Kepala Bakamla 'Door to Door' ke Kementerian/Lembaga demi Omnibus Law Keamanan Laut

Kompas.com - 19/02/2020, 17:22 WIB
Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Aan Kurnia di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (19/2/2020). KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYAKepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Aan Kurnia di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Keamanan Laut ( Bakamla) Laksamana Madya Aan Kurnia akan door to door ke kementerian dan lembaga guna menyederhanakan 26 aturan kelautan dalam Omnibus Law Keamanan Laut.

"Nanti saya secara door to door, secara persuasif akan menghadap ke kepala-kepalanya, ke kementeriannya," ujar Aan di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Aan mengatakan target penyederhanaan aturan itu tarsebut adalah hanya terdapat satu penegakan hukum di kelautan.

Baca juga: Banyak Aturan Tumpang Tindih, DPR Desak Omnibus Law Keamanan Laut Segera Direalisasikan

Sebab, banyaknya aturan dinilai justru terkesan tumpang tindih.

Dengan banyaknya aturan yang perlu disederhanakan, maka dirinya perlu duduk bersama dengan sejumlah kementerian dan lembaga negara terkait.

Aan menyatakan bahwa upaya penyederhanaan tersebut bukan hanya untuk kepentingan Bakamla saja, melainkan untuk kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Intinya untuk NKRI, untuk merah putih. Harusnya semua harus ikut karena kalau ini jadi, hebat nanti. Kita lihat negara-negara maju seperti ini, tidak tumpang tindih aturannya," kata dia.

Sembari melakukan door to door, pihaknya juga sudah menyiapkan draf rancangan Omnibus Law Keamanan Laut.

Baca juga: Penanganan Keamanan Laut Indonesia, Tumpang Tindih Kelembagaan hingga Aturan Hukum

Dia meyakini penyederhanaan aturan tersebut dapat mengatasi perekonomian.

"Sehingga nanti keluarannya, teman-teman pengguna di laut, khususnya masalah perekonomian, tentunya lebih simpel dengan adanya satu pintu ini. Jadi contohnya nanti di darat itu kepolisian, yang di laut Bakamla ya," jelas dia.

Diketahui 26 aturan di sektor kelautan itu meliputi 24 undang-undang (UU) dan 2 peraturan pemerintah (PP).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Kebakaran Gedung Kejagung, Polisi Panggil Ahli dari Kementerian PUPR dan BPOM

Kasus Kebakaran Gedung Kejagung, Polisi Panggil Ahli dari Kementerian PUPR dan BPOM

Nasional
Pemerintah Diimbau Tetap Tunda Pembukaan Sekolah Walau di Zona Hijau Covid-19

Pemerintah Diimbau Tetap Tunda Pembukaan Sekolah Walau di Zona Hijau Covid-19

Nasional
Jokowi: Mini Lockdown Lebih Efektif

Jokowi: Mini Lockdown Lebih Efektif

Nasional
Tolak RUU Cipta Kerja, Serikat Buruh Akan Mogok Kerja dan Unjuk Rasa

Tolak RUU Cipta Kerja, Serikat Buruh Akan Mogok Kerja dan Unjuk Rasa

Nasional
Tommy Soeharto Gugat Menkumham Terkait Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi

Tommy Soeharto Gugat Menkumham Terkait Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi

Nasional
Mahfud ke PP Muhammadiyah: Mari Bangun Indonesia sebagai Negara Islami, Bukan Negara Islam

Mahfud ke PP Muhammadiyah: Mari Bangun Indonesia sebagai Negara Islami, Bukan Negara Islam

Nasional
Saat Gatot Nurmantyo Diduga Tengah Bermanuver Politik...

Saat Gatot Nurmantyo Diduga Tengah Bermanuver Politik...

Nasional
Sosok Silvany Austin Pasaribu, Diplomat Muda yang Pukul Telak Perwakilan Vanuatu di Sidang Umum PBB

Sosok Silvany Austin Pasaribu, Diplomat Muda yang Pukul Telak Perwakilan Vanuatu di Sidang Umum PBB

Nasional
Persetujuan Jokowi Angkat Eks Tim Mawar sebagai Pejabat yang Menambah Perih Luka Keluarga Korban Penculikan

Persetujuan Jokowi Angkat Eks Tim Mawar sebagai Pejabat yang Menambah Perih Luka Keluarga Korban Penculikan

Nasional
Hasil Swab Test-nya Disebut Tak Akurat, BIN: Kami Terapkan Ambang Batas Lebih Tinggi

Hasil Swab Test-nya Disebut Tak Akurat, BIN: Kami Terapkan Ambang Batas Lebih Tinggi

Nasional
Sejumlah Provinsi Berpotensi Hujan Lebat Hari Ini, BNPB Minta Masyarakat Waspada

Sejumlah Provinsi Berpotensi Hujan Lebat Hari Ini, BNPB Minta Masyarakat Waspada

Nasional
Penderita Gagal Ginjal Ini Gratis Cuci Darah Dua Kali Seminggu berkat Jaminan BPJS Kesehatan

Penderita Gagal Ginjal Ini Gratis Cuci Darah Dua Kali Seminggu berkat Jaminan BPJS Kesehatan

Nasional
Suara-suara yang Desak Pilkada Ditunda Vs Keputusan Pemangku Kepentingan

Suara-suara yang Desak Pilkada Ditunda Vs Keputusan Pemangku Kepentingan

Nasional
Ahli Mengingatkan, Revisi UU Kejaksaan Jangan Kembali ke Hukum Zaman Kolonial

Ahli Mengingatkan, Revisi UU Kejaksaan Jangan Kembali ke Hukum Zaman Kolonial

Nasional
Misteri Proposal Rp 140 Miliar Jaksa Pinangki

Misteri Proposal Rp 140 Miliar Jaksa Pinangki

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X