5 Keterangan Ahli soal Revisi UU KPK: Soal Kuorum DPR hingga Tanda Tangan Jokowi

Kompas.com - 20/02/2020, 12:35 WIB
Sidang uji materi UU KPK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2020). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaSidang uji materi UU KPK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan uji materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Kourpsi (KPK), Rabu (19/2/2020).

Perkara ini dimohonkan oleh sejumlah pimpinan KPK masa jabatan 2015-2019 yang mengajukan uji formil Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka adalah Agus Rahardjo, Laode M Syarief, dan Saut Situmorang.

Selain ketiga nama itu, gugatan juga dimohonkan sepuluh pegiat anti korupsi, antara lain eks pimpinan KPK Erry Riyana Hardjapamekas dan Mochamad Jasin; serta beberapa nama lain seperti Betty Alisjahbana, Ismid Hadad, dan Tini Hadad.

Agenda sidang ialah mendengarkan keterangan ahli yang diajukan pemohon.

Baca juga: Jokowi: Revisi UU KPK Itu Inisiatif DPR, 9 Fraksi Setuju...

Hadir memberikan keterangan, Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar dan Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Bivitri Susanti.

Berikut rangkuman keterangan yang mereka sampaikan dalam persidangan.

1. Partisipasi dan kuorum

Pakar Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar menilai, terjadi pelanggaran dalam proses revisi Undang-undang KPK.

Pelanggaran itu salah satunya terkait dengan partisipasi dan tidak kuorumnya jumlah anggota legislator saat pengesahan revisi undang-undang tersebut.

"Saya mengatakan partisipasi menjadi wajib. Itu bukan sekadar people, tetapi secara lebih luas. Dan menurut saya, dalam banyak hal, undang-undang ini jelas menerabas partisipasi itu," kata Zainal di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2020).

Baca juga: Pakar Sebut Revisi UU KPK Terabas Aturan soal Partisipasi dan Kuorum Pembentukan UU

Zainal mengatakan, sebagai legislator, metode kepemimpinan DPR bersifat kolektif kolegial. Oleh karenanya, ketika pengambilan keputusan, diwajibkan terpenuhinya kuorum.

Namun demikian, dalam proses revisi UU KPK khususnya ketika rapat paripurna pengesahan uu itu September 2019 lalu, hanya segelintir anggota DPR yang hadir.

"Menjadi menarik melihat UU ini yang kemudian dihadiri hanya segelintir, tidak sampai kuorum," ujar dia.

Baca juga: Di Sidang MK, Denny Indrayana Singgung soal Lobi di Balik Revisi UU KPK

Mengutip putusan MK pada perkara yang sudah pernah diputus sebelumnya, Zainal menyebut bahwa pelanggaran kuorum pengambilan sebuah keputusan adalah pelanggaran terhadap proses uji formil.

Oleh karenanya, ia menilai, proses revisi UU KPK benar-benar telah melanggar ketentuan yang berlaku.

"Saya melihat pelanggaran ini tidak sepele, karena betul-betul nyata," kata dia.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Ada 106 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 9 Provinsi

UPDATE: Ada 106 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 9 Provinsi

Nasional
UPDATE: Bertambah 16 Orang, Total 150 Pasien Covid-19 Dinyatakan Sembuh

UPDATE: Bertambah 16 Orang, Total 150 Pasien Covid-19 Dinyatakan Sembuh

Nasional
UPDATE: Total Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia 191 Orang

UPDATE: Total Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia 191 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 106, Total Ada 2.092 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 106, Total Ada 2.092 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
 Dompet Dhuafa Targetkan Pasang 1.000 Bilik Disinfektan

Dompet Dhuafa Targetkan Pasang 1.000 Bilik Disinfektan

Nasional
Ditangani Sesuai Protokol, Jenazah Pasien Covid-19 Tak Akan Jadi Sumber Penularan

Ditangani Sesuai Protokol, Jenazah Pasien Covid-19 Tak Akan Jadi Sumber Penularan

Nasional
Pengamat: Kebijakan PSBB Belum Tegas, Tak Efektif Atasi Covid-19

Pengamat: Kebijakan PSBB Belum Tegas, Tak Efektif Atasi Covid-19

Nasional
Psikolog Dompet Dhuafa Jelaskan Pentingnya Manajemen Stres saat Pandemi Covid-19

Psikolog Dompet Dhuafa Jelaskan Pentingnya Manajemen Stres saat Pandemi Covid-19

Nasional
Gubernur NTB Sebut Pandemi Virus Corona Beri Peluang Ekonomi bagi Masyarakat Produksi APD Mandiri

Gubernur NTB Sebut Pandemi Virus Corona Beri Peluang Ekonomi bagi Masyarakat Produksi APD Mandiri

Nasional
Tips dari Kak Seto untuk Orangtua yang Dampingi Anak Belajar dari Rumah

Tips dari Kak Seto untuk Orangtua yang Dampingi Anak Belajar dari Rumah

Nasional
Hingga 4 April, 519 Pasien Dirawat di RS Darurat Covid-19

Hingga 4 April, 519 Pasien Dirawat di RS Darurat Covid-19

Nasional
Gugus Tugas Covid-19: Orang Sehat Pakai Masker 2 Lapis, Orang dengan Gejala Pakai Masker 3 Lapis

Gugus Tugas Covid-19: Orang Sehat Pakai Masker 2 Lapis, Orang dengan Gejala Pakai Masker 3 Lapis

Nasional
Soal Wacana Bebaskan Napi Korupsi, BW: Ini Menjelaskan Pertanyaan, Siapa Sahabat Koruptor?

Soal Wacana Bebaskan Napi Korupsi, BW: Ini Menjelaskan Pertanyaan, Siapa Sahabat Koruptor?

Nasional
3 April: Ada 1.986 Kasus Covid-19 di Indonesia, Pemerintah Tambah Fasilitas Pemeriksaan

3 April: Ada 1.986 Kasus Covid-19 di Indonesia, Pemerintah Tambah Fasilitas Pemeriksaan

Nasional
Saling Bantah Pejabat Istana di Tengah Pandemi Corona...

Saling Bantah Pejabat Istana di Tengah Pandemi Corona...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X