Kompas.com - 18/02/2020, 14:36 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD menerima dokumen  laporan dari BEM UI soal korban pelanggaran HAM Papua, di Kampus UI, Depok, Jawa Barat, Senin (17/2/2020). Dok. BEM UIMenko Polhukam Mahfud MD menerima dokumen laporan dari BEM UI soal korban pelanggaran HAM Papua, di Kampus UI, Depok, Jawa Barat, Senin (17/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua BEM UI Fajar Adi Nugroho menyayangkan pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD usai menerima data korban konflik Papua.

"Pernyataan data yang tidak jelas menambah serangkaian pernyataan yang tidak patut untuk disampaikan," kata Fajar melalui pesan singkat, Selasa (18/2/2020).

Fajar menyatakan nama-nama tersebut bukan sekadar huruf dan tulisan, namun mereka adalah warga negara yang sudah sepatutnya mendapat perlindungan.

Baca juga: Mahfud MD Sebut Data soal Nduga Tak Jelas, BEM UI: Menambah Pernyataan yang Tak Patut

Ia mempertanyakan pernyataan Mahfud yang mengatakan akan meneruskan data tersebut kepada Presiden Joko Widodo.

"Lalu apa yang kini sejatinya telah dilakukan atas dampak dari Operasi Militer di Nduga yang dirasakan masyarakat dan tahanan politik yang telah disebutkan? Kami menunggu bukti konkrit pemerintah pusat dalam menyelesaikan kasus ini," lanjut Fajar.

Mahfud sebelumnya heran dengan dokumen yang diberikan BEM Universitas Indonesia (UI) terkait daftar nama 57 tahanan politik dan 243 korban sipil yang tewas di Nduga, Papua, lantaran hanya berisi dua lembar laporan.

"Nih, dilihat nih, enggak ada apa-apanya, cuman kayak gini (daftar nama)," ujar Mahfud usai menghadiri forum diskusi di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2020).

Baca juga: Mahfud MD Sebut Isi Laporan BEM UI Berisikan Daftar Nama Orang Tak Jelas

Dia mengatakan, dokumen yang diterimanya tak lebih dari dua halaman.

Mahfud menilai dokumen tersebut tak jelas dan mengklaim kepolisian telah mengantongi isi yang serupa.

Sebab, kata dia, laporan tersebut hanya mencantumkan nama saja tanpa ada identitas lainnya.

"Hari ini saya dapat dari Veronica yang katanya itu yang diberikan ke Presiden dan dititipkan ke BEM UI," terang Mahfud.

"Karena waktu pendek, saya endak tanya ke mahasiswa UI "Anda kan mahasiswa, seharusnya tanya dokumennya mana, kok cuma kayak gini, data pelangkapnya mana, saya enggak tanya", dia hanya menerima titipan katanya," tambah Mahfud.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia Tercepat di Asia Tenggara

Jokowi Sebut Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia Tercepat di Asia Tenggara

Nasional
Moeldoko Sebut Masa Transisi Pengelolaan TMII Sudah Dimulai

Moeldoko Sebut Masa Transisi Pengelolaan TMII Sudah Dimulai

Nasional
Pro-Kontra Peleburan Kemenristek ke Kemendikbud: Kepentingan Investasi hingga Peningkatan Peran Dikti

Pro-Kontra Peleburan Kemenristek ke Kemendikbud: Kepentingan Investasi hingga Peningkatan Peran Dikti

Nasional
Ada Istilah 'Titipan Pak Menteri' di Sidang Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Libatkan Juliari Batubara

Ada Istilah "Titipan Pak Menteri" di Sidang Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Libatkan Juliari Batubara

Nasional
Kemenkumham: UKP Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Tidak Akan Hentikan Mekanisme Yudisial

Kemenkumham: UKP Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Tidak Akan Hentikan Mekanisme Yudisial

Nasional
KPK Buka Peluang Proses Kembali Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

KPK Buka Peluang Proses Kembali Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

Nasional
Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Nasional
Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Nasional
MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

Nasional
Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Nasional
SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

Nasional
Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Nasional
Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X