PDI-P Umumkan Calon Kepala Daerah Pilkada 2020, Olly Dondokambey Diusung Lagi di Sulut

Kompas.com - 19/02/2020, 15:41 WIB
Pengumuman gelombang I calon kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota PDI-P, di kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta, Rabu (19/2/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Pengumuman gelombang I calon kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota PDI-P, di kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan hari ini mengumumkan sejumlah pasangan calon kepala daerah yang diusung di Pilkada 2020.

Salah satu pasangan calon yang diumumkan yaitu untuk daerah Provinsi Sulawesi Utara.

PDI-P mengusung Olly Dondokambey sebagai calon Gubernur Sulut. Olly merupakan calon petahana.

"Calon gubernur yang diumumkan pada gelombang pertama ini adalah Sulawesi Utara yaitu, Olly Dondokambey," kata Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Baca juga: PDI-P Sudah Tentukan Tanggal Pengumuman Rekomendasi untuk Calon Walkot Solo

Olly didampingi Steven Kandouw sebagai calon Wakil Gubernur Sulut. Steven juga merupakan calon petahana.

Olly dan Steven memimpin Sulut sejak Februari 2016.

"Didampingi Steven Kandouw sebagai calon wakil gubernur," ujar Hasto.

Selain Provinsi Sulawesi Utara, PDI-P hari ini mengumumkan 49 pasangan calon kepala daerah untuk kabupaten/kota.

Baca juga: PDI-P Belum Bisa Umumkan Calon Wali Kota Surabaya Pengganti Risma Besok

Pasangan calon yang diumumkan pada gelombang pertama ini merupakan usungan PDI-P sendiri.

Beberapa daerah kabupaten/kota yang diumumkan di antaranya Serang, Pandeglang, Buton Utara, Asmat, dan Manokrawi.

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri hadir dalam acara pengumuman ini. Selain itu, tampak Ketua DPP Puan Maharani, Bambang Wuryanto, Prananda Prabowo, dan Sukur Nababan.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Nasional
Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X