Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Ajak ASEAN-China Kolaborasi Perangi Virus Corona Covid-19

Kompas.com - 20/02/2020, 16:43 WIB
Dani Prabowo,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi meminta seluruh negara di ASEAN dan China berkolaborasi untuk memerangi wabah virus corona jenis baru (COVID-19).

Hal itu disampaikan Retno saat menghadiri pertemuan khusus Menlu ASEAN dan China di Vientienne, Laos, Kamis (20/2/2020). Wabah COVID-19 menjadi salah satu fokus pembahasan utama dalam pertemuan itu.

“Wabah COVID-19 telah menjadi tantangan global yang tidak mengenal batas negara, kita tidak memiliki pilihan lain selain berkolaborasi,” kata Retno dalam keterangan tertulis.

Menurut dia, ada tiga langkah yang bisa dilakukan guna meningkatkan kolaborasi tersebut.

Baca juga: Aaron Kwok Pakai 9 Naga Emas Lindungi Keluarga dari Virus Corona Covid-19

Pertama, meningkatkan koordinasi guna mencegah, mengontrol, serta meminimalisasi dampak virus ini.

Indonesia pun mengusulkan adanya jalur komunikasi hotline antara ASEAN-China guna melakukan pertukaran informasi terbaru.

“Peningkatan informasi antara negara ASEAN-RRT sangat esensial,” ucap dia.

Kedua, perlunya penguatan mekanisme kawasan dalam menghadapi krisis wabah endemik.

Baca juga: Soal Virus Corona, Anggota DPR Ingatkan Indonesia Jangan Sok Hebat

Mekanisme yang telah dilakukan ASEAN-China dalam mengatasi wabah SARS pada 2003 silam dapat menjadi acuannya.

Dalam hal ini, Indonesia mengusulkan pembentukan ASEAN-China Ad-Hoc Health Ministers Joint Task Force.

 

Menurut Retno, Task Force ini dapat memfokuskan kerja sama untuk pertukaran informasi dan data khususnya penanganan wabah COVID-19, pertemuan tim ahli dan mendorong riset dan produksi bersama untuk deteksi virus dan vaksin.

Baca juga: 7 Negara yang Konfirmasi Kasus Kematian akibat Virus Corona Covid-19

Ketiga, memperkuat strategi komunikasi.

 

Ia mengatakan, narasi publik yang akurat dan kampanye yang terkoordinasi akan memberikan kepercayaan dan sentimen publik yang baik untuk mencegah stigmatisasi dan meminimalkan berita bohong atau hoaks yang hanya akan memperburuk situasi.

“Komunikasi dan edukasi publik terkait wabah COVID sangat penting untuk mencegah kepanikan dan kebingunan masyarakat akibat wabah ini,” ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com