Mahfud MD Sebut Dinasti Politik Bukan Urusan Pemerintah

Kompas.com - 19/02/2020, 14:01 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/2/2020) KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMMenko Polhukam Mahfud MD di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/2/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menyatakan, dinasti politik semestinya menjadi tanggung jawab partai politik untuk menghilangkannya, bukan pemerintah.

Hal itu disampaikan Mahfud menanggapi riset Nagara Intitute yang menyatakan 99 dari 575 anggota DPR terpapar politik dinasti.

"Saya baca itu kan DPR, bukan urusan pemerintah. Urusan partai sendiri. Kalau undang-undangnya sendiri kan bisa dilakukan sesuai kewenangan masing-masing partai kalau mencalonkan orang," ujar Mahfud di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Baca juga: Disebut Partai Paling Terpapar Dinasti Politik, Nasdem Nilai Akbar Faizal Tendensius

"Baik pileg maupun pilkada kan mereka (partai) semua. Jadi kalau ada itu artinya ada problem di tingkat partai, bukan pemerintah dong. Yang menentukan calon anggota DPR kan partai," lanjut dia.

Saat ditanya apakah pemerintah tidak ikut berkontribusi untuk menghilangkan dinasti politik, Mahfud mengatakan, pemerintah menyikapi dinasti politik sesuai porsinya.

"Pasti pemerintah dengan porsinya sendiri ingin politik berjalan dengan baik. Itu tugas pemerintah. Tapi kalau sudah candidacy, pencalonan, itu kan urusan partai. Bagaimana pemerintah mau ikut campur," ujar Mahfud.

Baca juga: Riset Nagara Institute: Banten Terbesar soal Terpapar Dinasti Politik

Diberitakan sebelumnya, hasil penelitian Nagara Institute menemukan, sebanyak 99 dari 575 anggota DPR RI periode 2019-2024 terpapar dinasti politik.

Angka dinasti politik tertinggi ada pada Partai Nasdem dengan 20 legislator yang terpapar.

"Partai Nasdem menempati peringkat tertas dalam presentase anggota legislatif yang terpapar dinasti politik," kata Direktur Eksekutif Akbar Faizal saat acar rilis penelitian Nagara Institute di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2020).

"Dengan perolehan sebanyak 59 kursi, Nasdem meloloskan 20 orang atau 33,90 persen anggota yang terpalar politik dinasti," kata dia.

Baca juga: Riset Nagara Institute: Nasdem Paling Tinggi Terpapar Dinasti Politik

Menurut Akbar, seorang legislator dikatakan terpapar dinasti politik jika ia memiliki hubungan dengan pejabat publik.

Hasil pemilu legislatif 2019 menunjukkan, terjadi kenaikan politik dinasti menjadi 17,22 persen.

Pileg 2009 menghasilkan angka dinasti politik 27 kasus, sedangkan pileg 2014 menghasilkan 51 kasus dinasti politik.

"Fakta ini tentu menjadi catatan khusus bagi kualitas pemilu kita," ujar Akbar.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Densus 88 Tangkap 12 Terduga Teroris di Jawa Timur

Densus 88 Tangkap 12 Terduga Teroris di Jawa Timur

Nasional
Bupati Terpilih Orient Kore Disebut WN AS, Hasil Pilkada Sabu Raijua Digugat ke MK

Bupati Terpilih Orient Kore Disebut WN AS, Hasil Pilkada Sabu Raijua Digugat ke MK

Nasional
KPK Minta Kepala Daerah yang Baru Dilantik Pegang Teguh Integritas

KPK Minta Kepala Daerah yang Baru Dilantik Pegang Teguh Integritas

Nasional
Elektabilitas Demokrat Diprediksi Meningkat jika Mampu Atasi Isu Kudeta

Elektabilitas Demokrat Diprediksi Meningkat jika Mampu Atasi Isu Kudeta

Nasional
Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Vaksinasi Gotong Royong Dibuat Detail

Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Vaksinasi Gotong Royong Dibuat Detail

Nasional
Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

Nasional
Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

Nasional
Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Nasional
Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Nasional
Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Nasional
Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Nasional
KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

Nasional
Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Nasional
Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X