Saat Jokowi Rela Namanya Dicatut untuk Izin Investasi

Kompas.com - 20/02/2020, 11:47 WIB
Presiden Joko Widodo usai menghadiri Rakornas BKPM KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMPresiden Joko Widodo usai menghadiri Rakornas BKPM

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan namanya sering digunakan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia untuk menyelesaikan izin investasi yang mangkrak di daerah.

Hal itu diungkapkan Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional BKPM di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Mulanya, ia merasa puas dengan kinerja Bahlil lantaran mampu menyelesaikan sejumlah izin investasi yang mangkrak di daerah.

Baca juga: Sri Mulyani Minta BKPM Genjot Kinerja Investasi di 2020

Ia mencontohkan perizinan investasi di Cilegon, Banten, yang mangkrak selama empat tahun namun mampu diselesaikan Bahlil dalam waktu kurang dari dua pekan.

Ia lantas mendengar namanya dibawa-bawa Bahlil saat menyelesaikan berbagai perizinan investasi yang mangkrak di daerah.

"Saya senang kepada Pak Bahlil karena gamblang dan arahnya ke mana juga kelihatan. Meskipun sering pakai nama presiden kalau ke daerah," ujar Jokowi sembari tersenyum, lantas disambut tawa peserta Rakornas BKPM.

"Untuk menyelesaikan persoalan di daerah enggak apa-apa. Saya sampaikan enggak apa-apa gunakan nama saya untuk kebaikan dan kecepatan proses," lanjut Presiden.

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi 2019 Meleset dari Target, Kepala BKPM: Kita Sudah Ramal

Ia menekankan kecepatan dalam melayani para investor sangat dibutuhkan di masa sekarang, sebab banyak investor yang berminat menanamkan modalnya di Indonesia.

Ia mencontohkan, pada 2019 ada investasi senilai Rp 708 triliun yang sudah masuk ke Indonesia namun belum selesai perizinannya. Jokowi meminta hal tersebut tak terulang kembali di 2020.

"Sudah buka pintu, sudah masuk, tapi berhenti. Itu Rp 708 trilun. Sebetulnya kita enggak perlu promosi ke mancanegara enggak perlu. Yang di dalam saja selesaikan," lanjut dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Ingin Zakat Digunakan untuk Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19

Jokowi Ingin Zakat Digunakan untuk Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19

Nasional
Jokowi: Saya Imbau Pejabat Negara, Daerah hingga Swasta Bayar Zakat

Jokowi: Saya Imbau Pejabat Negara, Daerah hingga Swasta Bayar Zakat

Nasional
34 Napi Terorisme dari JAD hingga Simpatisan ISIS Ucapkan Ikrar Setia kepada NKRI

34 Napi Terorisme dari JAD hingga Simpatisan ISIS Ucapkan Ikrar Setia kepada NKRI

Nasional
Seorang DPO Teroris di Jakarta Menyerahkan Diri ke Polsek Pasar Minggu

Seorang DPO Teroris di Jakarta Menyerahkan Diri ke Polsek Pasar Minggu

Nasional
Soal Reshuffle Kabinet, PAN: Sejak Awal Kami Dukung Kebijakan Pemerintah

Soal Reshuffle Kabinet, PAN: Sejak Awal Kami Dukung Kebijakan Pemerintah

Nasional
Mahfud: Hitungan Terakhir, Utang BLBI ke Negara Rp 110 Triliun Lebih

Mahfud: Hitungan Terakhir, Utang BLBI ke Negara Rp 110 Triliun Lebih

Nasional
Marak Ajakan Poligami Lewat Medsos, Guru Besar UI: Banyak Masyarakat yang Keliru Paham

Marak Ajakan Poligami Lewat Medsos, Guru Besar UI: Banyak Masyarakat yang Keliru Paham

Nasional
Nasdem Buka Peluang Generasi Z Jadi Caleg 2024

Nasdem Buka Peluang Generasi Z Jadi Caleg 2024

Nasional
Edhy Prabowo Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar Terkait Izin Ekspor Benur

Edhy Prabowo Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar Terkait Izin Ekspor Benur

Nasional
PKS Dorong Pemerintah Jadikan RUU Perampasan Aset sebagai Prioritas

PKS Dorong Pemerintah Jadikan RUU Perampasan Aset sebagai Prioritas

Nasional
Vaksin Nusantara Menambah Kontroversi DPR Saat Pandemi, Ini Daftar Polemiknya

Vaksin Nusantara Menambah Kontroversi DPR Saat Pandemi, Ini Daftar Polemiknya

Nasional
BMKG Dorong Pemda Tingkatkan Mitigasi dan Kewaspadaan Warga Terhadap Bencana

BMKG Dorong Pemda Tingkatkan Mitigasi dan Kewaspadaan Warga Terhadap Bencana

Nasional
ICJR: Skor Fair Trial Indonesia di Masa Pandemi 55,31, Masih Perlu Perbaikan

ICJR: Skor Fair Trial Indonesia di Masa Pandemi 55,31, Masih Perlu Perbaikan

Nasional
Soal Isu Reshuffle Kabinet, Nasdem: Yang Tahu Hanya Pak Jokowi

Soal Isu Reshuffle Kabinet, Nasdem: Yang Tahu Hanya Pak Jokowi

Nasional
Periksa Lima Saksi, KPK Telusuri Transaksi Perbankan Nurdin Abdullah

Periksa Lima Saksi, KPK Telusuri Transaksi Perbankan Nurdin Abdullah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X