Kompas.com - 19/02/2020, 05:39 WIB
Ilustrasi KOMPASIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, masih ada sejumlah daerah yang belum mencairkan dana Pilkada 2020.

Padahal, saat ini tahapan Pilkada 2020 sudah dimulai.

Menurut Pramono, kondisi ini merupakan akibat dari pembiayaan pilkada yang dibebankan ke APBD sehingga pencairan dana pilkada sangat bergantung dari keuangan tiap daerah.

"Pencairan anggaran memang ini salah satu akibat dari pembiayaan pilkada itu dibebankan kepada APBD sehingga (pencairan dana pilkada) sangat tergantung pada kemampuan daerah tersebut. Sangat disayangkan," kata Pramono di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2020).

Baca juga: Senada dengan KPK, JPPR Nilai Banyak Dana Pilkada 2015 yang Misterius

Pramono menyebut, setidaknya ada sebelas kabupaten/kota yang terlambat mencairkan dana pilkada.

Bahkan, ada satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yang baru bisa mencairkan dana pilkada pada bulan Maret.

Sementara itu, tahapan Pilkada saat ini telah memasuki masa rekrutmen penyelenggara pemilu ad hoc seperti panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS).

Saat ini juga tengah dilakukan tahapan penyerahan berkas syarat dukungan bakal calon kepala daerah jalur perseorangan.

Dalam waktu dekat, akan dilakukan verifikasi terhadap berkas syarat dukungan tersebut.

Jika dana pilkada belum juga cair, menurut dia, tahapan-tahapan itu akan terganggu.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Vaksin Covid-19 Novavax dan Pfizer Tiba Juni-Juli untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Vaksin Covid-19 Novavax dan Pfizer Tiba Juni-Juli untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
3 Laporan Terkait Azis Syamsuddin Sudah Lengkap, MKD DPR RI Akan Panggil Pelapor

3 Laporan Terkait Azis Syamsuddin Sudah Lengkap, MKD DPR RI Akan Panggil Pelapor

Nasional
Jokowi ke Kepala Daerah Se-Indonesia: Hati-hati Pasca-Lebaran

Jokowi ke Kepala Daerah Se-Indonesia: Hati-hati Pasca-Lebaran

Nasional
UPDATE 18 Mei: 4.185 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 31 Provinsi, Jabar Terbanyak dengan 1.119 Kasus

UPDATE 18 Mei: 4.185 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 31 Provinsi, Jabar Terbanyak dengan 1.119 Kasus

Nasional
UPDATE 18 Mei: Tambah 79.748, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.632.435

UPDATE 18 Mei: Tambah 79.748, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.632.435

Nasional
UPDATE 18 Mei: Ada 87.514 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 Mei: Ada 87.514 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 Mei: 9.247.600 Juta Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 18 Mei: 9.247.600 Juta Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Menlu Retno Dorong Peningkatan Kapasitas Produksi dan Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19

Menlu Retno Dorong Peningkatan Kapasitas Produksi dan Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19

Nasional
Cerita Istri Edhy Prabowo soal Belanja Barang Mewah di Amerika

Cerita Istri Edhy Prabowo soal Belanja Barang Mewah di Amerika

Nasional
UPDATE 18 Mei: Suspek Covid-19 Ada 76.827 Orang

UPDATE 18 Mei: Suspek Covid-19 Ada 76.827 Orang

Nasional
UPDATE 18 Mei: Bertambah 5.628, Pasien Covid-19 Sembuh 1.612.239 Orang

UPDATE 18 Mei: Bertambah 5.628, Pasien Covid-19 Sembuh 1.612.239 Orang

Nasional
UPDATE 18 Mei: Bertambah 172, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 48.477 Orang

UPDATE 18 Mei: Bertambah 172, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 48.477 Orang

Nasional
UPDATE 18 Mei: Kasus Covid-19 di Indonesia 1.748.230, Tambah 4.185

UPDATE 18 Mei: Kasus Covid-19 di Indonesia 1.748.230, Tambah 4.185

Nasional
Satgas: Mekanisme Pelaporan KIPI Vaksinasi Gotong Royong Sama dengan Vaksinasi Pemerintah

Satgas: Mekanisme Pelaporan KIPI Vaksinasi Gotong Royong Sama dengan Vaksinasi Pemerintah

Nasional
Satgas: Vaksin AstraZeneca yang Penggunaannya Dihentikan Masih Diuji BPOM

Satgas: Vaksin AstraZeneca yang Penggunaannya Dihentikan Masih Diuji BPOM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X