BEM UI Sayangkan Pernyataan Mahfud MD usai Terima Data Korban Papua

Kompas.com - 18/02/2020, 14:36 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD menerima dokumen  laporan dari BEM UI soal korban pelanggaran HAM Papua, di Kampus UI, Depok, Jawa Barat, Senin (17/2/2020). Dok. BEM UIMenko Polhukam Mahfud MD menerima dokumen laporan dari BEM UI soal korban pelanggaran HAM Papua, di Kampus UI, Depok, Jawa Barat, Senin (17/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua BEM UI Fajar Adi Nugroho menyayangkan pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD usai menerima data korban konflik Papua.

"Pernyataan data yang tidak jelas menambah serangkaian pernyataan yang tidak patut untuk disampaikan," kata Fajar melalui pesan singkat, Selasa (18/2/2020).

Fajar menyatakan nama-nama tersebut bukan sekadar huruf dan tulisan, namun mereka adalah warga negara yang sudah sepatutnya mendapat perlindungan.

Baca juga: Mahfud MD Sebut Data soal Nduga Tak Jelas, BEM UI: Menambah Pernyataan yang Tak Patut

Ia mempertanyakan pernyataan Mahfud yang mengatakan akan meneruskan data tersebut kepada Presiden Joko Widodo.

"Lalu apa yang kini sejatinya telah dilakukan atas dampak dari Operasi Militer di Nduga yang dirasakan masyarakat dan tahanan politik yang telah disebutkan? Kami menunggu bukti konkrit pemerintah pusat dalam menyelesaikan kasus ini," lanjut Fajar.

Mahfud sebelumnya heran dengan dokumen yang diberikan BEM Universitas Indonesia (UI) terkait daftar nama 57 tahanan politik dan 243 korban sipil yang tewas di Nduga, Papua, lantaran hanya berisi dua lembar laporan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Nih, dilihat nih, enggak ada apa-apanya, cuman kayak gini (daftar nama)," ujar Mahfud usai menghadiri forum diskusi di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2020).

Baca juga: Mahfud MD Sebut Isi Laporan BEM UI Berisikan Daftar Nama Orang Tak Jelas

Dia mengatakan, dokumen yang diterimanya tak lebih dari dua halaman.

Mahfud menilai dokumen tersebut tak jelas dan mengklaim kepolisian telah mengantongi isi yang serupa.

Sebab, kata dia, laporan tersebut hanya mencantumkan nama saja tanpa ada identitas lainnya.

"Hari ini saya dapat dari Veronica yang katanya itu yang diberikan ke Presiden dan dititipkan ke BEM UI," terang Mahfud.

"Karena waktu pendek, saya endak tanya ke mahasiswa UI "Anda kan mahasiswa, seharusnya tanya dokumennya mana, kok cuma kayak gini, data pelangkapnya mana, saya enggak tanya", dia hanya menerima titipan katanya," tambah Mahfud.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RSUP Persahabatan Siapkan 55 Persen Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19

RSUP Persahabatan Siapkan 55 Persen Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: PPKM Mikro Paling Efektif Tekan Lonjakan Kasus

Satgas Covid-19: PPKM Mikro Paling Efektif Tekan Lonjakan Kasus

Nasional
Kenaikan Angka Kematian akibat Covid-19 di DKI Tertinggi Secara Nasional

Kenaikan Angka Kematian akibat Covid-19 di DKI Tertinggi Secara Nasional

Nasional
Pemerintah Terbitkan Pedoman UU ITE, ICJR Nilai Masih Ada Celah Ruang Kriminalisasi

Pemerintah Terbitkan Pedoman UU ITE, ICJR Nilai Masih Ada Celah Ruang Kriminalisasi

Nasional
Tingkat Keterisian Tempat Tidur di RSPI Sulianti Saroso Capai 96 Persen

Tingkat Keterisian Tempat Tidur di RSPI Sulianti Saroso Capai 96 Persen

Nasional
Asrama Haji Pondok Gede Dijadikan Lokasi Perawatan Pasien Covid-19

Asrama Haji Pondok Gede Dijadikan Lokasi Perawatan Pasien Covid-19

Nasional
Beri Kuliah Umum, Gus Menteri Paparkan 3 Poin Kebijakan Pembangunan Desa

Beri Kuliah Umum, Gus Menteri Paparkan 3 Poin Kebijakan Pembangunan Desa

Nasional
KPK Jebloskan Eks Dirut PT DI Budi Santoso ke Lapas Sukamiskin

KPK Jebloskan Eks Dirut PT DI Budi Santoso ke Lapas Sukamiskin

Nasional
 Pimpinan Komisi IX: Ketegasan dan Kedisiplinan Jadi Kunci Sukses PPKM Mikro

Pimpinan Komisi IX: Ketegasan dan Kedisiplinan Jadi Kunci Sukses PPKM Mikro

Nasional
UPDATE 24 Juni: 12.838.745 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 24 Juni: 12.838.745 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Satgas: Pandemi Covid-19 Hampir Mencapai Puncaknya

Satgas: Pandemi Covid-19 Hampir Mencapai Puncaknya

Nasional
UPDATE 24 Juni: Sebaran 20.574 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jakarta Tembus 7.500 Kasus

UPDATE 24 Juni: Sebaran 20.574 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jakarta Tembus 7.500 Kasus

Nasional
Kasus Covid-19 di Pulau Jawa Meningkat 2 Kali Lipat Dibanding Minggu Lalu

Kasus Covid-19 di Pulau Jawa Meningkat 2 Kali Lipat Dibanding Minggu Lalu

Nasional
Kasus Covid-19 Kembali Catat Rekor, Ini Respons Istana

Kasus Covid-19 Kembali Catat Rekor, Ini Respons Istana

Nasional
Komnas Perempuan: Tak Ada Satu Pun Pasal dalam RUU PKS yang Legalkan Zina

Komnas Perempuan: Tak Ada Satu Pun Pasal dalam RUU PKS yang Legalkan Zina

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X