Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Kompas.com - 18/02/2020, 21:43 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Agung Suprio meminta seluruh pihak memiliki komitmen terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang saat ini masih dibahas di DPR.

KPI berharap agar RUU tersebut bisa segera disahkan tahun ini setelah sempat beberapa kali tertunda.

Hal itu pula yang disampaikan KPI saat bertemu dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2020).

"KPI berharap semua pihak itu komitmen terhadap RUU Penyiaran, yaitu pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, lembaga penyiaran, dan KPI," ujar Agung.

Baca juga: Permasalahkan Mekanisme, Baleg Minta Pengesahan RUU Penyiaran Ditunda

Ia memastikan, KPI telah memiliki sikap yang jelas terhadap RUU Penyiaran, yakni agar segera disahkan.

Menurut dia, seluruh pihak yang terlibat dalam RUU tersebut harus sudah mempunyai titik temu terhadap beberapa hal yang dibahas.

Misalnya, soal proses migrasi dari penyiaran analog ke digital.

"Kalau kami berdiskusi dengan beberapa pihak tadi, tampaknya sudah mencapai secara garis besar kata sepakat. Intinya kalau semua sudah sepakat, RUU akan dapat segera disahkan," kata dia.

Baca juga: KPAI Ingin RUU Penyiaran Tegas Larang Iklan Rokok

Oleh karena itu, KPI menyerahkan kepada DPR yang sudah berdiskusi dengan pemerintah terkait percepatan dalam proses migrasi tersebut.

Ini termasuk juga meminta pendapat dari berbagai pihak agar prosesnya dapat mengakomodasi mengakomodasi kepentingan bersama dan masyarakat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Kuda-kuda Paloh dan Jokowi, Oposisi Rasa Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Kuda-kuda Paloh dan Jokowi, Oposisi Rasa Koalisi?

Nasional
Kapolda Kaltim Diminta Lepas 9 Petani yang Ditangkap karena Lawan Pembangunan Bandara IKN

Kapolda Kaltim Diminta Lepas 9 Petani yang Ditangkap karena Lawan Pembangunan Bandara IKN

Nasional
YLBHI Kecam Penangkapan 9 Petani Sawit di Wilayah IKN

YLBHI Kecam Penangkapan 9 Petani Sawit di Wilayah IKN

Nasional
Makassar New Port yang Diresmikan Jokowi Masuk 5 Pelabuhan dengan Rapor Hijau

Makassar New Port yang Diresmikan Jokowi Masuk 5 Pelabuhan dengan Rapor Hijau

Nasional
Susunan Hakim yang Adili Gugatan Orang Tua Brigadir J ke Ferdy Sambo dkk

Susunan Hakim yang Adili Gugatan Orang Tua Brigadir J ke Ferdy Sambo dkk

Nasional
Beri Mandat Maju Pilgub DKI ke Ridwan Kamil dan Ahmed Zaki, Golkar: Yang Paling Baik yang Dicalonkan

Beri Mandat Maju Pilgub DKI ke Ridwan Kamil dan Ahmed Zaki, Golkar: Yang Paling Baik yang Dicalonkan

Nasional
Sambangi Istana, DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Undang Jokowi Hadiri Muktamar Ke-20

Sambangi Istana, DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Undang Jokowi Hadiri Muktamar Ke-20

Nasional
Stok Beras Bulog Melimpah, Mendag Zulhas Imbau Masyarakat Konsumsi Beras Bulog

Stok Beras Bulog Melimpah, Mendag Zulhas Imbau Masyarakat Konsumsi Beras Bulog

Nasional
Sentil Andhi Pramono Terima Rp 80 Juta Saat Terpapar Covid-19, Jaksa KPK: Sakit Saja Dapat Uang

Sentil Andhi Pramono Terima Rp 80 Juta Saat Terpapar Covid-19, Jaksa KPK: Sakit Saja Dapat Uang

Nasional
Hak Angket Diprediksi 'Goyang' Pemerintahan Jokowi Jika Disetujui DPR

Hak Angket Diprediksi "Goyang" Pemerintahan Jokowi Jika Disetujui DPR

Nasional
Opini Dugaan Kecurangan Pemilu Semakin Kuat Jika DPR Setuju Hak Angket

Opini Dugaan Kecurangan Pemilu Semakin Kuat Jika DPR Setuju Hak Angket

Nasional
Golkar Usung Ridwan Kamil atau Ahmed Zaki di Pilgub DKI?

Golkar Usung Ridwan Kamil atau Ahmed Zaki di Pilgub DKI?

Nasional
Tanggapi Rumah Mewah Menteri di IKN, Menpan-RB: Lebih Kecil Dibanding yang di Jakarta

Tanggapi Rumah Mewah Menteri di IKN, Menpan-RB: Lebih Kecil Dibanding yang di Jakarta

Nasional
Mahfud: Hak Angket dan Gugatan Hukum Berjalan Paralel tapi Akibatnya Beda

Mahfud: Hak Angket dan Gugatan Hukum Berjalan Paralel tapi Akibatnya Beda

Nasional
Kapolri Naikkan Pangkat 4 Kombes Jadi Brigjen

Kapolri Naikkan Pangkat 4 Kombes Jadi Brigjen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com