Sidang MK, Pakar Singgung Kehadiran Fisik Anggota DPR Saat Revisi UU KPK

Kompas.com - 19/02/2020, 15:56 WIB
Sidang uji materi UU KPK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2020). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaSidang uji materi UU KPK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai, proses revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berjalan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Sebab, menurut Bivitri, di antaranya karena ada persoalan kuorum dan perbedaan kehadiran fisik anggota DPR dengan daftar hadir rapat paripurna pengesahan revisi UU KPK pada September 2019 lalu.

Hal ini Bivitri sampaikan saat menjadi ahli dalam sidang pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK).

"Terkait dengan kuorum pengambilan keputusan, pertama ada perbedaan antara kehadiran fisik dan daftar hadir," kata Bivitri saat persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2020).

Baca juga: Kemungkinan Pembahasan Revisi UU KPK Tak Sesuai Keinginan Presiden

Bivitri mengatakan, sebagai anggota DPR, kehadiran secara fisik merupakan bentuk keterwakilan mereka atas demokrasi.

Oleh karenanya, kerja legislator tidak dapat disamakan dengan kerja profesional yang berdasar pada indikator performa.

Anggota DPR, lanjut Bivitri, punya kuasa untuk bicara di forum parlemen. Hal itu mungkin dilakukan hanya jika anggota DPR menghadiri rapat pengambilan keputusan.

Dengan demikian, dalam sebuah rapat parlemen, kehadiran fisik anggota DPR sangat diperlukan, bukan hanya kehadiran secara administratif.

"Kehadiran dalam bentuk daftar hadir bukanlah tujuan dari kuasa bersuara itu sendiri namun hanya alat administrastif. Pada akhirnya kehadiran fisiklah yang seharusnya dijadikan ukuran oleh Mahkamah untuk menilai apakah tindakan mewakili telah dilakukan oleh anggota DPR," ujar Bivitri.

Baca juga: Pakar Sebut Revisi UU KPK Terabas Aturan soal Partisipasi dan Kuorum Pembentukan UU

Bivitri menyebutkan, setiap anggota legislatif "berharga" suara puluhan ribu konstituen.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah: Terima Kasih Seluruh Pemda yang Intens Memutus Rantai Corona

Pemerintah: Terima Kasih Seluruh Pemda yang Intens Memutus Rantai Corona

Nasional
'Mari Jaga Kampung Halaman Tetap Sehat dengan Tidak Mudik'

"Mari Jaga Kampung Halaman Tetap Sehat dengan Tidak Mudik"

Nasional
Antisipasi Covid-19 di Penjara, 13.430 Napi Dibebaskan per 1 April

Antisipasi Covid-19 di Penjara, 13.430 Napi Dibebaskan per 1 April

Nasional
Kasus Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Catat 808 Kasus

Kasus Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Catat 808 Kasus

Nasional
Pasien Covid-19 Bertambah, Bukti Penularan Masih Ada dan Kontak Dekat Diabaikan

Pasien Covid-19 Bertambah, Bukti Penularan Masih Ada dan Kontak Dekat Diabaikan

Nasional
Komisi VIII Minta Pemerintah Tak Buru-buru soal Penyelenggaraan Haji

Komisi VIII Minta Pemerintah Tak Buru-buru soal Penyelenggaraan Haji

Nasional
Yurianto: Masker Tak Bisa Membunuh Virus Corona, Sebaiknya Tetap Cuci Tangan Pakai Sabun

Yurianto: Masker Tak Bisa Membunuh Virus Corona, Sebaiknya Tetap Cuci Tangan Pakai Sabun

Nasional
Pakar: Masker Kain Jadi Pilihan Terakhir untuk Cegah Penularan Covid-19

Pakar: Masker Kain Jadi Pilihan Terakhir untuk Cegah Penularan Covid-19

Nasional
12.548 ABK WNI di Luar Negeri Tak Bisa Bekerja Akibat Covid-19

12.548 ABK WNI di Luar Negeri Tak Bisa Bekerja Akibat Covid-19

Nasional
Pemerintah Sebut Sekitar 349.000 APD Telah Didistribusikan

Pemerintah Sebut Sekitar 349.000 APD Telah Didistribusikan

Nasional
Gugus Tugas Covid-19 Terima Donasi Rp 66,5 Miliar dari Masyarakat

Gugus Tugas Covid-19 Terima Donasi Rp 66,5 Miliar dari Masyarakat

Nasional
Jokowi Sebut RS Darurat Covid-19 Pulau Galang Nantinya Dijadikan Pusat Riset Penyakit Menular

Jokowi Sebut RS Darurat Covid-19 Pulau Galang Nantinya Dijadikan Pusat Riset Penyakit Menular

Nasional
Ini Sebaran 157 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 16 Provinsi

Ini Sebaran 157 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 16 Provinsi

Nasional
Jubir Pemerintah: Saat ini Belum Ada Obat dan Vaksin untuk Sembuhkan Covid-19

Jubir Pemerintah: Saat ini Belum Ada Obat dan Vaksin untuk Sembuhkan Covid-19

Nasional
Wabah Corona, Lebih dari 6.500 Spesimen Sudah Diuji dengan Tes PCR

Wabah Corona, Lebih dari 6.500 Spesimen Sudah Diuji dengan Tes PCR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X