Stafsus Jokowi Targetkan Komnas Disabilitas Terbentuk Tahun 2020

Kompas.com - 19/02/2020, 17:54 WIB
Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan, Rabu (19/2/2020) KOMPAS.com/SANIA MASHABIStaf Khusus Presiden Angkie Yudistia di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan, Rabu (19/2/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Angkie Yudistira menargetkan, Komisi Nasional (Komnas) Disabilitas akan terbentuk pada tahun 2020.

Menurut dia, saat ini proses pembentukan Komnas Disabilitas tersebut sudah berjalan.

"Status sudah di Sekretariat Negara. Artinya kita berharap 2020 ini Komnas Disabilitas ini akan segera terbentuk walaupun sempat pending bertahun-tahun," kata Angkie usai menghadiri acara Indonesia Butuh Anak Muda di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan, Rabu (19/2/2020).

Baca juga: Staf Khusus Angkie Yudistia Bujuk Jokowi Bentuk Komnas Disabilitas

Angkie mengatakan, pembentukan Komnas Disabilitas ini sebenarnya sudah direncanakan sejak munculnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Karena itu, sudah saatnya Komnas ini terbentuk pada tahun 2020.

"Itu sudah melalui deadline-nya sehingga kita berusaha mendukung, mendorong 2020 ini Komnas Disabilitas segera terbentuk," ungkap dia.

Sebelumnya, beberapa organisasi penyandang disabilitas yang tergabung dalam tim kelompok kerja (Pokja) implementasi undang-undang penyandang disabilitas mendesak pemerintah segera membentuk Komnas Disabilitas.

Baca juga: Paket Umrah Penyandang Disabilitas, Apa yang Didapat?

Ketua Umum Pusat Pemilihan Umum Akses (PPUA) Disabilitas Ariani Soekanwo mengatakan, Asian Para Games 2018 adalah langkah awal bagi pemerintah untuk menuntaskan hak-hak penyandang disabilitas seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

Ia menuturkan, salah satu kewenangan pemerintah yang diatur dalam undang-undang adalah membentuk Komisi Nasional Disabilitas (KND).

"Kita menggunakan momentum ini (Asian Para Games 2018) untuk meminta perhatian pemerintah, khususnya pemerintah dan kementerian terkait. Presiden sudah memanah kata dis dalam disabilitas saat pembukaan kemarin. Jadi, kita minta dibentuk KND," tutur Ariani, saat ditemui di kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jumat (12/10/2018).

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Update 30 Maret: 1.414 Kasus Positif Covid-19 di 31 Provinsi, Persentase Kematian 8,63 Persen

Update 30 Maret: 1.414 Kasus Positif Covid-19 di 31 Provinsi, Persentase Kematian 8,63 Persen

Nasional
Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Tengah Wabah Virus Corona

Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Tengah Wabah Virus Corona

Nasional
Bahaya Penyemprotan Disinfektan ke Tubuh Manusia, Tak Efektif Cegah Virus Corona

Bahaya Penyemprotan Disinfektan ke Tubuh Manusia, Tak Efektif Cegah Virus Corona

Nasional
Penundaan Pemungutan Suara Pilkada 2020 akibat Wabah Virus Corona

Penundaan Pemungutan Suara Pilkada 2020 akibat Wabah Virus Corona

Nasional
Tiga Dasar Hukum Pembatasan Sosial Skala Besar dan Darurat Sipil, Salah Satunya Perppu Era Soekarno

Tiga Dasar Hukum Pembatasan Sosial Skala Besar dan Darurat Sipil, Salah Satunya Perppu Era Soekarno

Nasional
Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Nasional
Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Nasional
Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Nasional
KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Nasional
Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pilkada 2020 di Tengah Wabah Covid-19

Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pilkada 2020 di Tengah Wabah Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X