Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Kompas.com - 18/02/2020, 21:40 WIB
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri memberi keterangan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (13/2/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DPlt Juru Bicara KPK Ali Fikri memberi keterangan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (13/2/2020).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) membantah pernyataan Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar yang menyebut penetapan eks Sekretaris MA Nurhadi dalam daftar pencarian orang (DPO) merupakan formalitas.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, penetapan Nurhadi cs dalam DPO telah melalui prosedur yang berlaku di KPK.

"Bahwa penetapan DPO sudah melalui prosedur hukum yang kami lakukan di KPK dari mulai pemanggilan hingga seterusnya. sampai bantuan penangkapan dan DPO. Bukan apa yang disampaikan oleh Haris Azhar tadi hanya formalitas belaka," kata Ali di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (18/2/2020).

Baca juga: Haris Azhar: KPK Enggak Berani Tangkap Nurhadi dan Menantunya...

Ali pun meminta Haris Azhar sebaiknya kembali mendatangi KPK dan mengungkap lokasi keberadaan Nurhadi cs yang ia ketahui.

"Sampaikan dimana tempatnya, siapa yang melakukan penjagaan sehingga tidak jadi polemik. Tentunya kalau ada itikad baik, Haris Azhar akan menyampaikan itu," kata Ali.

Ali menambahkan, KPK tetap serius memburu Nurhadi cs dengan bekerja sama dengan pihak Kepolisian untuk menangkap Nurhadi cs dan membawanya KPK.

Diberitakan sebelumnya, Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar menyebut KPK sudah mengetahui keberadaan eks Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi tapi tidak berani menangkapnya.

Haris pun menilai status Daftar Pencarian Orang yang disematkan kepada Nurhadi serta menantunya, Rezky Herbiyono, dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal Hiendra Soenjoto hanya formalitas belaka.

"DPO formalitas karena KPK enggak berani tangkep Nurhadi dan menantunya, jadi status itu jadi kan lucu. Inilah bukti bahwa KPK tambah hari tambah keropos ya," kata Haris di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (18/2/2020).

Nurhadi, Rezky, dan Hiendra merupakan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung.

Dalam kasus itu, Nurhadi melalui Rezky diduga telah menerima suap dan gratifikasi dengan nilai mencapai Rp 46 miliar.

Baca juga: KPK Minta Haris Azhar Buka Informasi Keberadaan Nurhadi

Menurut KPK, ada tiga perkara yang menjadi sumber suap dan gratifikasi yang diterima Nurhadi yakni perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, sengketa saham di PT MIT, dan gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.

Dalam perkara PT MIT vs PT KBN, Rezky selaku menantu Nurhadi diduga menerima sembilan lembar cek atas nama PT MIT dari Direkut PT MIT Hiendra Soenjoto untuk mengurus perkara itu.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puan Dorong Pemerintah Miliki Data Valid soal Distribusi APD

Puan Dorong Pemerintah Miliki Data Valid soal Distribusi APD

Nasional
Presiden Perlu Perjelas Keputusan dalam Penanganan Wabah Covid-19

Presiden Perlu Perjelas Keputusan dalam Penanganan Wabah Covid-19

Nasional
Korpri Usul THR Diprioritaskan untuk Guru dan Pensiunan PNS

Korpri Usul THR Diprioritaskan untuk Guru dan Pensiunan PNS

Nasional
Jokowi Beri BLT Rp 600 Ribu per Keluarga, Ini Syaratnya

Jokowi Beri BLT Rp 600 Ribu per Keluarga, Ini Syaratnya

Nasional
Pemerintah Diingatkan Siap Menghadapi Lonjakan Pasien Covid-19

Pemerintah Diingatkan Siap Menghadapi Lonjakan Pasien Covid-19

Nasional
Jokowi: Perbanyak Program Padat Karya Tunai...Biasa 10, Sekarang 50!

Jokowi: Perbanyak Program Padat Karya Tunai...Biasa 10, Sekarang 50!

Nasional
Jokowi Putuskan Keluarga Miskin Jabodetabek Dapat Sembako Rp 600.000 Per Bulan

Jokowi Putuskan Keluarga Miskin Jabodetabek Dapat Sembako Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Pemudik Tak Patuhi Pembatasan Penumpang, Polri: Suruh Balik Kanan!

Pemudik Tak Patuhi Pembatasan Penumpang, Polri: Suruh Balik Kanan!

Nasional
Kemenlu Anggarkan Rp 110 Miliar untuk Penanganan Covid-19

Kemenlu Anggarkan Rp 110 Miliar untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Kemenkes: Screening Covid-19 Pakai Dua Cara, Termasuk Rapid Test

Kemenkes: Screening Covid-19 Pakai Dua Cara, Termasuk Rapid Test

Nasional
UPDATE: Tambah 37 Kasus, WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri Jadi 286 Orang

UPDATE: Tambah 37 Kasus, WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri Jadi 286 Orang

Nasional
Percepatan Pemeriksaan Covid-19, Anggota Komisi IX Minta Akses Alat Rapid Test Dipermudah

Percepatan Pemeriksaan Covid-19, Anggota Komisi IX Minta Akses Alat Rapid Test Dipermudah

Nasional
Pekerja Indonesia di Sabah dan Sarawak Tak Tahu Rencana Akan Dipulangkan

Pekerja Indonesia di Sabah dan Sarawak Tak Tahu Rencana Akan Dipulangkan

Nasional
Nestapa TKI Ilegal Indonesia Bertahan Saat Lockdown di Malaysia: Tak Digaji sampai Terpaksa Makan Tikus

Nestapa TKI Ilegal Indonesia Bertahan Saat Lockdown di Malaysia: Tak Digaji sampai Terpaksa Makan Tikus

Nasional
Disetujui Menkes, PSBB DKI Jakarta Mulai Berlaku Selasa 7 April 2020

Disetujui Menkes, PSBB DKI Jakarta Mulai Berlaku Selasa 7 April 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X