Selidiki Dugaan "Bank Gelap" PT Hanson International, Polri Persilakan Korban Melapor

Kompas.com - 18/02/2020, 15:00 WIB
Direktur Tipideksus Bareskrim Brigjen (Pol) Daniel Tahi Monang, di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2020). KOMPAS.com/Devina HalimDirektur Tipideksus Bareskrim Brigjen (Pol) Daniel Tahi Monang, di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri mempersilakan para korban yang merasa dirugikan akibat investasi pada PT Hanson International Tbk untuk melapor.

Saat ini, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri tengah menyelidiki dugaan praktik "bank gelap" yang dilakukan perusahaan tersebut.

"Kita membuka diri untuk menerima mereka yang merasa jadi korban, silakan datang. Atau ke kepolisian setempat juga boleh mereka datang, nanti kan kita kumpulkan," kata Direktur Tipideksus Bareskrim Brigjen (Pol) Daniel Tahi Monang, di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Selasa (18/2/2020).

Baca juga: MAKI Laporkan PT Hanson International ke Bareskrim Polri atas Dugaan Praktik Bank Gelap

Sejauh ini, polisi telah meminta keterangan setidaknya 30 korban.

Selain itu, aparat kepolisian juga meminta keterangan terhadap lembaga yang terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Kita masih mendengarkan, meminta keterangan kepada lembaga-lembaga negara yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola, seperti misalnya OJK kita koordinasi, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dengan Pasar Modal, untuk mengetahui diapakan uang itu, kemana kira-kira disembunyikan oleh Hanson," ujar Daniel.

Polisi juga bekerja sama dengan penyidik di Kejaksaan Agung.

Seperti diketahui, salah satu petinggi perusahaan tersebut kini berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang ditangani Kejagung.

Diberitakan, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengadukan perusahaan emiten properti PT Hanson International Tbk ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dengan dugaan tindak pidana perbankan dan pasar modal.

Baca juga: Hanson International Dilaporkan atas Dugaan Bank Gelap, Polisi Periksa Para Korban

Aduan itu terkait kegiatan menghimpun dana dari masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan yang dipimpin oleh Benny Tjokrosaputro tersebut.

Boyamin menilai bahwa kegiatan tersebut melanggar Undang-Undang Perbankan. Sebab, hanya bank yang boleh menghimpun dana.

"Ini di UU Perbankan diatur pidana melakukan praktik bank, menerima investasi, tabungan, atau deposito yang tanpa izin. Bahkan itu ancamannya di pasal itu ada 5 tahun sampai 10 tahun, bank gelap," ungkap Boyamin di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (8/1/2020).

Menurut MAKI, PT Hanson diduga melanggar UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Ia menuturkan, kegiatan yang dilakukan PT Hanson berbentuk seperti deposito, dengan jangka waktu tiga bulan maupun enam bulan.

Uang yang dikumpulkan, kata Boyamin, digunakan PT Hanson untuk membeli lahan di daerah Maja, Parung, dan Lebak.

Menurut dia, kegiatan itu telah dilakukan PT Hanson sejak tahun 2016. Hingga pertengahan tahun 2019, Boyamin mengatakan bahwa perusahaan tersebut sudah mengumpulkan sekitar Rp 2,4 triliun.

Dalam aduannya, MAKI turut menyertakan USB berisi video para korban mengamuk dan menuntut uangnya dikembalikan oleh PT Hanson di Surabaya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IDI: Kalau Ada Saudara Bertamu, Tetap Dipakai Maskernya

IDI: Kalau Ada Saudara Bertamu, Tetap Dipakai Maskernya

Nasional
Wapres: Pengembangan Industri Halal untuk Ciptakan Lapangan Kerja

Wapres: Pengembangan Industri Halal untuk Ciptakan Lapangan Kerja

Nasional
Presiden Diminta Terbitkan Perpres Baru Usai Aturan Miras Dicabut, Istana Tunggu Setneg

Presiden Diminta Terbitkan Perpres Baru Usai Aturan Miras Dicabut, Istana Tunggu Setneg

Nasional
353.647 Personel TNI AD Bakal Divaksinasi Covid-19 dalam 4 Gelombang

353.647 Personel TNI AD Bakal Divaksinasi Covid-19 dalam 4 Gelombang

Nasional
Menkes Sebut 20 Persen Penduduk Bisa Divaksin Covid-19 hingga Juni 2021

Menkes Sebut 20 Persen Penduduk Bisa Divaksin Covid-19 hingga Juni 2021

Nasional
Kejaksaan Tangkap Terpidana Korupsi Dana Pensiun Pertamina Bety

Kejaksaan Tangkap Terpidana Korupsi Dana Pensiun Pertamina Bety

Nasional
Cegah Jerat UU ITE, Prita Mulyasari Sarankan Pemerintah Utamakan Edukasi Penggunaan Media Sosial

Cegah Jerat UU ITE, Prita Mulyasari Sarankan Pemerintah Utamakan Edukasi Penggunaan Media Sosial

Nasional
Wapres Minta Jawa Timur Aktif Promosikan Kawasan Industri Halal Sidoarjo

Wapres Minta Jawa Timur Aktif Promosikan Kawasan Industri Halal Sidoarjo

Nasional
Wapres Sebut Ini Tantangan Pengembangan Kawasan Industri Halal

Wapres Sebut Ini Tantangan Pengembangan Kawasan Industri Halal

Nasional
Tinjau Vaksinasi Covid-19 bagi Ulama, Menkes Ucapkan Terima Kasih

Tinjau Vaksinasi Covid-19 bagi Ulama, Menkes Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Wapres Minta Pemprov Jawa Timur Segera Penuhi Fasilitas di Kawasan Industri Halal Sidoarjo

Wapres Minta Pemprov Jawa Timur Segera Penuhi Fasilitas di Kawasan Industri Halal Sidoarjo

Nasional
Jokowi Cabut Aturan Investasi Miras, PKS: Pelajaran agar Pemerintah Lebih Cermat

Jokowi Cabut Aturan Investasi Miras, PKS: Pelajaran agar Pemerintah Lebih Cermat

Nasional
Pengalaman Ravio Patra Dijerat UU ITE, Difitnah hingga Dituduh Mata-mata Asing

Pengalaman Ravio Patra Dijerat UU ITE, Difitnah hingga Dituduh Mata-mata Asing

Nasional
Bantah Kunjungan Online dengan Eksportir Benur, Ini Penjelasan Edhy Prabowo

Bantah Kunjungan Online dengan Eksportir Benur, Ini Penjelasan Edhy Prabowo

Nasional
Kasus Laporan Keuangan Fiktif, Mark Sungkar Didakwa Rugikan Negara Rp 694,9 Juta

Kasus Laporan Keuangan Fiktif, Mark Sungkar Didakwa Rugikan Negara Rp 694,9 Juta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X