan Mahfud saat beraudiensi tentang Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) bersama Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

"Ada gagasan yang oleh Presiden akan diolah agar Polsek ya, agar Polsek-polsek itu kalau bisa tidak melakukan penyelidikan dan penyidikan. Tapi dia membangun ketertiban, keamanan, pengayoman masyarakat. Soal kasus pidana nanti ke Polres kota dan kabupaten," kata Mahfud usai bertemu Jokowi.

Baca juga: Polri Sebut Usulan Mahfud soal Polsek Tak Perlu Sidik Kasus Mesti Didiskusikan

Ia mengatakan, hal itu diusulkan dirinya selaku pimpinan Kompolnas agar polisi mengedepankan prinsip restorative justice dalam memelihara keamanan.

Mahfud mengatakan, saat ini kinerja Polsek salah satunya dinilai dari jumlah kasus yang ditangani. Akibatnya, ada potensi mereka mencari-cari kasus yang bisa dipidanakan.

Padahal, menurut Mahfud, tidak semua permasalahan hukum harus dibawa ke ranah pidana. Ia mengatakan, banyak kasus yang semestinya bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Harap ICMI Bantu Pemerintah Tangani Pandemi Covid-19

Wapres Harap ICMI Bantu Pemerintah Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
Minta Bantuan Evakuasi 8 Warga Terdampak Erupsi Semeru, Wabup Lumajang: Kasihan Keluarganya Menangis Semua...

Minta Bantuan Evakuasi 8 Warga Terdampak Erupsi Semeru, Wabup Lumajang: Kasihan Keluarganya Menangis Semua...

Nasional
Erupsi Semeru, 8 Penambang Terjebak Lahar Panas dan 2 Orang Hilang

Erupsi Semeru, 8 Penambang Terjebak Lahar Panas dan 2 Orang Hilang

Nasional
Jembatan Gladagperak Putus akibat Erupsi Semeru, Lumajang Harapkan Bantuan Pemkab Malang

Jembatan Gladagperak Putus akibat Erupsi Semeru, Lumajang Harapkan Bantuan Pemkab Malang

Nasional
Kementerian ESDM Sebut Gunung Semeru Kini Level Waspada

Kementerian ESDM Sebut Gunung Semeru Kini Level Waspada

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Semeru, 1 Orang Meninggal dan Hampir Semua Rumah di Curah Kobokan Hancur

Dampak Erupsi Gunung Semeru, 1 Orang Meninggal dan Hampir Semua Rumah di Curah Kobokan Hancur

Nasional
Komisi III DPR Minta Kapolri Usut Oknumnya yang Lakukan Pemerkosaan di Mojokerto

Komisi III DPR Minta Kapolri Usut Oknumnya yang Lakukan Pemerkosaan di Mojokerto

Nasional
Erupsi Gunung Semeru, BNPB Imbau 4 Hal ini Kepada Masyarakat

Erupsi Gunung Semeru, BNPB Imbau 4 Hal ini Kepada Masyarakat

Nasional
UPDATE 4 Desember: Pemerintah Periksa 292.682 Spesimen Covid-19, Positivity Rate Capai 0,13 Persen

UPDATE 4 Desember: Pemerintah Periksa 292.682 Spesimen Covid-19, Positivity Rate Capai 0,13 Persen

Nasional
UPDATE 4 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,49 Persen dari Target Herd Immunity

UPDATE 4 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,49 Persen dari Target Herd Immunity

Nasional
Jokowi Perintahkan Kepala BNPB Berangkat ke Lumajang untuk Pastikan Penanganan Dampak Erupsi Gunung Semeru

Jokowi Perintahkan Kepala BNPB Berangkat ke Lumajang untuk Pastikan Penanganan Dampak Erupsi Gunung Semeru

Nasional
Senin, Polri Undang 57 Eks Pegawai KPK untuk Sosialiasi Peraturan Pengangkatan ASN

Senin, Polri Undang 57 Eks Pegawai KPK untuk Sosialiasi Peraturan Pengangkatan ASN

Nasional
BNPB Masih Data Kerugian Materil dari Erupsi Gunung Semeru

BNPB Masih Data Kerugian Materil dari Erupsi Gunung Semeru

Nasional
UPDATE 4 Desember: Bertambah 5 Kasus Kematian Covid-19 di Indonesia

UPDATE 4 Desember: Bertambah 5 Kasus Kematian Covid-19 di Indonesia

Nasional
Erupsi Gunung Semeru, BPBD Lumajang Segera Dirikan Posko Pengungsian

Erupsi Gunung Semeru, BPBD Lumajang Segera Dirikan Posko Pengungsian

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.