Mendagri Yakin Pemindahan Ibu Kota Dongkrak Ekonomi Kalimantan

Kompas.com - 19/02/2020, 21:03 WIB
Mendagri Tito Karnavian memberikan keterangan di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Mendagri Tito Karnavian memberikan keterangan di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2020).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meyakini pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan akan mendongkrak perekonomian Kalimantan secara keseluruhan.

Hal itu disampaikan Tito saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional Kalimantan di Kota Pontianak, Rabu (19/2/2020).

"Peluang yang ditangkap lagi adalah adanya keputusan Bapak Presiden untuk memindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur. Inilah peluang yang sangat penting sekali untuk masyarakat Kalimantan," kata Tito melalui keterangan tertulis, Rabu (19/2/2020).

Baca juga: Luhut Bicara Ibu Kota Baru RI di Hadapan Investor AS

Ia menambahkan konektivitas pembangunan akan tercipta ketika ibu kota pindah ke Kalimantan.

Sebab, pemindahan itu juga akan memindahkan kedutaan-kedutaan negara sahabat ke ibu kota negara yang baru.

Karenanya, konektivitas transportasi juga bakal meningkat lewat bandara dan pelabuhan. Ia meyakini akan banyak penerbangan langsung dari berbagai negara ke Kalimantan.

"Multiplier effect-nya akan luar biasa," kata Tito.

"Otomatis bukan hanya Kaltara, Kalbar, Kalteng, Kalsel atau Kaltim yang akan terdongkrak (ekonominya) tapi daerah sekitarnya juga akan terdongkrak. Pertanian, perkebunan, sekolah, dan lain-lain seperti jalan, akan terbangun karena kebutuhan," lanjut mantan Kapolri itu.

Adapun Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Prawiradinata mengatakan, konsep Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Ibu Kota Negara (IKN) akan dibuat layaknya Pulau Manhattan di Amerika Serikat (AS).

Luas wilayah IKN direncanakan membutuhkan lahan seluas 256.142,74 hektar dengan kawasan inti kota seluas 56.180,87 hektar dan pusat pemerintahan 5.644 hektar.

Baca juga: RUU Ibu Kota Negara Diharapkan Cepat Selesai, Kepala Bappenas: Kan Cuma 30 Pasal

Penentuan luas kawasan IKN ini mempertimbangkan One River One Management, keterpaduan hulu-hilir dan karakter Daerah Aliran Sungai (DAS), serta batas Taman Hutan Raya (Tahura).

"Penerapan Forest City untuk mengurangi environmental footprint dengan ruang terbuka hijau. Paling tidak 50 persen di daerah 56.000 hektar itu yang seperti Manhattan kecil itu, 50 persennya tetap Ruang Terbuka Hijau," katanya di Jakarta, Selasa (11/2/2020).

Rencananya, ibu kota negara baru akan dibangun di sebagian wilayah Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini 2 Alat Deteksi Corona yang Diklaim Bisa Mengetes 1000 Spesimen per Hari

Ini 2 Alat Deteksi Corona yang Diklaim Bisa Mengetes 1000 Spesimen per Hari

Nasional
Antisipasi Dampak Pandemi, Bansos PKH Diberikan Sebulan Sekali hingga Desember

Antisipasi Dampak Pandemi, Bansos PKH Diberikan Sebulan Sekali hingga Desember

Nasional
Ombudsman: Membiarkan Kelangkaan Masker dan APD adalah Maladministrasi

Ombudsman: Membiarkan Kelangkaan Masker dan APD adalah Maladministrasi

Nasional
Update 8 April, Pasien di RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet 527 Orang

Update 8 April, Pasien di RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet 527 Orang

Nasional
Datangkan Alat Baru, Pemerintah Sebut Tes Corona Bisa Mencapai 10.000 Spesimen Per Hari

Datangkan Alat Baru, Pemerintah Sebut Tes Corona Bisa Mencapai 10.000 Spesimen Per Hari

Nasional
7 Jurus Sakti Pemerintah untuk Jaring Pengaman Sosial Atasi Dampak Covid-19

7 Jurus Sakti Pemerintah untuk Jaring Pengaman Sosial Atasi Dampak Covid-19

Nasional
Puan Minta Sosialisasi Prosedur Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 Digalakkan

Puan Minta Sosialisasi Prosedur Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 Digalakkan

Nasional
Pemidanaan Saat Wabah Covid-19 Dikritik, Kapolri Anggap Pro-Kontra Hal Biasa

Pemidanaan Saat Wabah Covid-19 Dikritik, Kapolri Anggap Pro-Kontra Hal Biasa

Nasional
Hingga Selasa Ini, Pemerintah Bebaskan 35.676 Napi dari Penjara

Hingga Selasa Ini, Pemerintah Bebaskan 35.676 Napi dari Penjara

Nasional
Atasi Pandemi Corona, Alumni AAU Bagikan Alat Penyemprot Disinfektan

Atasi Pandemi Corona, Alumni AAU Bagikan Alat Penyemprot Disinfektan

Nasional
RS Rujukan Covid-19 Diprioritaskan untuk Gejala Sedang dan Berat

RS Rujukan Covid-19 Diprioritaskan untuk Gejala Sedang dan Berat

Nasional
Pemerintah Diminta Tanggung Pemulangan TKI dan ABK di Malaysia

Pemerintah Diminta Tanggung Pemulangan TKI dan ABK di Malaysia

Nasional
Tempat Tidur dan ICU untuk Pasien Covid-19 di Jakarta Ditambah

Tempat Tidur dan ICU untuk Pasien Covid-19 di Jakarta Ditambah

Nasional
KSP Nilai Imbauan Tak Mudik Pemerintah Sesuai dengan Ajaran Agama

KSP Nilai Imbauan Tak Mudik Pemerintah Sesuai dengan Ajaran Agama

Nasional
Anggota Fraksi Demokrat Minta Komisi III DPR Tunda Pembahasan RKUHP dan RUU PAS hingga Pandemi Covid-19 Usai

Anggota Fraksi Demokrat Minta Komisi III DPR Tunda Pembahasan RKUHP dan RUU PAS hingga Pandemi Covid-19 Usai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X