Politisi Demokrat: Sudah Jelas Yasonna Melakukan Pembohongan Publik

Kompas.com - 19/02/2020, 21:45 WIB
Anggota Komisi III Fraksi Demokrat Benny K Harman di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/1/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Anggota Komisi III Fraksi Demokrat Benny K Harman di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman tak sepakat dengan pernyataan Tim Gabungan bentukan Kementerian Hukum dan HAM yang menyebut Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tidak bersalah dalam memberikan informasi terkait mantan caleg PDI-P Harun Masiku.

"Sudah jelas kok, mau bohong-bohong lagi? Yasonna jelas melakukan pembohongan publik titik," kata Benny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Baca juga: Soal Informasi Harun Masiku, Tim Gabungan Sebut Yasonna Tak Bersalah

Benny juga meragukan, temuan tim gabungan yang menyatakan terdapat ketidaksinkronan data yang terdapat pada Pusat Data Keimigrasian (Pusdakim).

Menurut dia, temuan itu hanya untuk mendukung alibi Yasonna.

"Jangan cari-cari alasan. Tim investigasi itu jangan dipakai untuk membenarkan alibi-alibi yang tidak masuk di akal sehat publik," kata Benny.

"Dari awal saya sudah menduga tim ini dibentuk untuk membenarkan alibi yang disusun oleh Menkumham," ucap politisi Partai Demokrat itu.

Baca juga: Tim Gabungan Ungkap Penyebab Kedatangan Harun Masiku Lambat Dideteksi

Lebih lanjut, Benny mengatakan, investigasi yang dilakukan majalah Tempo sudah sangat jelas memperlihatkan keberadaan Harun Masiku.

Oleh karena itu, ia meminta Presiden Jokowi membentuk tim untuk mencari Harun Masiku.

"Kalau pemerintah, Presiden Jokowi mau bentuk tim verified untuk cari Harun Masiku, fokus di situ saja, jangan tim itu dibentuk untuk benarkan alibi yang disusun Menkumham," pungkasnya.

Baca juga: ICW: Temuan Tim Gabungan soal Harun Masiku Tak Menghapus Kesalahan Yasonna

Diberitakan sebelumnya, Tim Gabungan bentukan Kementerian Hukum dan HAM menilai, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tidak bersalah dalam hal pemberian informasi mengenai keberadaan eks caleg PDI-P Harun Masiku.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 5 Juli: Tambah 16, RSD Wisma Atlet Tangani 648 Pasien Covid-19

UPDATE 5 Juli: Tambah 16, RSD Wisma Atlet Tangani 648 Pasien Covid-19

Nasional
RUU PKS Diusulkan Ditunda, Amnesty: Wakil Rakyat Tak Sensitif...

RUU PKS Diusulkan Ditunda, Amnesty: Wakil Rakyat Tak Sensitif...

Nasional
Ini Menteri yang Tak Kena Reshuffle Menurut Prediksi Pengamat...

Ini Menteri yang Tak Kena Reshuffle Menurut Prediksi Pengamat...

Nasional
Ini Data WNI di Luar Negeri Terinfeksi Covid-19 Hingga 5 Juli 2020

Ini Data WNI di Luar Negeri Terinfeksi Covid-19 Hingga 5 Juli 2020

Nasional
Kontroversi Kalung Eucalyptus, Diklaim Antivirus Corona...

Kontroversi Kalung Eucalyptus, Diklaim Antivirus Corona...

Nasional
UPDATE: Ada 62.142 Kasus Covid-19 Hingga Masyarakat yang Masih Bandel

UPDATE: Ada 62.142 Kasus Covid-19 Hingga Masyarakat yang Masih Bandel

Nasional
Survei IPO: 58,6 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah Tangani Pandemi Covid-19

Survei IPO: 58,6 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
Ketua MPR: Bola RUU Haluan Ideologi Pancasila Ada di Tangan Pemerintah

Ketua MPR: Bola RUU Haluan Ideologi Pancasila Ada di Tangan Pemerintah

Nasional
Kementan Sebut Kalung Eucalyptus sebagai Antivirus Corona, Ini Tanggapan IDI

Kementan Sebut Kalung Eucalyptus sebagai Antivirus Corona, Ini Tanggapan IDI

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Ketua DPRD Kutai Timur DIpecat dari PPP

Jadi Tersangka KPK, Ketua DPRD Kutai Timur DIpecat dari PPP

Nasional
Survei: 64,1 Persen Responden Nilai Yasonna Paling Layak Di-reshuffle, Terawan 52,4 Persen

Survei: 64,1 Persen Responden Nilai Yasonna Paling Layak Di-reshuffle, Terawan 52,4 Persen

Nasional
Survei IPO: 72,9 Persen Responden Anggap Perlu Ada Reshuffle di Kabinet Jokowi

Survei IPO: 72,9 Persen Responden Anggap Perlu Ada Reshuffle di Kabinet Jokowi

Nasional
7 Hal yang Harus Diperhatikan dalam Pembelajaran Jarak Jauh Selama Covid-19

7 Hal yang Harus Diperhatikan dalam Pembelajaran Jarak Jauh Selama Covid-19

Nasional
Kasus Covid-19 Masih Bertambah, Jubir: Masih Ada Pembawa Virus tapi Tak Mampu Lindungi Orang Lain

Kasus Covid-19 Masih Bertambah, Jubir: Masih Ada Pembawa Virus tapi Tak Mampu Lindungi Orang Lain

Nasional
1.447 Kasus Baru Covid-19, Ini 5 Provinsi dengan Penambahan Tertinggi

1.447 Kasus Baru Covid-19, Ini 5 Provinsi dengan Penambahan Tertinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X