Nadiem Makarim Tegaskan Bayar SPP Lewat GoPay Bukan atas Instruksinya

Kompas.com - 20/02/2020, 15:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menegaskan bahwa program pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) menggunakan GoPay dalam aplikasi Gojek bukan atas instruksi dirinya.

Hal itu ditegaskan Menteri Nadiem rapat dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2020).

"Tidak ada kebijakan Kemendikbud sama sekali mengenai metode pembayaran. Sekolah itu bebas memilih mau dia bank apa, mau dia dompet digital apa," kata Nadiem.

Baca juga: Bayar SPP Pakai Gopay, OVO Menyusul?

Menteri Nadiem menegaskan bahwa dirinya telah meninggalkan perusahaan Gojek.

Oleh sebab itu, apa yang terjadi pada perusahaan yang dirintisnya sejak tahun 2010 itu bukan lagi urusan dirinya.

Nadiem mengatakan, saat ini ia fokus menjalankan tugas sebagai Mendikbud. Nadiem pun mengaku tak mau terlibat dalam pusaran isu konflik kepentingan.

"Saya sudah melepaskan semua kewenangan (di Gojek), semua posisi dan itu mohon ditanyakan langsung kepada perusahaannya. Karena saya berdedikasi diri kepada mencoba menyempurnakan sistem pendidikan kita," lanjut Menteri Nadiem.

Baca juga: Bayar SPP Kini Bisa dengan GoPay, Bagaimana Caranya?

Meski demikian, ia mengakui bahwa Gojek sejak lama memang memiliki rencana menyasar transaksi di dunia pendidikan agar menggunakan GoPay.

Nadiem menekankan, rencana itu merupakan hal yang wajar dan Gojek pun berkompetisi secara sehat demi mewujudkan itu.

"Itu memang sudah suatu rencana yang direncanakan bertahun-tahun (oleh Gojek) dan merupakan kompetisi bebas antara kompetisi semua dompet digital di Indonesia," ujar Nadiem.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketika Eks Pegawai Tawarkan Bantuan ke KPK untuk Cari Harun Masiku

Ketika Eks Pegawai Tawarkan Bantuan ke KPK untuk Cari Harun Masiku

Nasional
Munculnya Partai Mahasiswa Indonesia yang Kini Dipersoalkan Parkindo 1945

Munculnya Partai Mahasiswa Indonesia yang Kini Dipersoalkan Parkindo 1945

Nasional
KPK-Kejaksaan Disarankan Punya Standar Hukuman Berat Bagi Koruptor

KPK-Kejaksaan Disarankan Punya Standar Hukuman Berat Bagi Koruptor

Nasional
Sederet Aturan Baru Penulisan Nama di Dokumen Kependudukan: Tak Boleh Lebihi 60 Huruf-Dilarang Disingkat

Sederet Aturan Baru Penulisan Nama di Dokumen Kependudukan: Tak Boleh Lebihi 60 Huruf-Dilarang Disingkat

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, 171 Daerah Berstatus Level 1

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, 171 Daerah Berstatus Level 1

Nasional
[POPULER NASIONAL] Aturan Baru Penulisan Nama di E-KTP | 'Basa-basi Politik' Jokowi ke Ganjar

[POPULER NASIONAL] Aturan Baru Penulisan Nama di E-KTP | "Basa-basi Politik" Jokowi ke Ganjar

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 41 Daerah Berstatus Level 1 Termasuk Jabodetabek

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 41 Daerah Berstatus Level 1 Termasuk Jabodetabek

Nasional
Ambisi Cak Imin Jadi Capres, Antara Guyon Politik dan Elektabilitas Minim

Ambisi Cak Imin Jadi Capres, Antara Guyon Politik dan Elektabilitas Minim

Nasional
Pemerintah Perpanjang PPKM Luar Jawa-Bali Selama 2 Pekan

Pemerintah Perpanjang PPKM Luar Jawa-Bali Selama 2 Pekan

Nasional
Pemerintah Kembali Perpanjang PPKM Jawa-Bali Selama 2 Minggu

Pemerintah Kembali Perpanjang PPKM Jawa-Bali Selama 2 Minggu

Nasional
Pemerintah Didesak Tegas Copot Aparat yang Loyo dalam Berantas Korupsi

Pemerintah Didesak Tegas Copot Aparat yang Loyo dalam Berantas Korupsi

Nasional
Komnas HAM Harap 10 Prajurit TNI Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia Langkat Diproses Transparan

Komnas HAM Harap 10 Prajurit TNI Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia Langkat Diproses Transparan

Nasional
'Ojo Kesusu' dan Jokowi yang Terburu-buru

"Ojo Kesusu" dan Jokowi yang Terburu-buru

Nasional
Berharap 3 'Peluru' dari Pemerintah untuk Buat Koruptor Kapok

Berharap 3 "Peluru" dari Pemerintah untuk Buat Koruptor Kapok

Nasional
Semangat Kebangkitan Bersama

Semangat Kebangkitan Bersama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.