KPK Minta Haris Azhar Buka Informasi Keberadaan Nurhadi

Kompas.com - 18/02/2020, 15:35 WIB
Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (18/2/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DDirektur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (18/2/2020).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Plt Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Ali Fikri meminta Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar mengungkap keberadaan eks Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi secara terbuka.

Ali menyampaikan hal itu menanggapi pernyataan Haris yang menyebut Nurhadi berada di sebuah apartemen mewah di Jakarta dan dijaga ketat.

"Kami menyarankan Saudara Haris Azhar untuk membeberkan secara terbuka di mana lokasi persembunyian tersangka NH (Nurhadi) dan menantunya (Tersangka RH, Rezky Herbiyono), serta menyebutkan siapa yang menjaganya secara ketat," kata Ali kepada wartawan, Selasa (17/2/2020).

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Senin (17/2/2020).KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Senin (17/2/2020).
Kendati demikian, Ali mengapresiasi inisiatif dan informasi yang disampaikan Haris tersebut.

"Namun kami belum bisa mengkonfirmasi kebenaran isu tersangka NH dan RH berada di apartemen mewah miliknya di Jakarta dan juga ada penjagaan ketat," ujar Ali.

Ali hanya menegaskan, KPK akan menindak setiap pihak yang terbukti menyembunyikan Nurhadi cs atau menutup-nutupi informasi keberadaan Nurhadi cs.

Baca juga: Haris Azhar Sebut Nurhadi Dapat Golden Premium Protection

"KPK tentu akan melakukan upaya penindakan tegas dan terukur sesuai prosedur hukum yang berlaku kepada pihak-pihak yang sengaja merintangi dan menghalangi penyidikan KPK," kata Ali.

Diberitakan sebelumnya, Haris menyebut Nurhadi cs bersembunyi di sebuah apartemen mewah di Jakarta yang dijaga sangat ketat.

Menurut Haris, penjagaan itu membuat KPK tak berani menangkap Nurhadi meskipun sudah mengetahui keberadaan Nurhadi.

Diketahui, KPK menetapkan Nurhadi; menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono; dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal, Hiendra Soenjoto, masuk dalam Daftar Pencarian Orang setelah tiga kali mangkir saat dipanggil sebagai tersangka.

Nurhadi, Rezky, dan Hiendra merupakan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung.

Baca juga: Haris Azhar: KPK Enggak Berani Tangkap Nurhadi dan Menantunya...

Dalam kasus itu, Nurhadi melalui Rezky diduga telah menerima suap dan gratifikasi dengan nilai mencapai Rp 46 miliar.

Menurut KPK, ada tiga perkara yang menjadi sumber suap dan gratifikasi yang diterima Nurhadi yakni perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, sengketa saham di PT MIT, dan gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.

Dalam perkara PT MIT vs PT KBN, Rezky selaku menantu Nurhadi diduga menerima sembilan lembar cek atas nama PT MIT dari Direkut PT MIT Hiendra Soenjoto untuk mengurus perkara itu.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Percepatan Pemeriksaan Covid-19, Anggota Komisi IX Minta Akses Alat Rapid Test Dipermudah

Percepatan Pemeriksaan Covid-19, Anggota Komisi IX Minta Akses Alat Rapid Test Dipermudah

Nasional
Pekerja Indonesia di Sabah dan Sarawak Tak Tahu Rencana Akan Dipulangkan

Pekerja Indonesia di Sabah dan Sarawak Tak Tahu Rencana Akan Dipulangkan

Nasional
Nestapa TKI Ilegal Indonesia Bertahan Saat Lockdown di Malaysia: Tak Digaji sampai Terpaksa Makan Tikus

Nestapa TKI Ilegal Indonesia Bertahan Saat Lockdown di Malaysia: Tak Digaji sampai Terpaksa Makan Tikus

Nasional
Disetujui Menkes, PSBB DKI Jakarta Mulai Berlaku Selasa 7 April 2020

Disetujui Menkes, PSBB DKI Jakarta Mulai Berlaku Selasa 7 April 2020

Nasional
Pindah ke Baleg DPR, Hendrawan Supratikno Diminta PDI-P Kawal RUU Cipta Kerja

Pindah ke Baleg DPR, Hendrawan Supratikno Diminta PDI-P Kawal RUU Cipta Kerja

Nasional
ASN yang Mudik Saat Pandemi Covid-19 Akan Dikenakan Sanksi Disiplin

ASN yang Mudik Saat Pandemi Covid-19 Akan Dikenakan Sanksi Disiplin

Nasional
Korlantas Polri Akan Terapkan Pembatasan Jumlah Penumpang Selama Mudik Lebaran 2020

Korlantas Polri Akan Terapkan Pembatasan Jumlah Penumpang Selama Mudik Lebaran 2020

Nasional
Menristek: Pengembangan Vaksin Covid-19 Butuh Waktu Minimal 1 Tahun

Menristek: Pengembangan Vaksin Covid-19 Butuh Waktu Minimal 1 Tahun

Nasional
MUI Minta Umat Islam Lebih Peduli Kesulitan Tetangga di Tengah Wabah

MUI Minta Umat Islam Lebih Peduli Kesulitan Tetangga di Tengah Wabah

Nasional
Jokowi Minta Bansos Dibeli dari Pedagang, Diantar Pakai Ojek

Jokowi Minta Bansos Dibeli dari Pedagang, Diantar Pakai Ojek

Nasional
Puskesmas Seluruh Indonesia Dipastikan Siap Lakukan Skrining Covid-19

Puskesmas Seluruh Indonesia Dipastikan Siap Lakukan Skrining Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Kartu Pra-Kerja Diprioritaskan bagi Korban PHK akibat Covid-19

Jokowi Minta Kartu Pra-Kerja Diprioritaskan bagi Korban PHK akibat Covid-19

Nasional
Gerindra Minta Riza Patria Segera Bantu Anies Tangani Covid-19

Gerindra Minta Riza Patria Segera Bantu Anies Tangani Covid-19

Nasional
DKI Jakarta Terapkan PSBB, Apa Saja yang Dibatasi?

DKI Jakarta Terapkan PSBB, Apa Saja yang Dibatasi?

Nasional
Pasien di RSD Covid-19 Wisma Atlet Berkurang 9 Orang

Pasien di RSD Covid-19 Wisma Atlet Berkurang 9 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X