PP Ubah UU di Draf RUU Cipta Kerja, Anggota Komisi III: Jika Sengaja, Pemerintah Harus Tanggung Jawab

Kompas.com - 18/02/2020, 15:58 WIB
Ketua DPP PD Didik Mukrianto di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019) KOMPAS.com/TSARINA MAHARANIKetua DPP PD Didik Mukrianto di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto menilai, pemerintah perlu menjelaskan mengenai pasal dalam omnibus law RUU Cipta Kerja yang menyebutkan pemerintah berwenang mengubah undang-undang melalui peraturan pemerintah (PP).

Didik mengatakan, jika hal tersebut merupakan memang disengaja, pemerintah mesti bertanggung jawab. Sebab, kata dia, bunyi pasal itu jelas bertentangan dengan konstitusi.

"Kalau itu sebuah kesengajaan dan dianggap suatu langkah yang benar, pemerintah harus mempertanggung jawabkan langkah-langkah inkonstitusionalnya karena sudah menabrak UUD 1945, khususnya Pasal 20 jo Pasal 1," kata Didik kepada wartawan, Selasa (18/2/2020).

Baca juga: Omnibus Law, Jokowi Ganti SKK Migas dengan BUMN Khusus?

Ia menegaskan, Indonesia negara hukum. Penguasa tak bisa bertindak sewenang-wenang.

"Negara kita negara hukum, bukan negara kekuasaan. Politik kita sudah bertransformasi ke demokrasi, jangan sampai kembali ke otoritarian kembali," tuturnya.

Sebaliknya, jika Pasal 170 di draf RUU Cipta Kerja itu murni kesalahan, Didik meminta pemerintah segera mengklarifikasi.

Menurut dia, hal ini agar publik tidak memiliki spekulasi berlebihan mengenai RUU Cipta Kerja ini.

"Kalau perumusan Pasal 170 RUU Cipta Kerja tersebut bukan kesengajaan dan bagian dari kesalahan, maka pemerintah harus segera melakukan koreksi, evaluasi, dan konsolidasi termasuk menjelaskan kepada publik agar tidak muncul spekulasi berlebihan," kata Didik.

Baca juga: Wakil Ketua DPR Beri Kesempatan Pemerintah Perbaiki Keliru Ketik Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Didik mengatakan bunyi Pasal 170 itu berbahaya terhadap konstitusi.

Ia menegaskan perumusan undang-undang tidak bisa dilakukan secara gegabah.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Minta Ulama Teladani Pendiri NU, KH Abdul Wahab Chasbullah

Wapres Minta Ulama Teladani Pendiri NU, KH Abdul Wahab Chasbullah

Nasional
Moeldoko: Kinerja Menteri Meningkat Signifikan Setelah 'Dicambuk'

Moeldoko: Kinerja Menteri Meningkat Signifikan Setelah "Dicambuk"

Nasional
Wapres Ingatkan soal Potensi Penularan Covid-19 pada Fase Kenormalan Baru

Wapres Ingatkan soal Potensi Penularan Covid-19 pada Fase Kenormalan Baru

Nasional
Wapres Minta Ulama Berperan dalam Menanggulangi Dampak Pandemi Covid-19

Wapres Minta Ulama Berperan dalam Menanggulangi Dampak Pandemi Covid-19

Nasional
Realisasi Anggaran Kesehatan Masih Minim, Moeldoko Sebut Terhambat Administrasi

Realisasi Anggaran Kesehatan Masih Minim, Moeldoko Sebut Terhambat Administrasi

Nasional
Kejagung Periksa Lima Saksi Terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Periksa Lima Saksi Terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Dicecar 40 Pertanyaan

Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Dicecar 40 Pertanyaan

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Dugaan Korupsi Impor Tekstil

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Dugaan Korupsi Impor Tekstil

Nasional
121.638 WNI Kembali ke Tanah Air Selama Pandemi Covid-19

121.638 WNI Kembali ke Tanah Air Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Gugus Tugas Sebut Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Turun

Gugus Tugas Sebut Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Turun

Nasional
Kemenristek Prediksi Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Pertengahan 2021

Kemenristek Prediksi Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Pertengahan 2021

Nasional
Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

Nasional
Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Nasional
Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Nasional
Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X