Nadiem Bicara 3 "Dosa" di Sekolah: Radikalisme, Kekerasan Seksual, dan "Bullying"

Kompas.com - 20/02/2020, 17:27 WIB
Mendikbud Nadiem Makarim (tengah) mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2020). Rapat tersebut membahas tentang anggaran tahun 2020. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/wsj. ANTARA FOTO/Rivan Awal LinggaMendikbud Nadiem Makarim (tengah) mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2020). Rapat tersebut membahas tentang anggaran tahun 2020. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/wsj.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan, ada tiga "dosa" di sekolah yang tidak boleh ditoleransi.

Ketiga dosa besar itu adalah pendidikan yang mengarah ke radikalisme, kekerasan seksual, dan perundungan atau bullying.

Hal itu ia sampaikan ketika mendapatkan pertanyaan soal penanganan kasus bullying di sekolah dari anggota Komisi X DPR.

Baca juga: Polemik Bayar SPP Pakai GoPay, Nadiem Sebut Itu Hasil Kompetisi Pasar

"Saya sangat setuju bahwa enggak bisa hal-hal yang negatif ini hanya dilakukan dengan penguatan karakter. Harus ada tindakan tegas. Harus ada konsekuensi yang sangat berat bagi pelaku yang bisa disebut dosa-dosa di sekolah kita. Dosa-dosa ini secara pribadi, menurut saya, ada tiga dosa yang harusnya ada penindakan," kata Nadiem di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2020).

"Satu, adalah radikalisme yang diajarkan kepada anak-anak kita. Kedua, adalah kekerasan seksual, dan ketiga adalah kekerasan yaitu bullying," lanjut dia.

Menurut Nadiem, harus ada tindakan tegas terhadap tiga dosa tersebut.

Ia mengakui bahwa penanganannya tidak bisa sekadar dengan strategi penguatan karakter atau perubahan pola pikir.

"Tentang tiga dosa ini bahwa ini harus penindakan yang luar biasa seriusnya dan tegas. Ini yang sedang kami rumuskan caranya. Jadi enggak bisa perubahan pola pikir doang. Harus ada tindakan yang tegas," tuturnya.

Baca juga: Nadiem Makarim Tegaskan Bayar SPP Lewat GoPay Bukan atas Instruksinya

Ia pun mengatakan, saat ini Kemendikbud tengah mengkaji mengenai tindakan yang tepat untuk menangani hal-hal tersebut.

Sebab, kata Nadiem, dalam hal ini sebenarnya pemerintah daerah dan dinas pendidikan yang secara langsung berkoordinasi dengan sekolah-sekolah setempat.

"Apakah saya punya kekuatan atau kemampuan sebagai Kemendikbud untuk menanganinya? Mungkin, tapi harus kami kaji dulu. Bagaimana yang bisa kami lakukan? Terutama karena sekolah dan konsekuensi itu dipegang di dinas pendidikan, di pemerintah daerah," ujar Nadiem.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Nama Presiden Joko Widodo Jadi Nama Jalan di UEA | Pernyataan Kontroversial Pemerintah di Setahun Jokowi-Ma'ruf

[POPULER NASIONAL] Nama Presiden Joko Widodo Jadi Nama Jalan di UEA | Pernyataan Kontroversial Pemerintah di Setahun Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

Nasional
#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Nasional
Maksimalkan Kebutuhan Informasi Publik, Komnas Perempuan Soft Launching Website dengan Desain Baru

Maksimalkan Kebutuhan Informasi Publik, Komnas Perempuan Soft Launching Website dengan Desain Baru

Nasional
Brigjen Prasetijo Bantah Buat Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

Brigjen Prasetijo Bantah Buat Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

Nasional
Satgas: Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus Covid-19 hingga 118 Persen

Satgas: Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus Covid-19 hingga 118 Persen

Nasional
Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

Nasional
Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

Nasional
Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

Nasional
Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

Nasional
Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

Nasional
Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X