Menurut Syofian, timnya hanya diberi untuk mendalami ketidaksinkronan data tersebut.
"Berkenaan dengan kekhawatiran itu, dari tim tidak dapat menyampaikan informasi, dan kewenangan ada di Pak Menteri (Menkumham Yasonna Laoly)," ujar Syofian.
Baca juga: Soal Informasi Harun Masiku, Tim Gabungan Sebut Yasonna Tak Bersalah
Jawaban serupa juga disampaikan Syofian saat ditanya mengenai kemungkinan adanya sanksi bagi vendor yang lalai dan menyebabkan ratusan ribu data tak tercatat.
Tanggapan ICW
Menanggapi temuan Tim Gabungan, pihak Indonesia Corruption Watch menilai Yasonna tetap saja telah menyatakan pernyataan yang tidak benar soal keberadaan Harun Masiku.
ICW merupakan salah satu elemen masyarakat yang mengadukan Yasonna ke KPK atas dugaan merintangi penyidikan kasus suap pergantian antarwaktu yang menyeret Harun Masiku.
"Apapun analisis yang dikelauarkan Kementerian Hukum dan HAM, tidak mengaburkan fakta bahwa Yasonna Laoly telah menyampaikan pernyataan tidak benar," kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana.
Kurnia berpendapat, Presiden Joko Widodo mestinya memberi teguras keras kepada Yasonna karena telah menyampaikan pernyataan yang tidak benar.
Kurnia juga meminta KPK menindaklanjuti lapora dugaan obstruction of justice yang dilakuka Yasonna. Sebab, pernyataan Yasonna dinilai menghambat kerja KPK dalam memburu Harun.
"Seharusnya ini semakin mengonfirmasi bahwa memang kekeliruan data itu menghambat proses hukum. Jadi hasil analisis itu tidak membenarkan statement yang bersangkutan," ujar Kurnia.
Adapun tim gabungan yang dibentuk Kemenkumham ini terdiri dari Kemenkumham, Kemenkominfo, Bareskrim Polri, dan Badan Sandi Siber Negara.
Harun Masiku merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR periode 2019-2024 yang turut menyeret Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Harun ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memberikan uang kepada Wahyu Setiawan agar membantunya menjadi anggota legislatif melalui mekanisme pergantian antarwaktu.
Baca juga: ICW: Temuan Tim Gabungan soal Harun Masiku Tak Menghapus Kesalahan Yasonna
KPK belum mengetahui keberadaan Harun. Ia disebut terbang ke Singapura pada Senin (6/1/2020) lalu, dua hari sebelum operasi tangkap tangan terhadap Wahyu dan tersangka lainnya.
Harun kemudian dikabarkan telah tiba kembali di Jakarta pada Selasa (7/1/2020), sehari setelahnya.
Namun, hal ini dibantah oleh pihak Kemenkumham termasuk Menkumham Yasonna Laoly.
Kemenkumham baru mengakui Harun telah berada di Indonesia pada Rabu (22/1/2020).
Pihak Imigrasi berdalih, kedatangan Harun terlambat diketahui karena ada kelambatan di Bandara Soekarno-Hatta sehingga informasi kedatangan Harun tak tercatat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.