Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD Sebut Data soal Nduga Tak Jelas, BEM UI: Menambah Pernyataan yang Tak Patut

Kompas.com - 18/02/2020, 12:52 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Fajar Adi Nugroho menyayangkan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang menyebut dokumen berisi 57 nama tahanan politik dan 243 korban sipil yang tewas di Nduga, Papua, tak jelas.

"Pernyataan (soal) data yang tidak jelas menambah serangkaian pernyataan yang tidak patut untuk disampaikan," ujar Fajar ketika dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (18/2/2020).

Fajar lantas menyinggung pernyataan Mahfud sebelumnya soal dokumen yang disampaikan aktivis Veronica Koman.

Menurut dia, pernyataan semacam itu tak patut disampaikan oleh pejabat negara yang seharusnya mengedepankan kepentingan rakyat dan kemanusiaan. 

Baca juga: Mahfud MD Sebut Isi Laporan BEM UI Berisikan Daftar Nama Orang Tak Jelas

Fajar mengatakan, pihaknya menyerahkan tiga lembar dokumen kepada Mahfud yang berisi data tahanan politik dan korban tewas di Nduga.

Ia menegaskan, nama-nama yang ada pada dokumen tersebut bukan sekadar huruf dan tulisan. 

"Mereka adalah warga negara yang selayaknya mendapatkan perlindungan dari negara," ucap dia. 

Bahkan, saat penyerahan dokumen itu, Mahfud menyatakan akan menindaklanjuti dan meneruskan kepada Presiden Joko Widodo.

Fajar juga menyinggung pernyataan Mahfud soal data yang disebut pasti sudah dimiliki oleh polisi.

"Kalau polisi sudah punya datanya, lalu apa yang kini sejatinya telah dilakukan atas dampak dari operasi militer di Nduga  Kami menunggu bukti konkret pemerintah pusat dalam menyelesaikan kasus ini," kata Fajar.

Baca juga: Mahfud MD Heran Dokumen BEM UI soal Papua Hanya Dua Lembar

 

Sebelumnya, Mahfud MD menganggap dokumen yang diberikan BEM UI perihal daftar nama 57 tahanan politik dan 243 korban sipil yang tewas di Nduga, Papua, tak jelas.

"Itu endak ada apa-apanya, dokumennya hanya ini lho. Coba di close up ini, hanya ini lho kalau, cuman kayak begini, nih," ujar Mahfud sembari menunjukan lembar dokumen usai menghadiri forum diskusi di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2020).

"Ini daftar nama orang yang tidak jelas, pasti polisi sudah punya kalau yang kayak gini, tetapi kita anggap ini sebagai informasi baru," ucap Mahfud.

Ia menilai, menilai dokumen tersebut tak ubahnya semacam sketsa daftar nama. Sayangnya, kata dia, daftar nama tersebut tidak diperkuat dengan pelengkap identitas.

"Tidak ada apa-apanya, tidak lebih dari ini, apakah ini sampah, tidak juga, nanti akan dipelajari. Cuma anda harus tahu, hanya ini yang ditipkan di UI," kata Mahfud.

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM) UI menyerahkan laporan soal 57 tahanan politik dan 243 korban sipil yang tewas di Nduga, Papua kepada Menko Polhukam Mahfud MD, Senin (17/2/2020).


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com