Megawati: Jangan Saya Dibentur-benturkan Sama Pak Anies

Kompas.com - 19/02/2020, 19:25 WIB
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato saat pengumuman pasangan calon kepala daerah di kantor PDIP, Menteng, Jakarta, Rabu (19/2/2020). Dokumen PDI-PKetua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato saat pengumuman pasangan calon kepala daerah di kantor PDIP, Menteng, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta publik tidak membentur-benturkan dirinya dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Permintaan tersebut menyusul kritik Megawati terhadap penyelenggaraan Formula E oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Garis bawahi jangan pula saya dibentur-benturkan sama Pak Anies," ujar Megawati saat berpidato di acara pengumuman calon kepala daerah di Kantor DPP PDI-P, kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Baca juga: Megawati Singgung Anies Baswedan: Kenapa Formula E Harus di Monas?

Megawati meluruskan, dirinya hanya berpegang pada aturan perundangan yang ada bahwa Monumen Nasional ( Monas), tempat Formula E digelar, merupakan kawasan cagar budaya yang semestinya dilindungi.

"Saya hanya ngomong, Monas itu sudah pasti peraturannya merupakan cagar budaya. Apa artinya? Tidak boleh dipergunakan untuk apapun juga," lanjut Megawati.

Dalam kesempatan itu, Megawati menekankan kepada para kadernya untuk tak bertindak di luar ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan.

"Peraturan itu ya peraturan. Nah, kalian itu juga mesti tahu jangan sampai melanggar peraturan," kata Megawati.

Baca juga: Gelontorkan Rp 1 Triliun Lebih, Jakarta Bakal Jadi Tuan Rumah Formula E hingga 2024

Sebelumnya diberitakan, Megawati mengritik rencana gelaran Formula E di kawasan Monas oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Megawati mempertanyakan mengapa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyelenggarakan acara tersebut di kawasan Monas.

"Kenapa sih harus di situ (Monas)? Kenapa sih enggak di tempat lain? Kan begitu," kata Megawati.

Megawati menekankan bahwa Monas merupakan kawasan cagar budaya yang dilindungi. Tidak semestinya kawasan cagar budaya dijadikan arena balap.

Baca juga: Formula E 2020 Jakarta: Lapangan Monas Diaspal untuk Trek Balap, Nanti Dikupas Lagi

"Monas itu di dalam keputusan, peraturan, itu adalah cagar budaya," ujar Megawati.

Diketahui, Formula E 2020 Jakarta akan digelar pada 6 Juni mendatang.

Balap mobil listrik tersebut rencananya akan digelar 5 episode selama 5 tahun, dengan total anggaran untuk tahun Rp 1,16 triliun dari kas Pemprov DKI Jakarta.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X