ICW Soroti Minimnya Kasus TPPU Sepanjang 2019

Kompas.com - 18/02/2020, 18:34 WIB
Wana Alamsyah KOMPAS.com/HaryantipuspasariWana Alamsyah
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch ( ICW) menyoroti sedikitnya jumlah kasus tindak pidana pencucian uang ( TPPU) yang ditangani aparat penegak hukum sepanjang 2019 yakni sebanyak tiga kasus.

Peneliti ICW Wana Alamsyah mengatakan, aparat penegak hukum mestinya mengenakan pasal TPPU pada setiap kasus korupsi yang ditangani.

"Ini menjadi tantangan bagi penegak hukum bagaimana kemudian ketika ada kasus korupsi itu juga bisa dikenakan pasal pencucian uang," kata Wana di Kantor ICW, Selasa (18/2/2020).

Baca juga: Kasus TPPU Eks Bupati Cirebon, KPK Sita Rumah dan Kendaraan

Wana menuturkan, pengenaan pasal TPPU akan menunjukkan keseriusan penegakan hukum dalam upaya memiskinkan para koruptor.

Menurut Wana, pidana badan yang dikenakan kepada koruptor mestinya diikuti dengan hukuman pemiskinan dengan merampas aset para koruptor.

"Dengan minimnya pemidanaan pencucian uang, ini menunjukkan penegak hukum tidak serius dalam konteks pemiskinan atau menjerakan koruptor," ujar Wana.

Wana melanjutkan, hal ini selaras dengan keinginan Presiden Joko Widodo yang menyatakan, keberhasilan penanganan kasus korupsi diukur dengan jumlah potensi kerugian negara yang diselamatkan, bukan hanya jumlah kasusnya.

Baca juga: Kasus TPPU Mantan Bupati Nganjuk, KPK Panggil Mantan Bupati Ponorogo

"Tapi ternyata penegak hukum tidak mematuhi apa yang disampaikan atau yang dikritik oleh Presiden Joko Widodo," kata Wana.

Adapun ICW mencatat hanya ada tiga kasus TPPU dari 271 kasus korupsi yang ditangani KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan pada 2019.

Padahal pada 2018, menurut data ICW, ada 8 kasus TPPU yang ditangani instansi penegak hukum.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Miskin di Jabodetabek Dapat Paket Sembako, Bukan BLT

Warga Miskin di Jabodetabek Dapat Paket Sembako, Bukan BLT

Nasional
Menlu Sebut 907 WNI Peserta Jamaah Tabligh Berada di Luar Negeri, Paling Banyak di India

Menlu Sebut 907 WNI Peserta Jamaah Tabligh Berada di Luar Negeri, Paling Banyak di India

Nasional
UI Kembangkan Ventilator Pasien Corona, Diklaim Lebih Murah dan Mudah

UI Kembangkan Ventilator Pasien Corona, Diklaim Lebih Murah dan Mudah

Nasional
Bantu Tangani Covid-19, UI Kembangkan Ventilator Transport Lokal Rendah Biaya

Bantu Tangani Covid-19, UI Kembangkan Ventilator Transport Lokal Rendah Biaya

Nasional
Kawal Distribusi APD, Puan Minta Pemerintah Miliki Database Real-time

Kawal Distribusi APD, Puan Minta Pemerintah Miliki Database Real-time

Nasional
Pandemi Covid-19, Komnas HAM Minta Pengesahan RKUHP Ditunda

Pandemi Covid-19, Komnas HAM Minta Pengesahan RKUHP Ditunda

Nasional
MUI: Jika Wabah Covid-19 Masih Tak Terkendali, Shalat Idul Fitri Ditiadakan

MUI: Jika Wabah Covid-19 Masih Tak Terkendali, Shalat Idul Fitri Ditiadakan

Nasional
RUU Pemasyarakatan, Syarat Pembebasan Napi Koruptor Harus Diperketat

RUU Pemasyarakatan, Syarat Pembebasan Napi Koruptor Harus Diperketat

Nasional
Pemerintah Serahkan 7.000 APD ke Dokter Gigi dan Dokter Spesialis THT

Pemerintah Serahkan 7.000 APD ke Dokter Gigi dan Dokter Spesialis THT

Nasional
17.616 Orang Mendaftarkan Diri jadi Relawan Penanganan Covid-19

17.616 Orang Mendaftarkan Diri jadi Relawan Penanganan Covid-19

Nasional
MUI Minta Masyarakat Patuhi Panduan Kemenag soal Ibadah Ramadhan di Tengah Pandemi

MUI Minta Masyarakat Patuhi Panduan Kemenag soal Ibadah Ramadhan di Tengah Pandemi

Nasional
Jokowi Instruksikan Dana Desa Digunakan untuk Program Padat Karya Tunai

Jokowi Instruksikan Dana Desa Digunakan untuk Program Padat Karya Tunai

Nasional
Puan Dorong Pemerintah Miliki Data Valid soal Distribusi APD

Puan Dorong Pemerintah Miliki Data Valid soal Distribusi APD

Nasional
Presiden Perlu Perjelas Keputusan dalam Penanganan Wabah Covid-19

Presiden Perlu Perjelas Keputusan dalam Penanganan Wabah Covid-19

Nasional
Korpri Usul THR Diprioritaskan untuk Guru dan Pensiunan PNS

Korpri Usul THR Diprioritaskan untuk Guru dan Pensiunan PNS

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X