Harap-harap Cemas Kabinet Jokowi

PEMERINTAHAN periode kedua Presiden Joko Widodo dan kiprah kabinet Indonesia Maju telah berjalan lebih dari seratus hari. Penilaian terhadap kinerja Presiden dan kabinet yang telah berjalan tiga bulan pun mulai menyita perhatian publik

Melalui sebuah survei nasional yang dilakukan pada 9 hingga 15 Januari lalu terhadap 1.200 responden, Indo Barometer mengukur tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden, Wakil Presiden, dan kabinet Indonesia Maju.

Hasilnya, 70,1 persen responden menyatakan puas terhadap kerja Presiden Jokowi, sedangkan 27,4 persen menyatakan tidak puas.

Terhadap kerja Wakil Presiden Ma’ruf Amin, 49,6 persen menyatakan puas, 37,5 persen tidak puas.

Sementara terhadap kinerja para menteri kabinet Jokowi, 54,4 persen menyatakan puas, 28,1 persen tidak puas.

Survei senada dilakukan Alvara Research Center pada akhir Januari lalu terhadap 1000 responden. Hasilnya, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf tercatat 69,4 persen.

Ketimpangan kepuasan

Berdasarkan hasil survei Indo Barometer, terdapat ketimpangan yang cukup jauh antara kepuasan terhadap kinerja Presiden (70,1 persen) dan terhadap kinerja kabinet (54,4 persen). Hal ini menarik untuk dicermati.

Jika melihat ke belakang serta berbagai argumentasi yang pernah dikemukakan Presiden Jokowi, Kabinet Indonesia Maju bisa disebut sebagai sintesa dari Presiden Jokowi atas konstelasi politik pascapemilu serta kondisi perubahan zaman.

Kabinet Indonesia Maju bukan hanya diisi partai politik pendukung Jokowi, namun juga partai oposisi (Gerindra) dan bahkan pesaing pada pilpres lalu, Prabowo Subianto.

Kabinet ini juga diisi sosok sosok muda, profesional, dan kreatif untuk menjawab tuntutan zaman yang cepat berubah.

Melihat komposisi politik kabinet Jokowi yang didukung oleh enam dari sembilan parpol peraih kursi DPR, sudah sepatutnya kabinet ini mampu melesat kencang tanpa hambatan politik yang berarti.

Situasi politik yang relatif kondusif menjadi sebuah modal bagi kabinet Indonesia Maju untuk bekerja cepat dan efektif.

Situasi politik yang kondusif pernah dibanggakan oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebagai capaian jelang 100 hari masa pemerintahannya bersama Jokowi.

ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kiri) berbincang dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (tengah) dan Mensesneg Pratikno sebelum sesi foto bersama Kabinet Indonesia Maju di beranda Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc.

“Sekarang elitenya sudah tidak ada (konflik), semuanya karena sudah bergabung,” ujar Ma'ruf di Pondok Pesantren Tambak Beras, Jombang, Kamis (23/1/2020) lalu.

Namun, kondisi politik yang kondusif ini menjadi tak berarti karena tidak diikuti dengan kerja kabinet yang efektif.

Rendahnya efektivitas kerja ini setidaknya tercermin dari tingkat kepuasan publik terhadap kinerja kabinet Jokowi.

Tak sebanding dengan kinerja kabinet

Langkah politik Jokowi yang mengonsolidasikan nyaris seluruh kekuatan politik dalam kabinet ternyata tak berbanding lurus dengan kinerja kabinet itu sendiri.

Di sisi lain, berbagai kontroversi yang diciptakan oleh para menteri di masa-masa awal kerjanya, dan bahkan hingga kini, turut mempengaruhi kepuasan publik terhadap kerja kabinet.

Beberapa menteri, baik yang berasal dari kalangan parpol maupun nonparpol, memang dikenal kerap membuat kontroversi dan kegaduhan di mata publik.

Dalam beberapa kesempatan, Presiden Jokowi meluruskan kontroversi dan kegaduhan yang ditimbulkan oleh menterinya.

Atau bahkan menegur menterinya untuk bersikap hati-hati, meski tidak ada tindakan lebih jauh terhadap menteri yang bersangkutan.

Ketimpangan tingkat kepuasan antara kinerja kabinet dan kinerja Presiden juga setidaknya mencerminkan bahwa para menteri dalam kabinet ternyata tak mampu mengikuti dan menerjemahkan gaya kepemimpinan Jokowi yang ingin serba cepat dan efektif.

Padahal, di awal terbentuknya kabinet, Jokowi telah mengultimatum akan memecat para menteri yang berkinerja buruk.

Lantas, apa masalah utama yang ada dalam kabinet saat ini? Adakah yang perlu dibenahi dari kabinet?

Masalah ini akan dibahas dalam talkshow Satu Meja The Forum, Rabu (19/2/2020), yang disiarkan langsung di Kompas TV mulai pukul 20.00 WIB.