Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Kompas.com - 18/02/2020, 21:23 WIB
Ratusan buruh menggelar aksi unjuk rasa menentang omnibus law di Jakarta, Senin (20/1/2020). Dalam aksinya mereka menolak omnibus law yang dinilai hanya menguntungkan pengusaha dan investor serta merugikan pekerja di Indonesia. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/nz ANTARAFOTO/Akbar Nugroho GumayRatusan buruh menggelar aksi unjuk rasa menentang omnibus law di Jakarta, Senin (20/1/2020). Dalam aksinya mereka menolak omnibus law yang dinilai hanya menguntungkan pengusaha dan investor serta merugikan pekerja di Indonesia. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/nz

JAKARTA, KOMPAS.com  - Minimnya pelibatan unsur masyarakat dalam penyusunan draf Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja berujung pada maraknya aksi penolakan terhadap RUU tersebut.

Penolakan tersebut muncul karena substansi RUU Cipta Kerja dianggap tak berpihak pada kelompok buruh dan cenderung menguntungkan pemilik modal atau pengusaha.

Pengamat kebijakan publik dari The Indonesian Institute Aulia Y Guzasiah mengaku tak heran dengan adanya penolakan itu, sebab pemerintah lebih melibatkan unsur pengusaha dalam satuan tugas penyusun draf RUU Cipta Kerja.

"Jadi tidak heran kalau hari ini substansinya menguntungkan pemilik modal atau pengusaha. Di sisi lain menggerus hak-hak tenaga kerja (buruh) dan lain-lain," kata Aulia di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2020).

Baca juga: RUU Cipta Kerja Dinilai Kembalikan Konsep Orde Baru yang Sentralistik

Ia mengingatkan, sedianya masyarakat harus dilibatkan dalam pembuatan sebuah undang-undang, sejak masih dalam tahap penyusunan draf.

Hal itu untuk memastikan bahwa proses penyusunannya dapat berjalan transparan secara penuh. Bukan hanya pada saat pembahasan di DPR atau ketika pengesahannya saja.

Baca juga: Polemik Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Mahfud MD Persilakan Buruh Datangi DPR

Secara terpisah, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) Said Iqbal menilai RUU Cipta Kerja lebih pro-pengusaha dibandingkan kepada buruh.

Hal itu disebabkan karena tidak dilibatkannya unsur buruh dalam proses penyusunan RUU tersebut oleh pemerintah. 

Padahal, menurut dia, Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menyampaikan tiga hal kepada jajarannya dalam menyusun RUU ini, yaitu harus melibatkan seluruh stakeholder, public hearing, dan jangan ada pasal titipan.

Namun, ketiga hal tersebut dinilai belum dilaksanakan secara maksimal.

"Proses Omnibus Law, perlu pimpinan ketahui tidak melibatkan unsur buruh dan hanya totally libatkan pengusaha. Menko Perekonomian membentuk satgas, ketuanya adalah ketua umum Kadin, sekretarisnya Apindo, dan 22 anggotanya dari asosiasi pengusaha. Karena itu nampak benar RUU ini bercitarasa pengusaha," ucap Iqbal saat bertemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua Komisi IX Melky Laka Lena di Kompleks Parlemen, Senin (20/1/2020).

Baca juga: Buruh: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Draf RUU Cipta Kerja telah diserahkan pemerintah ke DPR sejak Rabu (12/2/2020) lalu. Sejumlah pasal pun mulai dikritisi lantaran menuai polemik.

Pasal-pasal itu mulai dari aturan cuti, penghapusan izin lingkungan, hingga wewenang pemerintah untuk membatalkan undang-undang melalui peraturan pemerintah.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X