Respons Pemerintah soal Tudingan Catut Serikat Pekerja di Omnibus Law

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah membantah anggapan pemerintah mencatut nama pimpinan serikat pekerja dalam tim pembahasan omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Ia mengatakan pemerintah sedianya mengajak serikat pekerja untuk berkomunikasi dan bersama-sama menyusun draf tersebut.

"Kami bikin tim bukan soal dicatut atau enggak. Kami mengajak untuk dialog, tim untuk sosialisasi, pendalaman. Di mana teman-teman misalnya kurang sreg pandangan pemerintah. Itu ruang untuk mendialogkan," ujar Ida di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/2/2020).

Baca juga: Said Iqbal Sebut Menko Perekonomian Catut Nama KSPI

Ida mengatakan, justru serikat pekerja yang sejak awal meminta dilibatkan dalam merumuskan draf RUU Cipta Kerja.

Oleh karena itu pemerintah mengajak mereka berdialog bersama dalam tim perumusan draf RUU Cipta Kerja.

"Kalau enggak diajak nanti kami salah lagi. Jika boleh berharap, mari manfaatkan dialog ini dengan baik. Kalau disampaikan secara diskusi kan enak. Dari hati yang paling dalam ayo sama-sama kita bicarakan," lanjut politisi PKB itu.

Baca juga: Pemerintah Dituding Catut Nama Ketum KASBI sebagai Perumus RUU Cipta Kerja

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengaku namanya dicatut pemerintah terkait pembahasan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Menurut Andi, secara tiba-tiba namanya masuk dalam Tim Pengkajian RUU Cipta Kerja.

"Tiba-tiba kemarin sore keluar SK Menko Perekonomian. Tiba-tiba menjelang kami demo dan melihat dalam SK tersebut saya masuk dalam Tim Pengkajian dan berkomunikasi," kata Andi saat audiensi dengan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Baca juga: Presiden KSPSI Sebut Namanya Dicatut Terkait Pembahasan Draf Omnibus Law Cipta Kerja

Ia menilai dirinya baru dilibatkan dalam tim tersebut ketika pemerintah mendengar kabar KSPSI akan menggelar aksi unjuk rasa terkait RUU Cipta Kerja.

Bagi Andi, meskipun ia tetap menyambut niat baik pemerintah, namun pelibatan KSPSI ini sangat terlambat.

"Kami akan coba untuk membahas dengan teman-teman konfederasi, niat baik pemerintah ini kita sambut baik, tapi terlambat. Karena ketika semua sudah menjadi masalah dan terjadi penolakan di mana-mana, dan tim itu baru dibentuk, mengajak buruh," ujar dia.

Andi mengatakan sebelumnya ia sudah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto agar KSPSI dilibatkan dalam pembahasan RUU itu.

Namun, surat itu tidak kunjung mendapatkan balasan.

"Saya kirim lagi (surat) kepada Pak Menko dan Presiden untuk mengingatkan masih akan terjadi gejolak di buruh Indonesia karena dari awal seperti ada yang disembunyikan," kata Andi.