Kompas.com - 20/02/2020, 15:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mengkritik sejumlah pasal dalam draf rancangan undang-undang omnibus law RUU Cipta Kerja.

Salah satunya, mengenai ketentuan yang menyebutkan bahwa jika terjadi persoalan terkait lahan, maka penyelesaiannya menggunakan peraturan presiden (perpres). Ketentuan tersebut dinilai kontradiktif dengan konsep omnibus law itu sendiri.

"Kita lihat itu satu kontradiktif dengan omnibus law sendiri," kata Peneliti Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Nurcahyadi Suparman dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2020).

Baca juga: 5 Aturan dalam RUU Cipta Kerja yang Berpotensi Memiskinkan Buruh

Ketentuan mengenai penyelesaian persoalan lahan dimuat dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja Pasal 18 yang memuat ketentuan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Di dalam ketentuan yang diubah itu, Pasal 6 Ayat 5 berbunyi:

"Dalam hal terjadi tumpang tindih antara rencana tata ruang dengan kawasan hutan, izin dan/atau hak atas tanah, penyelesaian tumpang tindih tersebut diatur dalam Peraturan Presiden."

Herman menilai, bunyi ketentuan itu bertentangan dengan omnibus law karena pada dasarnya omnibus law dibuat untuk menyelesaikan persoalan tumpang tindih regulasi.

Dengan adanya ketentuan ini, masalah tumpang tindih regulasi tak terjawab. Justru aturan ini kian memperumit tumpang tindihnya regulasi.

"Omnibus itu sebenarnya ingin mengharmonisasi atau ingin mengatasi tumpang tindih regulasi, baik di level undang-undang atau undang-undang dengan peraturan turunannya," ujar Herman.

"Tapi di dalam pengaturan omnibus ini sendiri, justru ketika ada tumpang tindih terkait tata ruang, terkait dengan izin, terkait dengan hak atas tanah dan bangunan, diselesaikan dengan peraturan presiden," tutur dia

Baca juga: Mendagri: RUU Cipta Kerja Terobosan untuk Investasi dan Lapangan Kerja

Alih-alih menyelesaikan persoalan dengan perpres, Herman menilai, seharusnya potensi munculnya persoalan lahan dapat diatur di undang-undang yang berkaitan langsung.

"Kenapa enggak diselesaikan saja dari awal secara sistematis dalam undang-undang itu sendiri," kata Herman.

Herman mengatakan, keberadaan omnibus law seharusnya dapat menekan persoalan terkait tumpang tindih lahan.

Sekalipun terjadi masalah terkait hal tersebut, seharusnya penyelesaiannya dapat dituntaskan menggunakan undang-undang yang berkaitan.

"Justru semua potensi persoalan tadi itu terkait hak atas tanah dari masyarakat adat atau individu tertentu harus diselesaikan secara normatif prinsip di undang-undangnya sehingga nanti ke depan ketika ada persoalan seperti itu sudah dijawab oleh undang-undang, yang kita lihat kok ini muncul lagi soal perpres," ucap Herman.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bawaslu: Gugatan Sengketa Partai Republiku, PKP, Prima, dan Parsindo Tak Bisa Diterima

Bawaslu: Gugatan Sengketa Partai Republiku, PKP, Prima, dan Parsindo Tak Bisa Diterima

Nasional
Arahan Jokowi ke Relawan Soal Pilih Presiden: Dari yang Senang Blusukan hingga Rambut Penuh Uban

Arahan Jokowi ke Relawan Soal Pilih Presiden: Dari yang Senang Blusukan hingga Rambut Penuh Uban

Nasional
Jokowi Lempar Jaket G20, Relawan Heboh Berebutan

Jokowi Lempar Jaket G20, Relawan Heboh Berebutan

Nasional
BNPB: Korban Hilang Gempa Cianjur Terisa 14 Orang

BNPB: Korban Hilang Gempa Cianjur Terisa 14 Orang

Nasional
Korban Gempa Cianjur Masih Bertambah: 318 Meninggal, 7.729 Luka-Luka

Korban Gempa Cianjur Masih Bertambah: 318 Meninggal, 7.729 Luka-Luka

Nasional
Cerita Jokowi yang Tak Minder Saat Bersalaman dengan Para Pemimpin G20

Cerita Jokowi yang Tak Minder Saat Bersalaman dengan Para Pemimpin G20

Nasional
BERITA FOTO: Relawan Jokowi Deklarasikan ''2024 Manut Jokowi''

BERITA FOTO: Relawan Jokowi Deklarasikan ''2024 Manut Jokowi''

Nasional
Lima Hari Pasca-gempa Cianjur, 73.525 Jiwa Masih Mengungsi

Lima Hari Pasca-gempa Cianjur, 73.525 Jiwa Masih Mengungsi

Nasional
Respons Pengacara Ferdy Sambo soal Isu Belanja Bulanan Kliennya Capai Rp 600 Juta

Respons Pengacara Ferdy Sambo soal Isu Belanja Bulanan Kliennya Capai Rp 600 Juta

Nasional
BERITA FOTO: Jokowi Temu Kangen Ribuan Relawan Se-Indonesia di GBK

BERITA FOTO: Jokowi Temu Kangen Ribuan Relawan Se-Indonesia di GBK

Nasional
Jokowi Ungkap Prinsip Paling Penting yang Harus Dimiliki Presiden Selanjutnya, Apa Itu?

Jokowi Ungkap Prinsip Paling Penting yang Harus Dimiliki Presiden Selanjutnya, Apa Itu?

Nasional
Di GBK, Relawan Jokowi Deklarasikan '2024 Manut Jokowi'

Di GBK, Relawan Jokowi Deklarasikan "2024 Manut Jokowi"

Nasional
Buntut Tambang Ilegal, Jatam Dorong Kapolri Konsistensi Bersih-Bersih Kepolisian

Buntut Tambang Ilegal, Jatam Dorong Kapolri Konsistensi Bersih-Bersih Kepolisian

Nasional
Buntut Isu Tambang Ilegal di Kaltim, Bareskrim Akan Layangkan Panggilan Kedua ke Ismail Bolong

Buntut Isu Tambang Ilegal di Kaltim, Bareskrim Akan Layangkan Panggilan Kedua ke Ismail Bolong

Nasional
Jatam Ungkap Peran Polisi dalam Kasus Tambang Ilegal, Mulai dari Beking hingga Jadi Pemodal

Jatam Ungkap Peran Polisi dalam Kasus Tambang Ilegal, Mulai dari Beking hingga Jadi Pemodal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.