Kompas.com - 19/02/2020, 21:03 WIB
Mendagri Tito Karnavian memberikan keterangan di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Mendagri Tito Karnavian memberikan keterangan di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2020).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meyakini pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan akan mendongkrak perekonomian Kalimantan secara keseluruhan.

Hal itu disampaikan Tito saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional Kalimantan di Kota Pontianak, Rabu (19/2/2020).

"Peluang yang ditangkap lagi adalah adanya keputusan Bapak Presiden untuk memindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur. Inilah peluang yang sangat penting sekali untuk masyarakat Kalimantan," kata Tito melalui keterangan tertulis, Rabu (19/2/2020).

Baca juga: Luhut Bicara Ibu Kota Baru RI di Hadapan Investor AS

Ia menambahkan konektivitas pembangunan akan tercipta ketika ibu kota pindah ke Kalimantan.

Sebab, pemindahan itu juga akan memindahkan kedutaan-kedutaan negara sahabat ke ibu kota negara yang baru.

Karenanya, konektivitas transportasi juga bakal meningkat lewat bandara dan pelabuhan. Ia meyakini akan banyak penerbangan langsung dari berbagai negara ke Kalimantan.

"Multiplier effect-nya akan luar biasa," kata Tito.

"Otomatis bukan hanya Kaltara, Kalbar, Kalteng, Kalsel atau Kaltim yang akan terdongkrak (ekonominya) tapi daerah sekitarnya juga akan terdongkrak. Pertanian, perkebunan, sekolah, dan lain-lain seperti jalan, akan terbangun karena kebutuhan," lanjut mantan Kapolri itu.

Adapun Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Prawiradinata mengatakan, konsep Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Ibu Kota Negara (IKN) akan dibuat layaknya Pulau Manhattan di Amerika Serikat (AS).

Luas wilayah IKN direncanakan membutuhkan lahan seluas 256.142,74 hektar dengan kawasan inti kota seluas 56.180,87 hektar dan pusat pemerintahan 5.644 hektar.

Baca juga: RUU Ibu Kota Negara Diharapkan Cepat Selesai, Kepala Bappenas: Kan Cuma 30 Pasal

Penentuan luas kawasan IKN ini mempertimbangkan One River One Management, keterpaduan hulu-hilir dan karakter Daerah Aliran Sungai (DAS), serta batas Taman Hutan Raya (Tahura).

"Penerapan Forest City untuk mengurangi environmental footprint dengan ruang terbuka hijau. Paling tidak 50 persen di daerah 56.000 hektar itu yang seperti Manhattan kecil itu, 50 persennya tetap Ruang Terbuka Hijau," katanya di Jakarta, Selasa (11/2/2020).

Rencananya, ibu kota negara baru akan dibangun di sebagian wilayah Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kartini dan Mimpi Ajarkan Kesetaraan ke Anak-anaknya...

Kartini dan Mimpi Ajarkan Kesetaraan ke Anak-anaknya...

Nasional
UPDATE 23 April: Bertambah 4 Orang, Kini ada 83 WNI Terjangkit Covid-19 di India

UPDATE 23 April: Bertambah 4 Orang, Kini ada 83 WNI Terjangkit Covid-19 di India

Nasional
Ada Temuan Kemagnetan Tinggi di Perairan Utara Bali, Kapuspen: Semoga Itu Titik Terang Pencarian KRI Nanggala-402

Ada Temuan Kemagnetan Tinggi di Perairan Utara Bali, Kapuspen: Semoga Itu Titik Terang Pencarian KRI Nanggala-402

Nasional
AHY: Walaupun Semakin Banyak yang Divaksin, Kita Masih Harus Kerja Keras

AHY: Walaupun Semakin Banyak yang Divaksin, Kita Masih Harus Kerja Keras

Nasional
Dilema Kartini, Perempuan yang Menuntut Pendidikan Setara dan Pentingnya Peran Ibu

Dilema Kartini, Perempuan yang Menuntut Pendidikan Setara dan Pentingnya Peran Ibu

Nasional
Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Perketat Kedatangan WN India ke Indonesia

Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Perketat Kedatangan WN India ke Indonesia

Nasional
Fraksi PPP Pertanyakan Adanya Larangan Mudik tetapi WN India Diperbolehkan Masuk Indonesia

Fraksi PPP Pertanyakan Adanya Larangan Mudik tetapi WN India Diperbolehkan Masuk Indonesia

Nasional
Kemenkes: 132 WN India Masuk Indonesia dengan Pesawat Carter

Kemenkes: 132 WN India Masuk Indonesia dengan Pesawat Carter

Nasional
Pimpinan Komisi IX: Pemerintah Harus Larang Perjalanan dari India ke Indonesia untuk Antisipasi Penyebaran Covid-19

Pimpinan Komisi IX: Pemerintah Harus Larang Perjalanan dari India ke Indonesia untuk Antisipasi Penyebaran Covid-19

Nasional
Komisi IX Usulkan 127 WN India Diisolasi di Pulau, seperti Saat ABK di Pulau Sebaru

Komisi IX Usulkan 127 WN India Diisolasi di Pulau, seperti Saat ABK di Pulau Sebaru

Nasional
Pertemuan Demokrat dan PKS, Demokrasi dan Penegakan Hukum Jadi Pembahasan

Pertemuan Demokrat dan PKS, Demokrasi dan Penegakan Hukum Jadi Pembahasan

Nasional
Pimpinan Komisi IX Minta Kemenlu Pemerintah Serius Tangani 127 WN India yang Masuk

Pimpinan Komisi IX Minta Kemenlu Pemerintah Serius Tangani 127 WN India yang Masuk

Nasional
UPDATE: Total 4.345 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 16 di 6 Negara

UPDATE: Total 4.345 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 16 di 6 Negara

Nasional
Kemenkes Usulkan Larangan Sementara WN India Masuk ke Indonesia

Kemenkes Usulkan Larangan Sementara WN India Masuk ke Indonesia

Nasional
PKS Sebut Pertemuan dengan Partai Demokrat Tak Bahas Koalisi Partai Islam

PKS Sebut Pertemuan dengan Partai Demokrat Tak Bahas Koalisi Partai Islam

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X