5 Aturan dalam RUU Cipta Kerja yang Berpotensi Memiskinkan Buruh

Kompas.com - 20/02/2020, 14:27 WIB
Seorang dari massa yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) menggelar aksi penolakan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja di depan gedung DPR, Jakarta, Senin (13/1/2020). Mereka menolak Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja karena akan mempermudah PHK, menghilangkan pesangon, rentan diskriminasi serta penghapusan pidana ketenagakerjaan. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/ama. ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoSeorang dari massa yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) menggelar aksi penolakan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja di depan gedung DPR, Jakarta, Senin (13/1/2020). Mereka menolak Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja karena akan mempermudah PHK, menghilangkan pesangon, rentan diskriminasi serta penghapusan pidana ketenagakerjaan. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Departemen Antarlembaga Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN) Akbar Rewako mengkritik lima hal dalam draf omnibus law RUU Cipta Kerja. Pertama, terkait ketentuan pengupahan.

Akbar mengatakan, ketentuan pengupahan dalam draf RUU Cipta Kerja berbeda dengan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam UU Ketenagakerjaan, upah dihitung berdasarkan kebutuhan hidup layak. 

"Tapi, di draf RUU Cipta Kerja penghitungan upah berdasarkan satuan satuan kerja dan satuan waktu," ujar Akbar saat konferensi pers di Kantor Walhi, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2020).

Baca juga: DPR Janji Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja Akan Libatkan Buruh

 

Menurut Akbar, sistem semacam itu akan sangat mereduksi kesejahteraan buruh

kemudian ke depannya, ada potensi penghitungan upah minimum kabupaten/kota ditiadakan. 

"Sebab yang menentukan adalah soal satuan dan waktu," tutur Akbar.

Baca juga: Menaker Bantah RUU Cipta Kerja Hilangkan Upah Minimum dan Pesangon

Kedua, Akbar mengkritik ketentuan pasal 59 UU Ketenagakerjaan yang dihapus dalam draf RUU Cipta Kerja.

Pasal 59 tersebut mengatur kontrak kerja. Menurut Akbar, saat pasal itu dihapus, semua jenis pekerjaan boleh dan sah untuk mempekerjakan buruh dengan sistem kontrak.

Ketiga, Akbar mengkritisi perihal penghapusan pasal-pasal yang mengatur outsourcing dalam draf RUU Cipta Kerja.

Penghapusan ini, menurut dia, berpotensi menyebabkan semua pekerjaan bisa menggunakan sistem outsourcing.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X