Kompas.com - 19/02/2020, 14:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menyatakan, dinasti politik semestinya menjadi tanggung jawab partai politik untuk menghilangkannya, bukan pemerintah.

Hal itu disampaikan Mahfud menanggapi riset Nagara Intitute yang menyatakan 99 dari 575 anggota DPR terpapar politik dinasti.

"Saya baca itu kan DPR, bukan urusan pemerintah. Urusan partai sendiri. Kalau undang-undangnya sendiri kan bisa dilakukan sesuai kewenangan masing-masing partai kalau mencalonkan orang," ujar Mahfud di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Baca juga: Disebut Partai Paling Terpapar Dinasti Politik, Nasdem Nilai Akbar Faizal Tendensius

"Baik pileg maupun pilkada kan mereka (partai) semua. Jadi kalau ada itu artinya ada problem di tingkat partai, bukan pemerintah dong. Yang menentukan calon anggota DPR kan partai," lanjut dia.

Saat ditanya apakah pemerintah tidak ikut berkontribusi untuk menghilangkan dinasti politik, Mahfud mengatakan, pemerintah menyikapi dinasti politik sesuai porsinya.

"Pasti pemerintah dengan porsinya sendiri ingin politik berjalan dengan baik. Itu tugas pemerintah. Tapi kalau sudah candidacy, pencalonan, itu kan urusan partai. Bagaimana pemerintah mau ikut campur," ujar Mahfud.

Baca juga: Riset Nagara Institute: Banten Terbesar soal Terpapar Dinasti Politik

Diberitakan sebelumnya, hasil penelitian Nagara Institute menemukan, sebanyak 99 dari 575 anggota DPR RI periode 2019-2024 terpapar dinasti politik.

Angka dinasti politik tertinggi ada pada Partai Nasdem dengan 20 legislator yang terpapar.

"Partai Nasdem menempati peringkat tertas dalam presentase anggota legislatif yang terpapar dinasti politik," kata Direktur Eksekutif Akbar Faizal saat acar rilis penelitian Nagara Institute di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2020).

"Dengan perolehan sebanyak 59 kursi, Nasdem meloloskan 20 orang atau 33,90 persen anggota yang terpalar politik dinasti," kata dia.

Baca juga: Riset Nagara Institute: Nasdem Paling Tinggi Terpapar Dinasti Politik

Menurut Akbar, seorang legislator dikatakan terpapar dinasti politik jika ia memiliki hubungan dengan pejabat publik.

Hasil pemilu legislatif 2019 menunjukkan, terjadi kenaikan politik dinasti menjadi 17,22 persen.

Pileg 2009 menghasilkan angka dinasti politik 27 kasus, sedangkan pileg 2014 menghasilkan 51 kasus dinasti politik.

"Fakta ini tentu menjadi catatan khusus bagi kualitas pemilu kita," ujar Akbar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Jepang Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Jepang Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

Nasional
Pengacara Ungkap Tito Karnavian dan Bahlil Lahadlia Pernah Temui Lukas Enembe, Minta Paulus Waterpau jadi Wagub Papua

Pengacara Ungkap Tito Karnavian dan Bahlil Lahadlia Pernah Temui Lukas Enembe, Minta Paulus Waterpau jadi Wagub Papua

Nasional
BIN Bantah Terlibat Kriminalisasi Lukas Enembe

BIN Bantah Terlibat Kriminalisasi Lukas Enembe

Nasional
PKB Tunggu Siapa Capres yang Ingin Diusung PDI-P di Pilpres 2024

PKB Tunggu Siapa Capres yang Ingin Diusung PDI-P di Pilpres 2024

Nasional
Akal-akalan Lukas Enembe, Izin Berobat demi Judi di Luar Negeri

Akal-akalan Lukas Enembe, Izin Berobat demi Judi di Luar Negeri

Nasional
Nasdem-PKS-Demokrat Tak Kunjung Berkoalisi, Anies Dinilai Tak Cukup jadi Perekat

Nasdem-PKS-Demokrat Tak Kunjung Berkoalisi, Anies Dinilai Tak Cukup jadi Perekat

Nasional
Pengamat: Anies Lengser Oktober 2022, Mengusungnya Jadi Capres Bakal Tambah PR Parpol

Pengamat: Anies Lengser Oktober 2022, Mengusungnya Jadi Capres Bakal Tambah PR Parpol

Nasional
Jejak 'Private Jet' yang 3 Kali Dipakai Lukas Enembe ke Luar Negeri

Jejak "Private Jet" yang 3 Kali Dipakai Lukas Enembe ke Luar Negeri

Nasional
Pengacara Duga Penetapan Tersangka Lukas Enembe Tak Lepas dari Agenda Politik Tito Karnavian dan Budi Gunawan

Pengacara Duga Penetapan Tersangka Lukas Enembe Tak Lepas dari Agenda Politik Tito Karnavian dan Budi Gunawan

Nasional
Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya 'Kongkow'

Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya "Kongkow"

Nasional
Puan Bicara 'Sinyal' Koalisi PDI-P dengan PKB

Puan Bicara "Sinyal" Koalisi PDI-P dengan PKB

Nasional
Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Nasional
Gelombang Desakan Supaya Hakim Agung Sudrajad Terlibat Suap Dihukum Berat

Gelombang Desakan Supaya Hakim Agung Sudrajad Terlibat Suap Dihukum Berat

Nasional
Puan: PDI-P dan PKB Sama-sama 'Partai Wong Sendal Jepit, Wong Cilik'

Puan: PDI-P dan PKB Sama-sama "Partai Wong Sendal Jepit, Wong Cilik"

Nasional
LPSK soal Putri Candrawathi: UU TPKS Bukan untuk Korban 'Fake'

LPSK soal Putri Candrawathi: UU TPKS Bukan untuk Korban "Fake"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.